Mendagri: Samsat harus inovatif dan terapkan e-Government

Jakarta (ANTARA) -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berpesan agar Samsat harus inovatif dan menerapkan e-Government secara terpadu.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis, menyampaikan pesan Mendagri Tito Karnavian itu lewat Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2021

"Mencermati besarnya potensi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), maka Samsat perlu berinovasi dan menerapkan e-Government secara terpadu dari pusat hingga daerah," kata Agus Fatoni menyampaikan pesan Mendagri.

Baca juga: Kemendagri: Pemda optimalkan belanja daerah di sisa waktu 2021

Langkah tersebut, kata dia, diambil agar Samsat dapat mengoptimalkan potensi penerimaan pendapatan sekaligus memberikan pelayanan yang cepat dan mudah bagi masyarakat.

PKB dan BBNKB merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting untuk membiayai pembangunan daerah. Berdasarkan data Kemendagri yang dihimpun dari Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia diketahui bahwa PKB dan BBNKB menyumbang 46,11 persen dari total realisasi pendapatan asli daerah (PAD) 2020.

Selain itu, Mendagri berpesan agar lembaga Tim Pembina Samsat dibentuk secara formal dan perlu membuat sekretariat bersama.

Baca juga: Kemendagri: Pemda optimalkan belanja daerah di sisa waktu 2021
Baca juga: Kemendagri dorong penguatan kelembagaan penataan ruang di daerah

Mendagri, kata Agus, menekankan soal rekonsiliasi database antara pemda dan Korlantas harus terus dilakukan sehingga akuntabilitas data jumlah kendaraan aktif, PKB, dan BBNKB dapat terwujud.

Kemudian, katanya, Samsat perlu didukung sumber daya manusia (SDM) pelaksana yang andal dengan ditunjang upaya peningkatan kapasitas.

"Mendagri mengapresiasi atas terlaksananya Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional," kata Agus.

Agenda tersebut dianggap penting untuk menyamakan persepsi dari berbagai pihak agar permasalahan terkait pelayanan Samsat dapat teratasi serta menemukan solusi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, katanya.