Depok (Antara Bengkulu) - Persebaran dokter yang tidak merata, cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kota-kota besar di Indonesia, sejak lama memprihatinkan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, karena kondisi ini dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN).
"Hampir 60 persen dokter yang ada di Indonesia berada di Pulau Jawa. Itu menunjukkan adanya disparitas yang tajam terhadap layanan kesehatan di Indonesia," kata Kabid Pengembangan Sistem Pelayanan Kedokteran Terpadu dengan Sistem Rujukan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr Gatot Soetono.
Jumlah dokter yang tercatat di Indonesia saat ini 94.641 orang dan paling banyak, yaitu 19.567 orang atau 20,67 persen berada di Jakarta, disusul di Jawa Barat 14.573 orang (15,40 persen), Jawa Timur 10.623 orang (11,22 persen) dan Jawa Tengah 9.999 orang (10,57 persen).
Selain persebaran yang tidak merata di seluruh Indonesia, katanya, sebagian besar dokter juga berada di ibu kota provinsi. Akibatnya, ketersediaan dokter di daerah juga tidak merata.
"Ada daerah yang tidak memiliki dokter spesialis paru-paru, padahal penyakit ini cukup banyak kasusnya di Indonesia."
Terkait dengan persebaran dan pemerataan distribusi dokter, IDI menurut Gatot, memiliki peran strategis, karena surat izin praktik yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan harus berdasarkan rekomendasi organisasi dokter ini.
Staf Ahli Menteri Kesehatan bidang Teknologi dan Globalisai, Agus Purwadianto malah merinci tenaga dokter masih terkonsentrasi di Pulau Jawa: 65 persen berada di Pulau Jawa. Sisanya 16 persen di Sumatera dan 5,5 persen di Indonesia bagian timur.
"Penyebaran dokter gigi justru lebih parah lagi. . Dari 20.655 dokter gigi, 14.457 orang berada di Jawa. Sementara di Indonesia Timur kurang dari 5 persen. Karena itu, untuk menjamin pemerataan tenaga dokter, pemerintah mengusulkan adanya asas afirmatif dalam pendidikan kedokteran, dalam Rancangan UU Pendidikan Kedokteran," katanya.
Asas afirmatif ini akan diwujudkan dengan opsi mendirikan fakultas kedokteran baru di daerah ataupun mewajibkan fakultas kodokteran menetapkan kuota mahasiswa dari daerah tertentu. Hanya saja besarnya kuota ini belum ditentukan.
Menurut Agus, asas ini berlaku untuk perguruan tinggi negeri dan swasta. Meski ada kuota tertentu, kompetensi calon mahasiswa tetap tidak diabaikan. Pemerintah pusat juga akan membantu fakultas kedokteran dalam penyediaan fasilitas praktik bagi calon dokter dengan mendirikan rumah sakit dan puskesmas.
"Kementerian Pendidikan Nasional akan membantu peralatan seperti laboratorium yang non kesehatan dan juga pendidikan humaniora kesehatan," ujarnya.
Masalah timpangnya persebaran dokter agaknya tak hanya karena masih terbatasnya lulusan, tetapi juga kurangnya minat untuk mengabdi terutama di daerah terpencil, perbatasan dan pulau-pulau terluar akibat minimnya fasilitas-fasilitas di puskesmas.
Kondisi ini menyebabkan banyak dokter yang tidak betah bertugas di daerah terpencil. Karena itu Ketua Ikatan Dokter Indoesia (IDI) Wilayah Kepulauan Riau, Tengku Afrizal Dahlan menghimbau pemerintah daerah untuk berperan dalam merangsang para dokter agar mereka betah dan tertarik mengabdi di daerah terpencil.
Dia menyebutkan, harus ada kebijakan pemda yang berpihak kepada para dokter. Masalah kekurangan dokter bukan hanya di Kepri, tetapi juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia.
Di Kepri dari 927 dokter yang ada, 500 orang diantaranya bertugas di Batam. "Untuk di daerah masih kurang dokter terutama spesialis.¿
Afrizal menunjuk contoh beberapa pemda yang memberikan beasiswa kepada putra daerahnya untuk mengikuti pendidikan kedokteran. Setelah selesai, mereka kembali untuk mengabdi di daerahnya.
Ketua IDI Cabang Batam, Soritua Sarumpaet menyebutkan, dari 927 jumlah dokter yang tersebar di tujuh kabupaten dan kota di Kepri 85 persen adalah dokter umum. Pemda juga harus membuat program agar dokter spesialis berminat mengabdikan diri di Batam, umpamanya dengan beasiswa seperti yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanjungpinang.
