Ketua DPD RI tegaskan komitmen kawal dana BLK pesantren

Ketua DPD RI tegaskan komitmen kawal dana BLK pesantren

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti bersama para santri. ANTARA/HO-Humas DPD RI

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti menegaskan komitmennya untuk mengawal dana balai latihan kerja (BLK) untuk pondok pesantren.

"Soal BLK ini, apakah sudah diterima atau belum, saya siap mengawal agar kita tahu bagaimana perkembangannya," kata La Nyalla dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, saat menerima audiensi ulama perwakilan dari berbagai pondok pesantren di Jawa Timur.

Dalam pertemuan yang diselenggarakan di Ruang Kerja DPD RI Lantai 8 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Ketua DPD RI didampingi sejumlah senator di antaranya Sylviana Murni (DKI Jakarta), Bustami Zainuddin (Lampung), dan Sukiryanto.

Ulama dari Jawa Timur yang hadir di antaranya adalah KH Abdul Bari (PP Darul Falah), KH Sirotol Mustaqim (Raudlatul Islam), KH Juaini dan Ustaz Shofi (PP Addimyati), KH Hoirul Anam dan Ustaz Mustamar (Darul Hikam), Ustaz Bayu Wibowo (PP As Salafy), dan KH Bahrurrosid (Miftakhul Ulum Attaufik).

"Dana BLK ini penting bagi kami untuk mengembangkan pondok pesantren. Kedatangan kami ke sini untuk meminta saran bagaimana mengembangkan pesantren agar pendidikan formal dan informal semakin baik. Kami mohon dibantu agar BLK bisa segera kami terima," kata KH Sirotol Mustaqim.

Selain itu, ia juga menyampaikan aspirasi berkaitan dengan asrama di pondok pesantren yang kurang memadai.

"Asrama putra dan putri ini saya berharap dapat diperhatikan, karena berkaitan dengan proses belajar mengajar di pondok pesantren," ujar dia.

Senator asal Jawa Timur itu memaparkan, DPD RI tengah berjuang melakukan amendemen ke-5 konstitusi.

"Apa yang terjadi saat ini, di mana korupsi merajalela dan persoalan lainnya, itu terjadi karena imbas dari amendemen mulai tahun 1999-2002," kata La Nyalla.

Imbasnya, kata dia lagi, hal krusial bagi bangsa ini adalah pemberlakuan presidential treshold (PT) bagi persyaratan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden.

"Imbasnya seperti yang kita rasakan saat ini. Kita harus memikirkan bagaimana santri kita, pesantren kita. Kapan kita mau maju kalau begini terus," kata La Nyalla menegaskan.
Baca juga: Ketua DPD nilai pesantren punya peran konkret bagi negara
Baca juga: Ketua DPD minta pemerintah tingkatkan kepedulian untuk pesantren

Pewarta : Fauzi
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2021