Kami akan memeriksa dokumen dan memastikan bagian mana saja yang sudah berizinPalangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menyegel sementara ribuan kayu log diduga ilegal milik PT Hutan Produk Lestari, saat ini sedang dilakukan pengecekan oleh Dinas Kehutanan setempat di pelabuhan terminal khusus Pahandut Seberang, Palangka Raya.
"Kami akan memeriksa dokumen dan memastikan bagian mana saja yang sudah berizin dan diduga masih belum. Untuk sementara ribuan kayu tersebut baik di atas tongkang dan di tebing belum diizinkan 'loading'," kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, di Palangka Raya, Senin.
Sugianto didampingi Wakil Gubernur Edy Pratowo, Kepala Dishut Kalteng Sri Suwanto serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah lainnya, telah meninjau kayu log tersebut langsung ke lokasi.
Dia menjelaskan, dari perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) menunjukkan surat keputusan (SK) itu memang sah. Namun sejumlah dokumen yang diperiksa itu, diduga ada yang tidak sesuai barcodenya. Saat ini, tim masih menelusuri dan menghitung jumlah total kayu yang diangkut keluar Kalteng.
"Intinya kami mengecek pajaknya untuk negara dan daerah. Jangan sampai banyaknya SDA keluar, tapi hasil untuk daerah tidak ada. Ini yang kami tingkatkan lagi pengawasannya,” katanya pula.
Pihaknya meminta pemerintah pusat khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak seenaknya lagi mengeluarkan izin HTI.
"Karena yang dirugikan adalah masyarakat Kalteng. Hutan di Kalteng habis, banjir terjadi dimana-mana, dan para pengusaha tutup mata tidak peduli dengan warga sekitarnya," ujarnya lagi.
Dia mengharapkan dalam setiap mengeluarkan izin HTI, daerah dilibatkan, sehingga tidak secara tiba-tiba investor banyak masuk tetapi daerah tidak mengetahuinya. Dia menegaskan, daerah ingin dilibatkan, bukan karena ingin melakukan pemungutan liar, namun agar mengetahui dan bisa mengawasi HTI ini.
Kepala Dishut Kalteng Sri Suwanto menambahkan, kayu log tersebut berasal dari perizinan HTI yang memang SK-nya sah, namun dalam perjalanan bukan berarti legal semuanya.
"Ada beberapa hal yang nantinya dilanjutkan ke pemeriksaan. Contohnya, kayu ini ada beberapa yang mungkin tidak sesuai dengan barcodenya, seperti tertulis 1,3 meter kubik, ternyata dicek ada 2 meter kubik, umpamanya begitu," katanya lagi.
Menurutnya, hal itu administratif, sehingga para petugas akan mengecek dan menuntaskan, sehingga ada denda tentunya sebagai upaya penertiban supaya kayu yang keluar dari Kalteng memang memiliki legalitas yang benar-benar bisa dipastikan.
"Untuk yang diperiksa ini, kalau yang ada di kapal kurang lebih sekitar 3 ribu meter kubik ya, dengan batang lebih kurang seribuan, dan lainnya," ujarnya lagi.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng Dimas Novian Hartono mengatakan, penegakan hukum penting dilakukan, dan dapat melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat sendiri.
Pada sisi lain, selain penegakan hukum, evaluasi perizinan yang melakukan pembukaan hutan di Kalteng sangat penting, karena saat ini pembukaan hutan sudah marak dan tidak terkontrol.
"Alih fungsi hutan mengatasnamakan perizinan juga salah satu penyebab rusak atau hilangnya tegakan pohon di wilayah Kalteng," kata dia.
Alangkah lebih baik lagi sekaligus mengevaluasi semua perizinan di Kalteng, sehingga publik juga dapat melihat dan mengetahui banyak perizinan yang bermasalah, bukan hanya industri kehutanan, sehingga termasuk tambang dan perkebunan agar juga disorot, katanya pula.
Baca juga: Dishut Kalteng gencarkan penertiban kayu ilegal di DAS Barito
Baca juga: Polda Kalteng sita 400 batang kayu ilegal di Kotim
Pewarta: Kasriadi/Muhammad Arif Hidayat
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2021
