Presiden tunggu hasil rekomendasi dari Munas NU

Presiden tunggu hasil rekomendasi dari Munas NU

Presiden Joko Widodo (ANTARA /Puspa Perwitasari)

Mataram (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menunggu hasil rekomendasi dari Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) terutama terkait ekonomi umat.

"Kami menunggu rekomendasi soal ekonomi umat, redistribusi aset yang sudah dimulai 4 bulan lalu," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis.

Munas dan Konbes NU itu mengambil tema memperkokoh nilai kebangsaan melalui gerakan deradikalisasi dan penguatan ekonomi warga serta dihadiri oleh lebih dari 1.000 ulama dari seluruh Indonesia.

Acara itu juga akan menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah terkait kebijakan-kebijakan dan hukumnya sebagaimana perspektif Islam.

Oleh karena itulah Presiden mengaku sangat menunggu hasil rekomendasi tersebut.

Menurut dia, meskipun kebijakan redistribusi aset berupa pembagian sertifikat telah dilakukan namun Presiden mengakui sampai saat ini belum yakin bahwa skema yang dilakukannya sudah benar dan ideal.

"Kami belum meyakini bahwa skema yang kita lakukan ini benar dan betul memang sudah banyak yang kita bagikan tapi yang kita inginkan adalah distribusi aset ini bukan hanya ribuan hektar tapi jutaan hektar," katanya.

Namun, ia menegaskan hal itu harus dilakukan dengan skema dan cara yang benar sehingga lahan yang telah dibagikan kepada masyarakat itu kemudian konsesinya dijual ke pihak-pihak yang selama ini menguasai konsesi penggunaan lahan dalam skala besar.

"Sehingga kami hati-hati sekali, kami ingin proses ini sesuai dengan rencana yang kita inginkan, oleh sebab itu rekomendasi kami tunggu," katanya.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan ada beberapa hal yang akan dibahas di dalam Munas di antaranya soal UU KUHP yang masih dipertahankan hingga kini padahal di negara-negara lain sudah tidak digunakan.

Selain itu tentang hukum jual beli frekuensi yang merupakan hajat hidup dan milik bersama tetapi dijadikan komoditas perdagangan, soal hukum dana haji yang digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur, dan soal UU disabilitas.

"Juga akan dibahas tentang hukum Islam soal redistribusi aset, bagaimana dalilnya dalam perspektif Islam serta tentang etika berbangsa dan bernegara," katanya.

Munas dan Konbes NU tersebut akan berlangsung sampai dengan Minggu (25/11).

Pewarta : Hanni Sofia
Editor: Fitri Supratiwi
COPYRIGHT © ANTARA 2017