Bengkulu (ANTARA Bengkulu) - Bupati Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu Reskan Effendy mengimbau dan mengingatkan para camat, kepala desa dan lurah untuk meningkatkan penggerakkan program Kependudukan dan KB. Hal itu upaya mengatasi persoalan kependudukan di daerah itu dengan kembalikan geliat program KKB.
Ia mengatakan, Camat dan Kepela Desa/ Kelurahan merupakan perwalikan pemerintah perlu menggerakkan berbagai program baik daerah maupun Nasional.
Keterlibatan semua elemen pemerintah dan masyarakat itu merupakan langkah pemerintah daerah kabupaten segera kembalikan geliat program KB pada Orba, sebab selama era ini program tersebut dinilai kian meredup, ujar Reskan Effendy kepada media usai sambutannya pada pencanangan Gerakan Pembangunan (Gerbang) Kampung di Kecamatan Manna pekan lalu.
Melalui peran pemerintahan tersebut maka pelaksanaan program KKB di Kabupaten Bengkulu Selatan mampu memberikan sumbangsi terhadap pembangunan kependudukan secara Nasional.
Meredupnya pelaskanaan program tersebut dapat berdampak buruk terhadap pembangunan kependudukan serta berimplikasi kondisi sosial masyarakat. Setelah UU No. 52/2009, lembaga yang dikenal melaksanakan KB telah mengemban tugas dan fungsi yang cukup luas.
Ia menambahkan, upaya mengembalikan geliat program tersebut memerlukan peningkatan gerak dan langkah komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui tenaga lapangan serta keterlibatan banyak pihak.
Reskan mengimbau kepada jajaran pemerintah setempat agar tetap memberikan penyuluhan KB dalam setiap langkah kegiatan di tengah masyarakat.
Camat dan Kepala Desa selaku lembaga pemerintahan yang banyak berinteraksi kepada masyarakat agar dapat memfungsikan sebagai menjadi pembantu pemerintah dalam melaksanakan program daerah dan Nasional, imbuhnya.
Diperlukannya dukungan segenap elemen itu mengingat keterbatasan pemerintah daerah dalam pemenuhan formasi tenaga penyuluh lapangan program KB (PLKB) maka peran pemerintahan "Camat hingga Kepala Desa" untuk berperan sebagai penyuluh berbagai program pemerintah.
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Bengkulu Selatan Mardiansyah menyampaikan, pelaksanaan program itu memerlukan tenaga penyuluh sebagai garda terdepan program KKB. PLKB dapat memberikan pengetahuan melalui langkah dan gerak KIE di lapangan sehingga kesadaran dan pesertaan berKB meneingkat, ujarnya.
Ia menambahkan, tenaga penyuluh program tersebut di daerah itu hanya mencapai 19 orang dengan jumlah desa pelayanan sebanyak 158 desa/kelurahan yang tersebar di 11 wilayah kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan jumlah tenaga PLKB sebanyak itu massih kurang ideal untuk memberikan pelayanan dan KIE bagi sejumlah desa.
Menurut dia, ideal tenaga penyuluh dengan desa /kelurahan sebanyak itu diperlukan PLKB minimal 40 orang, dengan itu maka dapat diyakini geliat program pengaturan jarak kehamilan dan Kependudukan dapat berjalan dengan skses sehingga mampu mendorong lajunya uapaya revitalisasi KKB, pungkasnya. (rs)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
Ia mengatakan, Camat dan Kepela Desa/ Kelurahan merupakan perwalikan pemerintah perlu menggerakkan berbagai program baik daerah maupun Nasional.
Keterlibatan semua elemen pemerintah dan masyarakat itu merupakan langkah pemerintah daerah kabupaten segera kembalikan geliat program KB pada Orba, sebab selama era ini program tersebut dinilai kian meredup, ujar Reskan Effendy kepada media usai sambutannya pada pencanangan Gerakan Pembangunan (Gerbang) Kampung di Kecamatan Manna pekan lalu.
Melalui peran pemerintahan tersebut maka pelaksanaan program KKB di Kabupaten Bengkulu Selatan mampu memberikan sumbangsi terhadap pembangunan kependudukan secara Nasional.
Meredupnya pelaskanaan program tersebut dapat berdampak buruk terhadap pembangunan kependudukan serta berimplikasi kondisi sosial masyarakat. Setelah UU No. 52/2009, lembaga yang dikenal melaksanakan KB telah mengemban tugas dan fungsi yang cukup luas.
Ia menambahkan, upaya mengembalikan geliat program tersebut memerlukan peningkatan gerak dan langkah komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui tenaga lapangan serta keterlibatan banyak pihak.
Reskan mengimbau kepada jajaran pemerintah setempat agar tetap memberikan penyuluhan KB dalam setiap langkah kegiatan di tengah masyarakat.
Camat dan Kepala Desa selaku lembaga pemerintahan yang banyak berinteraksi kepada masyarakat agar dapat memfungsikan sebagai menjadi pembantu pemerintah dalam melaksanakan program daerah dan Nasional, imbuhnya.
Diperlukannya dukungan segenap elemen itu mengingat keterbatasan pemerintah daerah dalam pemenuhan formasi tenaga penyuluh lapangan program KB (PLKB) maka peran pemerintahan "Camat hingga Kepala Desa" untuk berperan sebagai penyuluh berbagai program pemerintah.
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Bengkulu Selatan Mardiansyah menyampaikan, pelaksanaan program itu memerlukan tenaga penyuluh sebagai garda terdepan program KKB. PLKB dapat memberikan pengetahuan melalui langkah dan gerak KIE di lapangan sehingga kesadaran dan pesertaan berKB meneingkat, ujarnya.
Ia menambahkan, tenaga penyuluh program tersebut di daerah itu hanya mencapai 19 orang dengan jumlah desa pelayanan sebanyak 158 desa/kelurahan yang tersebar di 11 wilayah kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan jumlah tenaga PLKB sebanyak itu massih kurang ideal untuk memberikan pelayanan dan KIE bagi sejumlah desa.
Menurut dia, ideal tenaga penyuluh dengan desa /kelurahan sebanyak itu diperlukan PLKB minimal 40 orang, dengan itu maka dapat diyakini geliat program pengaturan jarak kehamilan dan Kependudukan dapat berjalan dengan skses sehingga mampu mendorong lajunya uapaya revitalisasi KKB, pungkasnya. (rs)
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013