Targetnya yang jadi wapres itu santri, tapi yang jadi kiai
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyebut terpilihnya KH Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden melebihi target PKB.

"Targetnya yang jadi wapres itu santri, tapi yang jadi kiai," seloroh Muhaimin saat peluncuran Musabaqah Kitab Kuning sebagai rangkaian peringatan Hari Santri di Kantor DPP PKB, Jakarta, Minggu.

Menurut Muhaimin, terpilihnya mantan Rais Aam PBNU itu sebagai cawapres pendamping Jokowi layak disyukuri sebagai bagian dari capaian perjuangan para santri.

"Kita sebagai santri, alhamdulillah, telah berhasil mengusung Kiai Ma'ruf menjadi cawapres," katanya.

Capaian lainnya, kata Muhaimin, kini peran kiai dan santri di dalam perjuangan kemerdekaan diakui, setelah sebelumnya tidak pernah dicatat di dalam sejarah nasional.

Baca juga: PKB: Keluarga NU bersatu kemenangan Jokowi-Ma'ruf

"Peran kiai, ulama itu kini masuk dalam buku sejarah perjuangan kemerdekaan, yang hampir 40 tahun tidak dikenal oleh para siswa," katanya.

Menurut dia butuh perjuangan dan perjalanan yang panjang agar peran kiai dan santri mendapat pengakuan, sampai perlu membuat film Sang Kiai yang menceritakan Fatwa Jihad yang dikeluarkan KH Hasyim Asy'ari yang mendorong kaum muslimin untuk mengusir penjajah dengan senjata seadanya.

Diakuinya peran kiai dan ditetapkannya tanggal 22 Oktober, hari dikeluarkannya Fatwa Jihad, sebagai Hari Santri, kata Muhaimin, sekaligus merupakan pengakuan atas nilai-nilai yang hidup di pesantren karena Fatwa Jihad terlahir dari nilai-nilai itu.

"Kita bersyukur karena pada dasarnya perjuangan kita telah sampai pada titik yang mencerahkan," katanya.

Kini, lanjut Muhaimin, yang harus diperjuangkan adalah bagaimana nilai-nilai keulamaan, kesantrian, dan kepesantrenan, di antaranya kebenaran, kesabaran, dan kejujuran, semakin masuk dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Baca juga: PKB yakini dapat efek positif nomor urut Jokowi-Ma'ruf

Baca juga: Muhaimin ingatkan mahasiswa jaga persahabatan meski berbeda pilihan politik


 

Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2018