Tiga komunitas adat di Provinsi Bengkulu menggelar ritual tolak bala dalam rangka memperingati Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) 2020.
Ketua Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Bengkulu, Deff Tri Hamdi mengatakan selain sebagai rangkaian peringatan HIMAS 2020, ritual tolak bala ini juga bertujuan menangkal pandemi COVID-19.
"Ada beberapa kegiatan mulai dari bersih Danau Dendam Tak Sudah, penanaman pohon di beberapa pusat konservasi, dan beberapa komunitas adat juga menggelar ritual tolak bala dengan harapan agar virus corona cepat berakhir," kata Deff di Bengkulu, Senin.
Menurutnya, ritual tersebut adalah untuk kebaikan bersama dan merupakan peran yang diambil masyarakat adat dalam memberantas COVID-19.
"Agama, adat dan pemerintah adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan berperan saling mendukung. Dan tentu dalam pelaksanaan ritual adat juga harus sejalan dengan protokol pencegahan COVID-19," katanya menambahkan.
Tiga komunitas adat yang melakukan ritual tolak bala yakni Komunitas Tanjung Beringin Kota Bengkulu, Komunitas Cawaan dan Komunitas Lubuk Kembang Kabupaten Rejang Lebong.
Sementara itu di Seluma oleh komunitas adat Serawai mereka menggelar seni tari yang diadakan secara turun temurun.
Selain itu, dalam peringatan hari masyarakat adat internasional tahun ini
AMAN mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) masyarakat adat. Mereka meminta eksekutif dan legislatif untuk mendukung ketahanan dan pertumbuhan masyarakat adat.
"Disahkannya RUU Masyarakat Adat tentunya akan menjamin komunitas adat yang tersebar di Nusantara untuk membangun ketahanan komunitasnya yang secara langsung menyumbang pada ketahanan Indonesia sebagai bangsa," kata Deff.
Dia mengatakan, masyarakat adat telah menunjukan ketahanan misal dalam bidang pangan yang patut dicontoh di tengah krisis akibat sebaran virus COVID-19 saat ini.
Menurutnya, masyarakat adat berhasil terus memproduksi pangan, terutama pangan lokal guna memenuhi kebutuhan mereka.
"Perlindungan dan pengakuan negara terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat adat untuk secara bebas mengelola wilayah adat dan sumber-sumber produksinya menjadi kunci utama untuk memastikan krisis dapat dilalui dengan selamat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020
Ketua Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Bengkulu, Deff Tri Hamdi mengatakan selain sebagai rangkaian peringatan HIMAS 2020, ritual tolak bala ini juga bertujuan menangkal pandemi COVID-19.
"Ada beberapa kegiatan mulai dari bersih Danau Dendam Tak Sudah, penanaman pohon di beberapa pusat konservasi, dan beberapa komunitas adat juga menggelar ritual tolak bala dengan harapan agar virus corona cepat berakhir," kata Deff di Bengkulu, Senin.
Menurutnya, ritual tersebut adalah untuk kebaikan bersama dan merupakan peran yang diambil masyarakat adat dalam memberantas COVID-19.
"Agama, adat dan pemerintah adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan berperan saling mendukung. Dan tentu dalam pelaksanaan ritual adat juga harus sejalan dengan protokol pencegahan COVID-19," katanya menambahkan.
Tiga komunitas adat yang melakukan ritual tolak bala yakni Komunitas Tanjung Beringin Kota Bengkulu, Komunitas Cawaan dan Komunitas Lubuk Kembang Kabupaten Rejang Lebong.
Sementara itu di Seluma oleh komunitas adat Serawai mereka menggelar seni tari yang diadakan secara turun temurun.
Selain itu, dalam peringatan hari masyarakat adat internasional tahun ini
AMAN mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) masyarakat adat. Mereka meminta eksekutif dan legislatif untuk mendukung ketahanan dan pertumbuhan masyarakat adat.
"Disahkannya RUU Masyarakat Adat tentunya akan menjamin komunitas adat yang tersebar di Nusantara untuk membangun ketahanan komunitasnya yang secara langsung menyumbang pada ketahanan Indonesia sebagai bangsa," kata Deff.
Dia mengatakan, masyarakat adat telah menunjukan ketahanan misal dalam bidang pangan yang patut dicontoh di tengah krisis akibat sebaran virus COVID-19 saat ini.
Menurutnya, masyarakat adat berhasil terus memproduksi pangan, terutama pangan lokal guna memenuhi kebutuhan mereka.
"Perlindungan dan pengakuan negara terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat adat untuk secara bebas mengelola wilayah adat dan sumber-sumber produksinya menjadi kunci utama untuk memastikan krisis dapat dilalui dengan selamat," katanya.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2020