Jakarta (ANTARA) - Ragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Rabu (24/11), mulai dari pesan Wakil Presiden Ma’ruf Amin terhadap pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) sampai desakan berbagai pihak kepada DPR RI untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) jadi undang-undang.

Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA:

1. Wapres Ma'ruf Amin berpesan Muktamar NU berjalan damai

Wakil Presiden Ma’ruf Amin berpesan kepada seluruh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk menyelenggarakan Muktamar Ke-34 NU dengan damai dan tidak ada kegaduhan.

Hal itu disampaikan Rais Syuriah NU Jakarta K.H. Manarul Hidayat usai menemui Wapres Ma’ruf bersama sejumlah pengurus PBNU lain di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

2. Ketua DPD terima kunjungan Panglima TNI

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima kunjungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di kediaman Ketua DPD RI, kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD RI mengucapkan selamat kepada Jenderal Andika Perkasa yang dipercaya menjabat Panglima TNI.

Selengkapnya baca di sini.

3. Timsel pastikan seleksi calon anggota KPU-Bawaslu berjalan jujur

Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan pelaksanaan tes seleksi berjalan dengan transparan dan jujur dengan menggunakan screening wajah para peserta.

Ketua Timsel Juri Ardiantoro mengatakan penerapan screening tersebut dapat mengidentifikasi identitas peserta tes secara langsung, sehingga dapat mencegah adanya kecurangan.

Selengkapnya baca di sini.

4. Komnas Perempuan dorong RUU TPKS segera menjadi RUU inisiatif DPR

Komnas Perempuan mendorong DPR RI untuk segera menetapkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU inisiatif DPR.

Dorongan tersebut merupakan salah satu rekomendasi Komnas Perempuan yang disampaikan Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor menanggapi rencana Rapat Pleno Badan Legislatif DPR RI pada 25 November 2021 terkait pengambilan keputusan terhadap naskah RUU TPKS.

Selengkapnya baca di sini.

5. Panja DPR: Pengambilan keputusan RUU TPKS terkendala dukungan fraksi

Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) DPR RI Willy Aditya mengatakan penyelenggaraan rapat pleno di Badan Legislatif (Baleg) DPR RI untuk mengambil keputusan terhadap naskah RUU TPKS terkendala dukungan fraksi.

“Harusnya sesuai agenda, besok adalah pleno di Badan Legislasi untuk pengambilan keputusan dari Baleg terhadap naskah ini (RUU TPKS). Saya sampaikan kenapa ini belum bisa pleno, kondisi yang dukung baru 4 fraksi,” ujar Willy Aditya.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2021