Staf Khusus Presiden Lenis Kagoya dalam jumpa pers di Kantornya di Jalan Veteran III Jakarta Pusat, Rabu, mengatakan ia telah berupaya mencari jalan tengah atas protes yang disampaikan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe yang mengancam akan menutup kampus IPDN di wilayahnya yang dianggap tidak mengakomodir putra daerah asli Papua.
"Saya telah menghadap Presiden dan menyadari harus ada solusi atas permasalahan ini," katanya.
Ia pun secara khusus mengundang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan IPDN untuk membahas persoalan itu.
"Solusinya adalah yang dulu belum ada kuota khusus untuk Papua, jatahnya cuma 4 secara nasional sekarang muncul ada kuota," katanya.
Lenis mengusulkan kepada Presiden sebanyak 100 kuota penambahan baru yang berarti ditambah dari 91 yang telah terseleksi tahun ini ditambah dengan 4 jatah khusus untuk putra daerah asli Papua maka total akan sebanyak 195 untuk tahun ini.
"Kami koordinasi dengan Kemenpan RB untuk menyesuaikan dengan SOP. Nanti akan digunakan sistem ranking," katanya.
Sementara itu Rektor IPDN Ermaya Suradinata mengatakan pihaknya masih menunggu persetujuan usulan 100 kuota tambahan itu dari Presiden agar dapat dilaksanakan tahun ini.
"Harus dengan payung hukum, kami selama ini menggunakan sistem penerimaan sesuai SOP tapi ini bagaimana afirmasi ini tidak hanya dengan sistem passing grade. Untuk Papua kita tambahkan lagi 100 sebagaimana yang diusulkan kepada Presiden," katanya.
Pihaknya tahun ini menerima 2.000 praja dari seluruh provinsi di Indonesia sehingga dengan tambahan kuota dari Papua sebanyak 100, maka tahun ini dipastikan jumlahnya sebanyak 2.100 praja.
Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
