Hal itu disampaikan Ketua MPR RI Taufik Kiemas kepada 21 diplomat Indonesia peserta Diklat Sekolah Staf Pimpinan Luar Negeri (Sesparlu) Angkatan 48 dari Kemlu RI, di ruang kerjanya, baru baru ini.
Direktur Sekolah Staf Pimpinan Kementerian Luar Negeri Dr. Pribadi Sutiono mengatakan kunjungan ke DPR dan MPR RI merupakan salah satu agenda dari Diklat Pimpinan Tingkat II yang diselenggarakan bersama antara Kemlu RI dengan Lembaga Administrasi Negara.
Lebih lanjut Taufik Kiemas mengatakan ketiga elemen utama tersebut seyogyanya tetap menjadi prioritas yang didukung penuh oleh alokasi anggaran yang memadai.
Taufik Kiemas juga memberikan pencerahan tentang upaya dilakukan MPR dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman di kalangan aparatur negara dan warga negara.
Keempat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan RI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Terkait pentingnya empat pilar dalam kehidupan berbangsa tersebut, Ketua MPR RI mengusulkan sosialisasi juga dapat dijadikan salah satu materi kurikulum Diklat Pimpinan ini.
Dalam pertemuan ini para peserta Diklat Sesparlu berdialog mengenai dinamika peran dan fungsi MPR dalam ketatanegaraan Indonesia.
Sementara itu Wakil Ketua MPR RI, Hajrianto Y. Tohari, mengemukakan setelah amandemen UUD 1945, MPR bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara, namun berubah menjadi lembaga tinggi negara.
Namun demikian, meski secara kelembagaan MPR bukan lembaga tertinggi, akan tetapi dalam konteks perundang-undangan (berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011) ketetapan yang dibuat MPR menempati hirarki tertinggi setelah UUD 1945.
Salah satu peserta Diklat Sesparlu Angkatan 48 Kemlu RI, Azis Nurwahyudi mengatakan selain berkunjung ke Pimpinan MPR RI, para peserta diklat bertemu Deputi Perundang-Undangan, Sekretariat Jenderal DPR, Johnson Radjagukguk.
(ZG)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2013
