Jakarta (ANTARA) - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat terus menggerakkan mesin partai dengan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) di beberapa wilayah guna memenangkan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Musda yang digelar itu antara lain, di provinsi Jawa Barat pada Rabu (19/1) dan Jawa Timur pada Kamis (20/1).

Kepala Badan Pemenangan Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa, mengatakan, Musda di dua provinsi itu akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya secara virtual.

Herman mengatakan kegiatan Musda bukan adu kekuatan uang, melainkan adu ide dan gagasan kesiapan menghadapi Pemilu 2024.

"Saya tegaskan Musda bukan adu kekuatan dan uang, namun adu ide gagasan bagaimana dapat menggerakkan mesin partai dengan baik, terutama memenangkan pemilu 2024," tegasnya.

Musda juga bukan banyak-banyakan dukungan pemilik suara, tetapi memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan organisasi dan selebihnya dapat meyakinkan DPP bahwa Ketua DPD mampu memperbanyak pemilih demokrat di wilayahnya, sehingga menang dalam pemilu dan pilkada serentak 2024.

Musda yang digelar itu, kata dia, berbeda dari musda sebelumnya. Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan Musda Partai Demokrat, yaitu pra Musda, pelaksanaan Musda, dan pasca Musda.

"Tahapan pra Musda yaitu persiapan, penjaringan, dan verifikasi faktual pemilik suara dan dukungan terhadap bakal calon akan dilakukan H-1 Musda. Bagaimana calon mendapatkan dukungan dari pemilik suara yaitu DPC. Tentunya yang memberi dukungan ganda, akan diberikan sanksi," jelas anggota DPR RI ini.

Pelaksanaan Musda kali ini tidak memilih ketua, melainkan mengusulkan bakal calon dalam sidang musda, menetapkan elemen formatur, dan keputusan-keputusan lainnya.

Kemudian sidang Musda mengusulkan nama calon, maksimal 3 nama calon, dan sedikitnya satu calon ke Tim 3 DPP dalam hal ini ketua umum, sekjen dan ketua BPOKK untuk mengikuti tahap pasca musda.

"Kalau dulu yang menentukan ketua DPD adalah suara terbanyak, tetapi sekarang yang terpenting para calon memenuhi persyaratan calon, selebihnya akan mengikuti tahapan uji kelayakan dan kepatutan dengan materi pokok visi, misi, dan program kerja calon, sehingga menghasilkan pimpinan yang betul-betul kredibel dan berintegritas, serta dapat menggerakkan mesin partai di daerahnya masing-masing," paparnya.

Dalam pelaksanaan Musda dalam kondisi pandemi peserta Musda wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Seluruh peserta akan menjalani tes swab dan dipastikan dalam kondisi sehat. Harapannya Musda dapat berjalan secara demokratis, tertib, aman, lancar, dan "legitimate".

Baca juga: Elektabilitas AHY naik, Demokrat: Hasil kerja bantu rakyat

Baca juga: Demokrat menargetkan unggul di Yogyakarta pada Pemilu 2024

Baca juga: AHY: Demokrat siap bersinergi dengan NU dan Gus Yahya

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2022