“Tentunya, KASN akan melakukan pemeriksaan secara objektif dan independen,” kata Pramusinto berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Selanjutnya terkait kemungkinan sanksi yang akan diberikan, kata dia, itu disesuaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Baca juga: Wapres minta revisi UU ASN tidak mundurkan sistem merit
Pemanggilan terhadap sekretaris jenderal Kementerian Pertanian itu merupakan wujud tindakan cepat dari KASN dalam menjalankan salah satu fungsi pengawasan dan penegakan netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Sebagaimana yang tercantum di laman resminya, KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN. Mereka pun memiliki salah satu tugas, yaitu menjaga netralitas pegawai ASN.
Baca juga: Pakar: Perlu buat sistem birokrasi Indonesia agar tidak partisan
Sebagaimana yang dituliskan dalam penjelasan UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, asas netralitas yang dimaksud adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun.
Menurut Agus Pramusinto, dalam pasal 9 ayat (2) UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, juga telah ditetapkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan serta partai politik.
Baca juga: Korpri: Revisi UU ASN harus sehatkan birokrasi dari intervensi politik
Ketentuan tersebut, tambahnya, harus dijalankan oleh setiap ASN pada berbagai level jabatan.
“Netralitas ASN adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi karena ASN berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa, apalagi bagi seorang pejabat jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya yang semestinya menjadi contoh bagi bawahan,” kata dia.
Sebelumnya, diketahui sejumlah ASN eselon I Kementerian Pertanian mengenakan seragam Komando Strategis Partai NasDem (Kostranas) dalam rapat Komisi IV DPR, Senin (15/10).
Baca juga: Komisi II DPR RI undang kembali pakar minta masukan RUU ASN
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2021
