Madani: Masyarakat bantu capai target iklim lewat perhutanan sosial

Madani: Masyarakat bantu capai target iklim lewat perhutanan sosial

Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad dalam diskusi tentang aksi iklim inklusif dan kolaboratif di Jakarta pada Selasa (9/11/2021). ANTARA/Prisca Triferna/pri.

Jakarta (ANTARA) -  Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad mengatakan skema perhutanan sosial memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam usaha memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia.

"Ini adalah non-parties stakeholder di mana kita bisa melibatkan masyarakat langsung yang ada di tapak di daerah-daerah untuk bisa terlibat juga berkontribusi dalam pemenuhan NDC kita, target-target iklim kita," kata Nadia dalam diskusi tentang aksi iklim inklusif dan kolaboratif yang diselenggarakan di Jakarta pada Selasa.

Nadia menjelaskan bahwa skema perhutanan sosial adalah program strategis pemerintah dan dapat menjadi bagian dari kontribusi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak.

Baca juga: Menteri LHK: Partisipasi komunitas di kehutanan terus ditingkatkan

Perhutanan sosial adalah skema pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan di kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat sekitar atau masyarakat hukum adat.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sampai dengan awal Agustus 2021 realisasi program itu sudah mencapai lahan seluas 4.721.389,78 hektare yang diperuntukkan bagi sekitar 1,03 juta kepala keluarga dengan 7.212 kelompok.

Nadia menjelaskan bahwa praktik baik perhutanan sosial yang menjaga lingkungan dapat mendukung usaha penurunan deforestasi, rehabilitasi lahan dan restorasi gambut.

Berbagai usaha itu dapat mendukung usaha mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, yaitu pengurangan emisi karbon 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional.

Dia menjelaskan bahwa menurut penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Madani Berkelanjutan, perhutanan sosial memiliki potensi 34,6 persen untuk menyumbang target pengurangan NDC di sektor kehutanan.

"Kalau semuanya itu bisa dicatat dan diakui oleh pemerintah nasional sebagai bagian dari kontribusi dari masyarakat maupun bekerja sama dengan pemerintah daerah itu bisa sangat signifikan bisa berkontribusi terhadap pencapaian target," katanya.

Baca juga: Perhutanan sosial dan masyarakat adat berperan pada FoLU Net Sink 2030
Baca juga: KSP percepat penyelesaian konflik agraria di Jawa Tengah
Baca juga: DPR: Jangan sampai kawasan perhutanan sosial beralih jadi perkebunan
Pewarta : Prisca Triferna Violleta
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2021