"Dari hasil ini bisa kita lihat tolok ukurnya dari tiga dimensi yaitu sosial, ekonomi dan demokrasi," kata Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Desa dan Kawasan Kemenko PMK, I Nyoman Shuida, seusai diskusi soal pembangunan di Wisma Antara, Jakarta, Selasa.
Provinsi DKI Jakarta mencatat indeks 65,18, diikuti Bali (63,68) dan Yogyakarta (62,94). Kendati demikian, Nyoman mengapresiasi sejumlah propinsi yang mencatatkan indeks kurang baik, terutama di Indonesia kawasan timur.
Meskipun di wilayah timur kurang baik indeksnya, kata dia, wilayah tersebut mencatatkan laju peningkatan kesejahteraan yang baik seperti di Papua Barat dengan indeks 2,55 atau pada urutan empat propinsi dengan laju peningkatan kesejahteraan tertinggi 2009-2014.
Peringkat Papua Barat hanya di belakang provinsi Kepulauan Riau (2,93), Kalimantan Selatan (2,57) dan Bali (2,56).
"Dari keseluruhan Ikrar (Indeks Kesejahteraan Rakyat) ini, akan digunakan sebagai bahan masukan untuk membuat kebijakan. Tujuannya adalah untuk memeratakan kesejahteraan karena dari data yang ada masih ditemukan kesenjangan yang terlalu lebar di antara wilayah-wilayah di Indonesia," kata dia.
Dengan metode studi Ikrar, lanjut dia, biaya untuk memetakan kesejahteraan menjadi lebih efisien dan menyeluruh dengan tiga tolok ukur. Kemenko PMK juga mempersilakan pemerintah daerah untuk mengembangkan indeks ini. Lebih jauh, materi-materi ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.
Kemenko PMK telah menyerap aspirasi dari sejumlah unsur masyarakat guna terus menyempurnakan Ikrar.
"Tinjauan dan masukan untuk disempurnakan lagi. Ada saran yang masuk juga, kami terbuka," kata dia.
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2016