Sementara itu forum mahasiswa pemuda Aceh Singkil pesisir, mendesak Pemkab setempat memberi tambahan insentif kepada tenaga medis yang bertugas di Kecamatan Kuala Baru. Mereka juga meminta dokter PNS menempati rumah dinas di wilayah tugasnya.
Ketua Forum, Sakyudin mengatakan, rencana Kepala Dinkes Aceh Singkil, Edy Widodo untuk memberikan intensif kepada dokter dan tenaga medis yang ditempatkan di Pulau Banyak dan Pualau Banyak Barat, sebaiknya juga diberikan kepada personil kesehatan di Kuala Baru, karena sama-sama merupakan daerah terpencil.
Sulit mengabdi di daerah
Bahkan tak jauh dari kota besar, di perdesaan Kabupaten Bandung Barat menurut Ketua IDI Kemas Muhammad Yunus, penyebaran dokter juga belum merata dan masih terpusat di perkotaan.. "Mereka memilih ditempatkan di kawasan perkotaan," katanya.
Wilayah yang masuk kawasan perkotaan Kabupaten Bandung Barat (KBB) adalah Kecamatan Batujajar, Ngamprah, Padalarang, Cisarua,Parongpong dan Lembang.
"Berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional 2010, satu dokter berbanding 30.000 penduduk. Saat ini rasio di KBB masih lebih dari itu," kata Kemas. Untuk mengatasi masalah pemerataan persebaran dokter, IDI Cabang KBB akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan KBB, karena rekomendasi penempatan dari IDI dan Surat Izin Praktik (SIP) dikeluarkan Dinas Kesehatan.
"Nanti kami akan melakukan seleksi surat izin, ijazah, registrasi, SIP, termasuk kesediaan dokter-dokter muda untuk ditempatkan di pelosok," kata Kepala Dinkes KBB, Pupu Sari Rohayati sambil menambahkan bahwa dari 34 puskesmas yang ada, rata-rata hanya memiliki empat dokter umum, bahkan di puskesmas pelosok, jumlah dokter lebih sedikit lagi.
Menurut dia, tidak mudah untuk mendatangkan dokter-dokter yang sudah pengalaman ke KBB, terlebih jika harus ditempatkan di pelosok. Buktinya saat ini RSUD Cililin yang sudah berjalan satu tahun masih kekurangan dokter umum dan dokter ahli.
Minimnya minat dokter mengabdi pada masyarakat di Puskesmas ini kerap ditemui setiap tahun pembukaan lamaran. Kasi Kepegawaian Dinkes Kabupaten Bogor, Nellyati menyebutkan, banyak dokter umum yang telah diterima mengundurkan diri setelah mengetahui akan ditempatkan di daerah terpencil.
Alasan mereka mundur juga karena keinginan mereka menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tak dapat segera direalisasikan, karena harus melalui pengajuan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemkab Bogor. "Bisa mereka menjadi PNS, tapi harus melalui proses," kata Nellyati.
Padahal, tambahnya, semua dokter yang ditempatkan di daerah terpencil mendapatkan fasilitas lebih seperti rumah dinas, gaji Rp2,05 juta (dokter umum) dan tunjangan khusus Rp3,345 juta - lebih besar dari yang diterima dokter di daerah biasa.
Namun benarkah fasilitas, gaji dan tunjangan bagi dokter di daerah terpencil lebih baik? Simak pengalaman dokter CPNS, Pikasa Retsyah Dipayana, yang sedang mengabdi di sebuah puskesmas terpencil di wilayah Kalimantan.
"Awalnya sih ngak niat sama sekali kerja di pedalaman. Hanya karena dulu ada saudara yang menguruskan agar aku dapat beasiswa dari kabupaten ini, akhirnya aku membalas budi, meski tak ada syarat begitu. Dulu bagi-bagi uang karena daerah itu terlalu kaya saja," katanya.
Apalagi harus meninggalkan semua fasilitas dan kemudahan di kota, termasuk hobinya nonton bioskop. Gajinya di Surabaya juga lumayan waktu itu, karena jadi dokter tetap di dua klinik swasta, dokter perusahaan milik asing dan sebuah perusahaan kontraktor yang bidang usahanya cukup besar.
