Ini adalah sebuah alat untuk dari mulai perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan tracking bagaimana belanja negara mendukung kesetaraan genderJakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah mendukung anggaran berbasis gender melalui Program Gender Responsif Budgeting sejak sekitar tahun 2000.
"Ini adalah sebuah alat untuk dari mulai perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan tracking bagaimana belanja negara mendukung kesetaraan gender," ucap Menkeu Sri Mulyani dalam acara Capital Market Women Empowerment Forum secara daring di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, hal tersebut dilakukan karena belanja negara bisa saja menjadi sangat tidak seimbang manfaatnya bagi perempuan maupun lelaki, atau bahkan menjadi diskriminatif jika tidak melihat dari dimensi gender.
Karena itu di dalam merencanakan, menganggarkan, mengawasi, serta melakukan tracking, kata dia, dimensi gender harus tetap terjaga untuk memberikan kesempatan yang sama karena perempuan sering dihadapkan pada kondisi sosial, budaya, dan norma yang menghalangi untuk maju dalam peranan sosial dan ekonomi.
Selain itu Menkeu Sri Mulyani menuturkan terdapat inovasi baru dalam APBN yang dikeluarkan pada awal tahun 2021 yakni pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
Baca juga: Menkeu: Negara yang dipimpin wanita cenderung lebih baik saat pandemi
"Saya berharap ini akan memberikan penguatan bagi pemerintah daerah sampai kabupaten/kota, hingga kecamatan dan kelurahan bisa mencegah kejadian-kejadian yang memilukan seperti yang menimpa anak-anak perempuan Indonesia belakangan ini dan kalaupun terjadi kita bisa membantu sepenuhnya para korban," ucap dia.
Menkeu Sri Mulyani berkomitmen pihaknya akan terus mendukung pemberdayaan perempuan dan anak-anak perempuan, serta melindungi mereka melalui instrumen APBN.
Dukungan tersebut tidak hanya akan diberikan dalam bentuk penganggaran, tetapi memberikan kesempatan yang sama baik dari sisi kesehatan seperti imunisasi, gizi yang baik, hingga kesempatan untuk sekolah.
"Dengan demikian pada akhirnya mereka bisa menjadi perempuan-perempuan yang produktif, sehat, dan bisa memberikan kebaikan tidak hanya pada dirinya, namun pada keluarga dan kepada bangsa kita," ujar Menkeu Sri Mulyani.
Baca juga: Anggaran desa reponsif gender, Kades Swarga Bara Kutim diundang ke AS
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2021
