Jakarta (ANTARA) - Nelwan Harahap, Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengatakan pemerintah berkomitmen menangani dampak psikososial pandemi COVID-19.

Komitmen itu utamanya diberikan pada kelompok masyarakat rentan seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas dan lain-lain.

"Kita sudah punya pola yang cukup tertata rapi melalui Klaster Nasional Pengungsian dan Perlindungan di mana ada enam subsklaster dan 3 pokja yang ditugasi untuk menangani dampak-dampak selain dampak kesehatan," kata Nelwan dalam webinar "Hari Kemanusiaan Sedunia: Memperkuat Efektivitas Dukungan Bagi Masyarakat Rentan di Indonesia Saat Pandemi COVI-19" pada Selasa.

Baca juga: Kemenko PMK: Pendidikan vokasi paling terdampak pandemi COVID-19

Melalui klaster nasional tersebut, penanganan COVID-19 utamanya terkait dampak yang ditimbulkan secara psikososial pada kelompok masyarakat rentan bisa dilakukan dengan efektif.

Nelwan mengatakan, masyarakat bisa mendapatkan pendampingan psikososial dengan menggandeng berbagai pihak termasuk lembaga nonpemerintah.

"Sejak Mei sampai Desember 2020, kita sudah melibatkan 387 lembaga nonpemerintah dengan didukung 152 lembaga usaha dan BUMN kita berhasil menghimpun dukungan SDM sebanyak 112 ribuan relawan dan berhasil menyalurkan anggaran sebanyak Rp2,7 T kepada 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan fokus 250 kabupaten kota yang mengalami kasus tertinggi di Indonesia."

Alissa Wahid, Direktur Nasional Gusdurian Network Indonesia (GNI) sebelumnya mengungkapkan bahwa selain bantuan untuk kesehatan dan ekonomi, masyarakat rentan sangat membutuhkan bantuan berupa dukungan psikososial.

"Di lapangan saya menemukan ada problem struktural yang menyebabkan masyarakat tidak punya support system untuk menghadapi ketidakpastian... Di luar bantuan ekonomi, bantuan psikososial untuk kelompok rentan diperlukan agar mereka bisa melalui tantangan ini dengan lebih resilient karena nyatanya misal perempuan banyak yang menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah dan sebagai ibu," kata Alissa.

Menurut catatan Komnas Perempuan seperti dikutip Alissa, selama pandemi COVID-19, kekerasan berbasis gender naik tiga kali lipat dibanding sebelum pandemi.

"Itu yang dilaporkan, kasus yang tidak dilaporkan pasti lebih banyak. Demikian juga dengan kasus kekerasan kepada anak-anak," katanya.

Guna menguatkan kembali berbagai upaya gotong royong yang selama ini telah dilakukan dalam rangka menangani pandemi COVID-19 beserta dampaknya, pemerintah melalui Kemeko PMK membangun dan mewadahi Gerakan Solidaritas Nasional Penanganan COVID-19.

Baca juga: Pemerintah bangun gerakan solidaritas nasional penanganan COVID-19

Baca juga: Pegawai Kemenko PMK galang donasi untuk masyarakat terdampak COVID-19

Baca juga: Kemenko PMK dorong percepatan distribusi bansos

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2021