Pendek kata, akhirnya dia berangkat juga Samarinda, kemudian melanjutkan perjalanan mengerikan selama enam jam di jalan berkelok, naik turun dan hancur ke ibu kota sebuah kabupaten. "Sampai di sana alat transportasi satu-satunya ojek dan tarifnya Rp25 ribu sekali jalan. Makanan juga sangat mahal," katanya.
Kesulitan tak hanya itu, dia juga harus kembali ke kabupaten untuk mengikuti ujian, melegalisir ijazah dari SD sampai kedokteran dan mengurus kartu kuning di Surabaya. Legalisiran dititipkan kepada kerabatnya di sana. "Lama tidak ada kabar apa-apa," katanya.
Enam bulan sejak pengumpulan berkas, SK turun. "Tempat tugasku itu di pulau, jadi di ujung jalan harus nyebrang laut lagi. Karena di sana sudah ada dua dokter dan satu dokter gigi, rumah dinas cuma buat kepala puskesmas dan dokter gigi, maka terpaksalah saya mengontrak sebuah ruangan di atas laut seluas 5×10 m seharga Rp7,5 juta setahun dibayar tunai.
Konsekuensi tinggal di atas laut air bersih tidak ada. WC juga langsung ke laut. Untuk air bersih bisa habis Rp25 ribu sehari.
Yang tak kalah melelahkan adalah mengurus Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat Izin Menyimpan Obat (SIMO) di Dinkes Ibu kota kabupaten. Selain bus lag, biayanya sekitar Rp500 ribu pp. "Datang pertama ke IDI, ngak ada semua, terpaksa, balik. Datang kedua selesai rekom IDI ditaruh ke dinas, tinggal pulang lagi. Datang ketiga SIP jadi, baru ngurus SIMO," katanya.
"Datang keempat kalinya baru jadi semuanya. Baru lega, dan teler juga secara fisik, mental dan finansial. Ini alasan saya sangat menolak wajib penempatan, karena kalau dokter harus swadaya untuk mengabdi, biayanya sangat mahal," katanya menjelaskan.
Sebagai CPNS dia dapat gaji Rp1,6 juta plus uang makan, tunjangan keterpencilan dan fungsional sekitar Rp2,5juta. Hanya saja tunjangan datangnya suka-suka kadang enam bulan kalau lagi mujur tiga bulan, dipotong pajak lagi 15 persen. Siapa bilang jadi dokter itu enak. (Antara)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Hampir 60 persen dokter yang ada di Indonesia berada di Pulau Jawa. Itu menunjukkan adanya disparitas yang tajam terhadap layanan kesehatan di Indonesia," kata Kabid Pengembangan Sistem Pelayanan Kedokteran Terpadu dengan Sistem Rujukan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr Gatot Soetono.
Jumlah dokter yang tercatat di Indonesia saat ini 94.641 orang dan paling banyak, yaitu 19.567 orang atau 20,67 persen berada di Jakarta, disusul di Jawa Barat 14.573 orang (15,40 persen), Jawa Timur 10.623 orang (11,22 persen) dan Jawa Tengah 9.999 orang (10,57 persen).
Selain persebaran yang tidak merata di seluruh Indonesia, katanya, sebagian besar dokter juga berada di ibu kota provinsi. Akibatnya, ketersediaan dokter di daerah juga tidak merata.
"Ada daerah yang tidak memiliki dokter spesialis paru-paru, padahal penyakit ini cukup banyak kasusnya di Indonesia."
Terkait dengan persebaran dan pemerataan distribusi dokter, IDI menurut Gatot, memiliki peran strategis, karena surat izin praktik yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan harus berdasarkan rekomendasi organisasi dokter ini.
Staf Ahli Menteri Kesehatan bidang Teknologi dan Globalisai, Agus Purwadianto malah merinci tenaga dokter masih terkonsentrasi di Pulau Jawa: 65 persen berada di Pulau Jawa. Sisanya 16 persen di Sumatera dan 5,5 persen di Indonesia bagian timur.
"Penyebaran dokter gigi justru lebih parah lagi. . Dari 20.655 dokter gigi, 14.457 orang berada di Jawa. Sementara di Indonesia Timur kurang dari 5 persen. Karena itu, untuk menjamin pemerataan tenaga dokter, pemerintah mengusulkan adanya asas afirmatif dalam pendidikan kedokteran, dalam Rancangan UU Pendidikan Kedokteran," katanya.
Asas afirmatif ini akan diwujudkan dengan opsi mendirikan fakultas kedokteran baru di daerah ataupun mewajibkan fakultas kodokteran menetapkan kuota mahasiswa dari daerah tertentu. Hanya saja besarnya kuota ini belum ditentukan.
