Jakarta (Antara Bengkulu) - Kejaksaan Agung menjamin mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn Susno Duadji, bakal dieksekusi meski menolak keras karena bersikukuh di dalam putusan di tingkat kasasi tidak ada perintah penahanan.
"Saya kira kita harus eksekusi, jadi masalah waktu saja," kata Jaksa Agung Basrief Arief di Jakarta, Jumat.
Ditegaskan, sesuai Pasal 270 KUHAP bahwa yang mengeksekusi itu merupakan tugas dari jaksa.
"Eksekutor itu adalah jaksa, tidak jaksa agung, tidak kajari, tapi jaksa itu berdasarkan Pasal 270 KUHAP," katanya.
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Susno Duadji dalam kasus korupsi penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008.
Kasasi terdakwa ini diputus pada 22 November 2012 oleh majelis hakim yang diketuai Zaharuddin Utama dan beranggotakan Leopad Luhut Hutagalung, Sri Murwahyuni, hakim ad hoc dengan kode H-AH-AL dan hakim ad hoc dengan kode H-AH-MSL, demikian seperti dikutip dari laman MA.
Dengan demikian, Susno Duadji tetap dihukum tiga tahun enam bulan dan membayar denda Rp200 juta subsidair enam bulan penjara berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 Maret 2012.
Mantan Kabareskrim Mabes Polri ini juga diwajibkan mengembalikan kerugian negara Rp4 miliar. Jika tidak dikembalikan dalam waktu satu bulan sejak putusan ditetapkan, maka harta bendanya akan disita.
Majelis hakim PN Jakarta Selatan menilai Susno terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat.
Susno terbukti menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat Kabareskrim Mabes Polri untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus Arowana dengan menerima hadiah sebesar Rp500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Saya kira kita harus eksekusi, jadi masalah waktu saja," kata Jaksa Agung Basrief Arief di Jakarta, Jumat.
Ditegaskan, sesuai Pasal 270 KUHAP bahwa yang mengeksekusi itu merupakan tugas dari jaksa.
"Eksekutor itu adalah jaksa, tidak jaksa agung, tidak kajari, tapi jaksa itu berdasarkan Pasal 270 KUHAP," katanya.
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Susno Duadji dalam kasus korupsi penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008.
Kasasi terdakwa ini diputus pada 22 November 2012 oleh majelis hakim yang diketuai Zaharuddin Utama dan beranggotakan Leopad Luhut Hutagalung, Sri Murwahyuni, hakim ad hoc dengan kode H-AH-AL dan hakim ad hoc dengan kode H-AH-MSL, demikian seperti dikutip dari laman MA.
Dengan demikian, Susno Duadji tetap dihukum tiga tahun enam bulan dan membayar denda Rp200 juta subsidair enam bulan penjara berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 Maret 2012.
Mantan Kabareskrim Mabes Polri ini juga diwajibkan mengembalikan kerugian negara Rp4 miliar. Jika tidak dikembalikan dalam waktu satu bulan sejak putusan ditetapkan, maka harta bendanya akan disita.
Majelis hakim PN Jakarta Selatan menilai Susno terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat.
Susno terbukti menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat Kabareskrim Mabes Polri untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus Arowana dengan menerima hadiah sebesar Rp500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus tersebut.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013