Perpanjangan kebijakan preferensi pajak dan bea ini untuk mendukung para pengusaha dalam menghadapi berbagai hambatan
Beijing (ANTARA) - Pemerintah China melanjutkan kebijakan pemangkasan pajak hingga akhir 2023 untuk membantu para pengusaha setempat mengatasi berbagai kesulitan dalam berusaha.

"Dalam sidang eksekutif Dewan Pemerintahan telah diputuskan perpanjangan 11 kebijakan preferensi pajak dan bea hingga akhir 2023," demikian Perdana Menteri China Li Keqiang dalam keterangan tertulisnya yang diterima ANTARA di Beijing, Jumat.

Sebanyak 11 sektor yang mendapatkan preferensi pajak dan bea, di antaranya teknologi, penyediaan lapangan kerja, usaha rintisan (start up), perawatan kesehatan, dan pendidikan.

Para staf medis, pekerja pencegahan COVID-19, dan karyawan penyedia obat-obatan dan logistik COVID-19 juga dibebaskan dari kewajiban membayar pajak penghasilan pribadi.

Baca juga: Zheng Shuang didenda Rp660 miliar karena penghindaran pajak

Biaya registrasi obat-obatan dan perlengkapan anti-COVID-19 juga bakal dibebaskan.

PM Li selaku ketua Dewan Pemerintahan China memimpin sidang eksekutif tersebut.

"Perpanjangan kebijakan preferensi pajak dan bea ini untuk mendukung para pengusaha dalam menghadapi berbagai hambatan agar usahanya tetap berkesinambungan," katanya.

Dalam sidang tersebut juga dibahas mengenai ketersediaan energi selama musim libur Tahun Baru Imlek.

Demikian pula dengan ketersediaan bahan makanan pokok selama Imlek juga diinstruksikan menjadi prioritas utama. 

Baca juga: Kasus pajak kembali jerat pesohor China, Huang didenda Rp3 triliun

Pewarta: M. Irfan Ilmie
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2022