Eks Hakim MK: Mekanisme tangani sengketa hasil pemilu sudah disiapkan

Eks Hakim MK: Mekanisme tangani sengketa hasil pemilu sudah disiapkan

Hasil tangkapan layar ketika Eks Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna memberi paparan dalam sosialisasi “Seleksi Calon Anggota KPU RI dan Bawaslu RI Masa Jabatan Tahun 2022-2027, yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan dipantau dari Jakarta, Jumat (5/11/2021). ANTARA/Putu Indah Savitri.

Jakarta (ANTARA) - Eks Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna menyebutkan bahwa pihaknya telah menyiapkan mekanisme penanganan sengketa hasil Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada 2024.

“Untungnya di MK, kami sejak jauh-jauh hari sudah menyiapkan timetable dan semuanya. Kita sudah ada satgas (satuan tugas, red.) ketika kedatangan air bah perselisihan hasil pemilu dan pilkada,” kata Palguna ketika memberi paparan dalam sosialisasi “Seleksi Calon Anggota KPU RI dan Bawaslu RI Masa Jabatan Tahun 2022-2027, yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri yang dipantau dari Jakarta, Jumat.

Palguna mengungkapkan bahwa salah satu mekanisme yang MK persiapkan adalah mekanisme untuk mengkualifikasikan dan memeriksa alat bukti sengketa hasil pemilihan umum.

Baca juga: Ahli: DKPP tidak miliki kewenangan beri putusan final dan mengikat

“Alat bukti kadang-kadang lebih tinggi dari tinggi badan kita. Tapi kita sudah mempunyai mekanisme untuk (mengkualifikasikan dan memeriksa) itu,” tutur dia.

Ia mengingatkan bahwa MK hanya menangani sengketa hasil pemilihan umum, bukan sengketa pada proses pelaksanaan pemilihan umum. Kewenangan tersebut telah tercantum di dalam konstitusi.

“Memang tugasnya adalah mengadili perselisihan hasil pemilu. Oleh karena itu, segala sengketa yang tidak berkaitan dengan hasil pemilu itu mesti selesai dulu sebelum sengketa hasil pemilu. Masa kita (MK) mau mengambil porsi lebih? MK masa melanggar UUD?” ujar Palguna.

Baca juga: MK sebut telah lakukan aksi nyata untuk beradaptasi dengan Society 5.0

Berdasarkan pengalaman pemilu tahun sebelumnya, Palguna mengatakan bahwa MK disibukkan dengan sengketa pemilu yang bukan merupakan sengketa hasil pemilu. Untuk memutuskan bahwa perkara tersebut tidak bisa dilanjutkan oleh MK, pihaknya tetap harus memeriksa berkas sebelum membuat putusan.

Pemeriksaan berkas tersebut, katanya. menyita waktu yang cukup banyak, padahal dapat digunakan untuk menangani perkara lain yang memang merupakan kewenangan MK.

Baca juga: MK: Perlu reformasi penegakan hukum untuk sambut Society 5.0

Dengan demikian, kepada anggota KPU RI dan Bawaslu RI mendatang, Palguna berpesan agar pemilihan umum dapat terselenggara dengan tepat dan Bawaslu memberikan pengawasan ketat sehingga perselisihan di MK hanya perselisihan tentang hasil pemilu.

“Nanti akan tambah berat lagi karena nanti kan kompleks pemilunya, karena antara pemilu digabungkan dengan pilkada,” kata Palguna.
Pewarta : Putu Indah Savitri
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021