Menurut Agus, asas ini berlaku untuk perguruan tinggi negeri dan swasta. Meski ada kuota tertentu, kompetensi calon mahasiswa tetap tidak diabaikan. Pemerintah pusat juga akan membantu fakultas kedokteran dalam penyediaan fasilitas praktik bagi calon dokter dengan mendirikan rumah sakit dan puskesmas.
"Kementerian Pendidikan Nasional akan membantu peralatan seperti laboratorium yang non kesehatan dan juga pendidikan humaniora kesehatan," ujarnya.
Masalah timpangnya persebaran dokter agaknya tak hanya karena masih terbatasnya lulusan, tetapi juga kurangnya minat untuk mengabdi terutama di daerah terpencil, perbatasan dan pulau-pulau terluar akibat minimnya fasilitas-fasilitas di puskesmas.
Kondisi ini menyebabkan banyak dokter yang tidak betah bertugas di daerah terpencil. Karena itu Ketua Ikatan Dokter Indoesia (IDI) Wilayah Kepulauan Riau, Tengku Afrizal Dahlan menghimbau pemerintah daerah untuk berperan dalam merangsang para dokter agar mereka betah dan tertarik mengabdi di daerah terpencil.
Dia menyebutkan, harus ada kebijakan pemda yang berpihak kepada para dokter. Masalah kekurangan dokter bukan hanya di Kepri, tetapi juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia.
Di Kepri dari 927 dokter yang ada, 500 orang diantaranya bertugas di Batam. "Untuk di daerah masih kurang dokter terutama spesialis.¿
Afrizal menunjuk contoh beberapa pemda yang memberikan beasiswa kepada putra daerahnya untuk mengikuti pendidikan kedokteran. Setelah selesai, mereka kembali untuk mengabdi di daerahnya.
Ketua IDI Cabang Batam, Soritua Sarumpaet menyebutkan, dari 927 jumlah dokter yang tersebar di tujuh kabupaten dan kota di Kepri 85 persen adalah dokter umum. Pemda juga harus membuat program agar dokter spesialis berminat mengabdikan diri di Batam, umpamanya dengan beasiswa seperti yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanjungpinang.
Sementara itu forum mahasiswa pemuda Aceh Singkil pesisir, mendesak Pemkab setempat memberi tambahan insentif kepada tenaga medis yang bertugas di Kecamatan Kuala Baru. Mereka juga meminta dokter PNS menempati rumah dinas di wilayah tugasnya.
Ketua Forum, Sakyudin mengatakan, rencana Kepala Dinkes Aceh Singkil, Edy Widodo untuk memberikan intensif kepada dokter dan tenaga medis yang ditempatkan di Pulau Banyak dan Pualau Banyak Barat, sebaiknya juga diberikan kepada personil kesehatan di Kuala Baru, karena sama-sama merupakan daerah terpencil.
Sulit mengabdi di daerah
Bahkan tak jauh dari kota besar, di perdesaan Kabupaten Bandung Barat menurut Ketua IDI Kemas Muhammad Yunus, penyebaran dokter juga belum merata dan masih terpusat di perkotaan.. "Mereka memilih ditempatkan di kawasan perkotaan," katanya.
Wilayah yang masuk kawasan perkotaan Kabupaten Bandung Barat (KBB) adalah Kecamatan Batujajar, Ngamprah, Padalarang, Cisarua,Parongpong dan Lembang.
"Berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional 2010, satu dokter berbanding 30.000 penduduk. Saat ini rasio di KBB masih lebih dari itu," kata Kemas. Untuk mengatasi masalah pemerataan persebaran dokter, IDI Cabang KBB akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan KBB, karena rekomendasi penempatan dari IDI dan Surat Izin Praktik (SIP) dikeluarkan Dinas Kesehatan.
"Nanti kami akan melakukan seleksi surat izin, ijazah, registrasi, SIP, termasuk kesediaan dokter-dokter muda untuk ditempatkan di pelosok," kata Kepala Dinkes KBB, Pupu Sari Rohayati sambil menambahkan bahwa dari 34 puskesmas yang ada, rata-rata hanya memiliki empat dokter umum, bahkan di puskesmas pelosok, jumlah dokter lebih sedikit lagi.
