Pemprov DKI perpanjang kerja sama pengelolaan sampah TPST Bantargebang

Pemprov DKI perpanjang kerja sama pengelolaan sampah TPST Bantargebang

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) bersama Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi usai menandatangani kerja sama pengelolaan sampah TPST Bantargebang di Balai Kota Jakarta, Senin (25/10/2021). ANTARA/HO-Humas Pemprov DKI Jakarta

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersepakat dengan Pemerintah Kota Bekasi untuk memperpanjang kerja sama pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang selama lima tahun.

"Kita berharap perpanjangan jangka waktu kerja sama TPST Bantargebang bisa menjadi solusi jangka panjang, sekaligus mengurangi dampak lingkungan di sekitar," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Senin.

Baca juga: Perpanjangan kontrak di TPST Bantargebang segera rampung

Perpanjangan kerja sama dua daerah itu ditandai dengan penandatanganan sinergi yang diteken Anies Baswedan dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dengan disaksikan  Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Syafrizal.

Sedianya kerja sama pengelolaan sampah antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemkot Bekasi tersebut berakhir pada Selasa (26/10).

Anies berharap kerja sama tersebut bukan sekadar seremonial penandatangan, namun menjadi suatu budaya yang  sudah terintegrasi secara sosial, budaya, dan ekonomi.

Baca juga: PKS Bantargebang diperkirakan selesai sebelum 26 Oktober

"Jika warganya sudah mau berkolaborasi, maka pemerintahnya juga harus kolaboratif. Semoga ini membuat kerja sama dengan Kota Bekasi menjadi lebih solid. Kami apresiasi dukungan dari Pemkot Bekasi, karena telah mau membantu kami di Jakarta dalam mengentaskan permasalahan sampah," ucap Anies.

Dalam kerja sama itu, ruang lingkup sinergi dengan Pemerintah Kota Bekasi meliputi dana kompensasi, revisi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), rencana kelola lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan.

Kemudian, pengkajian daya dukung dan daya tampung lingkungan, jalur dan waku pengangkutan sampah, pengawasan dan evaluasi pengelolaan pemanfaatan, pembuangan dan pengambilan sampah, inovasi teknologi reduksi sampah, hingga proses pengakhiran TPST Bantargebang.

Baca juga: Pemprov DKI targetkan 1.369 RW kelola sampah mandiri mulai Oktober

Sementara itu, lingkup kompensasi dalam kesepakatan ini di antaranya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan, Pemulihan Lingkungan, Biaya Kesehatan dan Pengobatan.

Kemudian, kompensasi dalam bentuk lain berupa bantuan langsung tunai, hingga Bantuan Langsung Tunai dan Pertanggungan Kematian (polis) bagi warga terdampak TPST Bantargebang.
Pewarta : Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2021