Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Imron Rosyadi mengkritik Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu yang tak terbuka soal data pasien positif COVID-19 di daerah tersebut.
Politisi senior Partai Golkar ini meminta Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu memberikan informasi yang utuh dan valid agar tidak membuat masyarakat semakin cemas.
"Saya rasa sudah tidak perlu ditutup-tutupi lagi ya sebab orang sudah tahu. Dinas terkait tidak perlu khawatir membuka data itu," kata Imron saat diwawancarai di Bengkulu, Kamis (9/4).
Menurut mantan Bupati Bengkulu Utara dua periode ini jika Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu tidak menyampaikan informasi mengenai pasien positif COVID-19 maka akan timbul banyak persepsi di masyarakat.
Apalagi jika informasi mengenai riwayat penularan dan riwayat kontak pasien positif COVID-19 tersebut tidak disampaikan secara utuh, dikhawatirkan akan semakin membuat masyarakat cemas.
"Informasi yang tidak lengkap itu orang akhirnya banyak menduga-duga dan itu merugikan keluarga pasien itu sendiri. Jadi harus dikasih informasi itu yang valid," tegas Imron.
"Orang-orang disekeliling pak gubernur itu harus orang-orang yang berkompeten tentang itu," sambung Imron.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler. Menurut Dempo Dinkes Provinsi Bengkulu harus merilis data mengenai riwayat perjalanan pasien COVID-19 agar masyarakat tahu dan bisa lebih berhati-hati.
Dempo membandingkan informasi mengenai anggota jamaah tabligh yang positif COVID-19 yang disampaikan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Kata Dempo, saat itu gubernur bahkan menyampaikan identitas anggota jamaah tabligh yang positif COVID-19.
"Gubernur sudah memulai membuka nama dan asal jamaah tabligh kemarin. Kalau tiba-tiba gubernur berubah sikap dan tidak mengumumkan dua kasus baru positif ini ada apa. Kalau mau dibuka ya dibuka semua," tegas politisi PAN tersebut.
Kendati demikian, Dempo meminta masyarakat tidak menghakimi orang yang dinyatakan positif COVID-19, karena menurut Dempo, penyakit COVID-19 ini bukan aib.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020
Politisi senior Partai Golkar ini meminta Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu memberikan informasi yang utuh dan valid agar tidak membuat masyarakat semakin cemas.
"Saya rasa sudah tidak perlu ditutup-tutupi lagi ya sebab orang sudah tahu. Dinas terkait tidak perlu khawatir membuka data itu," kata Imron saat diwawancarai di Bengkulu, Kamis (9/4).
Menurut mantan Bupati Bengkulu Utara dua periode ini jika Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu tidak menyampaikan informasi mengenai pasien positif COVID-19 maka akan timbul banyak persepsi di masyarakat.
Apalagi jika informasi mengenai riwayat penularan dan riwayat kontak pasien positif COVID-19 tersebut tidak disampaikan secara utuh, dikhawatirkan akan semakin membuat masyarakat cemas.
"Informasi yang tidak lengkap itu orang akhirnya banyak menduga-duga dan itu merugikan keluarga pasien itu sendiri. Jadi harus dikasih informasi itu yang valid," tegas Imron.
"Orang-orang disekeliling pak gubernur itu harus orang-orang yang berkompeten tentang itu," sambung Imron.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Dempo Xler. Menurut Dempo Dinkes Provinsi Bengkulu harus merilis data mengenai riwayat perjalanan pasien COVID-19 agar masyarakat tahu dan bisa lebih berhati-hati.
Dempo membandingkan informasi mengenai anggota jamaah tabligh yang positif COVID-19 yang disampaikan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Kata Dempo, saat itu gubernur bahkan menyampaikan identitas anggota jamaah tabligh yang positif COVID-19.
"Gubernur sudah memulai membuka nama dan asal jamaah tabligh kemarin. Kalau tiba-tiba gubernur berubah sikap dan tidak mengumumkan dua kasus baru positif ini ada apa. Kalau mau dibuka ya dibuka semua," tegas politisi PAN tersebut.
Kendati demikian, Dempo meminta masyarakat tidak menghakimi orang yang dinyatakan positif COVID-19, karena menurut Dempo, penyakit COVID-19 ini bukan aib.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020