Menurut dia, tidak mudah untuk mendatangkan dokter-dokter yang sudah pengalaman ke KBB, terlebih jika harus ditempatkan di pelosok. Buktinya saat ini RSUD Cililin yang sudah berjalan satu tahun masih kekurangan dokter umum dan dokter ahli.
Minimnya minat dokter mengabdi pada masyarakat di Puskesmas ini kerap ditemui setiap tahun pembukaan lamaran. Kasi Kepegawaian Dinkes Kabupaten Bogor, Nellyati menyebutkan, banyak dokter umum yang telah diterima mengundurkan diri setelah mengetahui akan ditempatkan di daerah terpencil.
Alasan mereka mundur juga karena keinginan mereka menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tak dapat segera direalisasikan, karena harus melalui pengajuan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemkab Bogor. "Bisa mereka menjadi PNS, tapi harus melalui proses," kata Nellyati.
Padahal, tambahnya, semua dokter yang ditempatkan di daerah terpencil mendapatkan fasilitas lebih seperti rumah dinas, gaji Rp2,05 juta (dokter umum) dan tunjangan khusus Rp3,345 juta - lebih besar dari yang diterima dokter di daerah biasa.
Namun benarkah fasilitas, gaji dan tunjangan bagi dokter di daerah terpencil lebih baik? Simak pengalaman dokter CPNS, Pikasa Retsyah Dipayana, yang sedang mengabdi di sebuah puskesmas terpencil di wilayah Kalimantan.
"Awalnya sih ngak niat sama sekali kerja di pedalaman. Hanya karena dulu ada saudara yang menguruskan agar aku dapat beasiswa dari kabupaten ini, akhirnya aku membalas budi, meski tak ada syarat begitu. Dulu bagi-bagi uang karena daerah itu terlalu kaya saja," katanya.
Apalagi harus meninggalkan semua fasilitas dan kemudahan di kota, termasuk hobinya nonton bioskop. Gajinya di Surabaya juga lumayan waktu itu, karena jadi dokter tetap di dua klinik swasta, dokter perusahaan milik asing dan sebuah perusahaan kontraktor yang bidang usahanya cukup besar.
Pendek kata, akhirnya dia berangkat juga Samarinda, kemudian melanjutkan perjalanan mengerikan selama enam jam di jalan berkelok, naik turun dan hancur ke ibu kota sebuah kabupaten. "Sampai di sana alat transportasi satu-satunya ojek dan tarifnya Rp25 ribu sekali jalan. Makanan juga sangat mahal," katanya.
Kesulitan tak hanya itu, dia juga harus kembali ke kabupaten untuk mengikuti ujian, melegalisir ijazah dari SD sampai kedokteran dan mengurus kartu kuning di Surabaya. Legalisiran dititipkan kepada kerabatnya di sana. "Lama tidak ada kabar apa-apa," katanya.
Enam bulan sejak pengumpulan berkas, SK turun. "Tempat tugasku itu di pulau, jadi di ujung jalan harus nyebrang laut lagi. Karena di sana sudah ada dua dokter dan satu dokter gigi, rumah dinas cuma buat kepala puskesmas dan dokter gigi, maka terpaksalah saya mengontrak sebuah ruangan di atas laut seluas 5×10 m seharga Rp7,5 juta setahun dibayar tunai.
Konsekuensi tinggal di atas laut air bersih tidak ada. WC juga langsung ke laut. Untuk air bersih bisa habis Rp25 ribu sehari.
Yang tak kalah melelahkan adalah mengurus Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat Izin Menyimpan Obat (SIMO) di Dinkes Ibu kota kabupaten. Selain bus lag, biayanya sekitar Rp500 ribu pp. "Datang pertama ke IDI, ngak ada semua, terpaksa, balik. Datang kedua selesai rekom IDI ditaruh ke dinas, tinggal pulang lagi. Datang ketiga SIP jadi, baru ngurus SIMO," katanya.
"Datang keempat kalinya baru jadi semuanya. Baru lega, dan teler juga secara fisik, mental dan finansial. Ini alasan saya sangat menolak wajib penempatan, karena kalau dokter harus swadaya untuk mengabdi, biayanya sangat mahal," katanya menjelaskan.
Sebagai CPNS dia dapat gaji Rp1,6 juta plus uang makan, tunjangan keterpencilan dan fungsional sekitar Rp2,5juta. Hanya saja tunjangan datangnya suka-suka kadang enam bulan kalau lagi mujur tiga bulan, dipotong pajak lagi 15 persen. Siapa bilang jadi dokter itu enak. (Antara)
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013