Potensi bisnis energi bersih di Indonesia masih terbuka lebar karena banyak sumber energi bersih yang belum dimanfaatkan secara optimal
Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menawarkan peluang investasi energi bersih di Indonesia kepada para pemimpin dunia dalam diskusi panel peluncuran Net Zero World pada COP-26 di Glasgow, Skotlandia, pada Rabu (3/11/2021).

"Indonesia memiliki sumber daya baru dan terbarukan yang melimpah, terutama solar (surya) diikuti oleh hidro, bioenergi, angin, panas bumi, dan lautan dengan total potensi 648,3 GW, termasuk potensi uranium untuk pembangkit listrik tenaga nuklir," kata Menteri Arifin dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, potensi bisnis energi bersih di Indonesia masih terbuka lebar karena banyak sumber energi bersih yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Saat ini, total potensi sumber daya energi bersih yang telah dimanfaatkan tersebut baru mencapai dua persen.

Dalam forum itu, Menteri Arifin juga menyampaikan harga energi bersih yang mulai tumbuh kompetitif terkhusus panel surya yang cenderung menurun.

Apalagi didukung dengan pengembangan teknologi baru, seperti pumped storage, hidrogen, dan battery energy storage system (BESS), sehingga akan mengoptimalkan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan yang melimpah di Indonesia.

"Ini bisa bersaing dengan energi fosil," ujar Arifin.

Dalam meningkatkan kebutuhan energi, pemerintah Indonesia menyediakan akses energi kepada seluruh masyarakat terutama di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal atau 3T dengan harga listrik terjangkau serta tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya energi setempat.

Kondisi ini sejalan dengan pemenuhan target rasio elektrifikasi 100 persen pada 2022 mendatang.

"Tentu, ini menjadi peluang bagi pengembangan energi baru terbarukan karena harga bahan bakar fosil di daerah terpencil mahal, sedangkan sumber energi baru terbarukan tersedia dan dapat dimanfaatkan secara lokal," tambah Arifin.

Pemerintah terus memperkuat kerangka peraturan untuk memastikan keberhasilan transisi energi di Indonesia.

Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2021-2030 memberikan porsi lebih besar kepada energi bersih.

"Energi terbarukan akan berkontribusi lebih besar dalam penambahan kapasitas pembangkit listrik, dengan 20,9 GW sumber energi terbarukan untuk listrik atau 51,6 persen dari total kapasitas pembangkit yang akan dibangun hingga tahun 2030," jelas Menteri Arifin.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon yang mengatur tentang mekanisme perdagangan karbon dan pajak atas karbon.

Prinsip utama kebijakan tersebut adalah mengenakan pajak karbon pada kegiatan yang menghasilkan karbon dan memberi insentif efisiensi karbon.

Menteri Arifin mengakui penggunaan energi bersih sebagai sumber listrik masih memiliki sejumlah tantangan, seperti intermitten surya dan angin, keterbatasan kemampuan jaringan untuk menyerap listrik dari energi bersih, dan minat lembaga keuangan untuk berinvestasi di sektor energi terbarukan masih kurang karena risikonya yang tinggi.

Tantangan selanjutnya berupa pembiayaan berbunga tinggi, biaya investasi yang tinggi untuk beberapa energi terbarukan seperti panas bumi, dan keterbatasan kemampuan industri dalam negeri terkhusus di bidang teknologi.

Baca juga: Dukung ekonomi hijau, RI gabung dengan Clean Energy Demand Initiative
Baca juga: Kementerian ESDM-IRENA tingkatkan kerja sama capai "net zero emission"
Baca juga: Percepat transisi energi RI, pemerintah cetuskan program FIRE

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2021