Purwokerto (Antara) - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan bahwa Indonesia siap menuju Komunitas ASEAN 2015 meskipun berdasarkan hasil survei terdapat tiga negara yang dinilai paling siap, yakni Thailand, Malaysia, dan Singapura.
"Itu berdasarkan hasil survei bidang-bidang tertentu, tidak semua. Jadi bukan kesiapan total, tapi ada sektor-sektor di beberapa negara yang lebih siap dari negara lainnya," kata Direktur Sekolah Staf dan Pimpinan Luar Negeri Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemlu, Henk Edward Saroinsong, di Purwokerto, Jumat.
Henk mengatakan hal itu kepada Antara usai menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi Pembentukan Komunitas ASEAN 2015 di Gedung Roedhiro, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto.
Menurut dia, Indonesia sebenarnya siap menuju Komunitas ASEAN 2015 walaupun ada skor yang masih rendah, yakni sektor usaha kecil dan menengah (UKM).
Dalam hal ini, kata dia, kinerja ekspor di sektor UKM Indonesia masih lebih rendah dibanding beberapa negara.
"Dengan terjadinya pasar bebas ASEAN, kita perlu mempersiapkan diri, perlu meningkatkan daya saing dan kualitas produksi," katanya.
Menurut dia, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi seharusnya sudah mengambil langkah-langkah harmonisasi berbagai peraturan yang ada.
Dengan demikian di dalam negeri, kata dia, ada keselarasan dengan kesepakatan yang ada di ASEAN.
"Sering kali masalah koordinasi menjadi permasalahan di Indonesia, contohnya UKM itu ditangani oleh 17 kementerian dan lembaga. Ini harus kita pampatkan koordinasi, termasuk juga sosialisasi tidak hanya di Kemlu tetapi berbagai satuan lembaga sesuai dengan Keppres mengenai pembentukan Sekretariat Nasional ASEAN," katanya.
Menurut dia, semua pihak harus berkoordinasi dan bekerja sama sehingga masyarakat tidak bingung terhadap peraturan yang ada.
Lebih lanjut, Henk mengatakan bahwa setiap negara anggota ASEAN mempunyai pekerjaan rumah (PR).
"Jadi, kecepatan pertumbuhan ASEAN tergantung dari kecepatan perkembangan di masing-masing negara. Ada kesepakatan bersama di tingkat regional yang harus dilaksanakan oleh masing-masing negara, sehingga kita perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian atau harmonisasi berbagai peraturan dalam bidang perdagangan, dalam hal ini yang sangat penting adalah koordinasi antarlembaga terkait," kata dia menegaskan.
Sementara saat menjadi pembicara dalam sosialisasi, Henk mengatakan bahwa Komunitas ASEAN 2015 berorientasi pada tiga pilar, yakni politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial dan budaya.
Menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menyatakan bahwa Indonesia menjadi juara dalam menghadapi persaingan Komunitas ASEAN 2015.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk menghadapi Komunitas ASEAN 2015 di antaranya Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi, Inpres Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Keppres Nomor 23 Tahun 2012 tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional ASEAN.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Itu berdasarkan hasil survei bidang-bidang tertentu, tidak semua. Jadi bukan kesiapan total, tapi ada sektor-sektor di beberapa negara yang lebih siap dari negara lainnya," kata Direktur Sekolah Staf dan Pimpinan Luar Negeri Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemlu, Henk Edward Saroinsong, di Purwokerto, Jumat.
Henk mengatakan hal itu kepada Antara usai menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi Pembentukan Komunitas ASEAN 2015 di Gedung Roedhiro, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto.
Menurut dia, Indonesia sebenarnya siap menuju Komunitas ASEAN 2015 walaupun ada skor yang masih rendah, yakni sektor usaha kecil dan menengah (UKM).
Dalam hal ini, kata dia, kinerja ekspor di sektor UKM Indonesia masih lebih rendah dibanding beberapa negara.
"Dengan terjadinya pasar bebas ASEAN, kita perlu mempersiapkan diri, perlu meningkatkan daya saing dan kualitas produksi," katanya.
Menurut dia, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi seharusnya sudah mengambil langkah-langkah harmonisasi berbagai peraturan yang ada.
Dengan demikian di dalam negeri, kata dia, ada keselarasan dengan kesepakatan yang ada di ASEAN.
"Sering kali masalah koordinasi menjadi permasalahan di Indonesia, contohnya UKM itu ditangani oleh 17 kementerian dan lembaga. Ini harus kita pampatkan koordinasi, termasuk juga sosialisasi tidak hanya di Kemlu tetapi berbagai satuan lembaga sesuai dengan Keppres mengenai pembentukan Sekretariat Nasional ASEAN," katanya.
Menurut dia, semua pihak harus berkoordinasi dan bekerja sama sehingga masyarakat tidak bingung terhadap peraturan yang ada.
Lebih lanjut, Henk mengatakan bahwa setiap negara anggota ASEAN mempunyai pekerjaan rumah (PR).
"Jadi, kecepatan pertumbuhan ASEAN tergantung dari kecepatan perkembangan di masing-masing negara. Ada kesepakatan bersama di tingkat regional yang harus dilaksanakan oleh masing-masing negara, sehingga kita perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian atau harmonisasi berbagai peraturan dalam bidang perdagangan, dalam hal ini yang sangat penting adalah koordinasi antarlembaga terkait," kata dia menegaskan.
Sementara saat menjadi pembicara dalam sosialisasi, Henk mengatakan bahwa Komunitas ASEAN 2015 berorientasi pada tiga pilar, yakni politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial dan budaya.
Menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menyatakan bahwa Indonesia menjadi juara dalam menghadapi persaingan Komunitas ASEAN 2015.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk menghadapi Komunitas ASEAN 2015 di antaranya Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi, Inpres Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Keppres Nomor 23 Tahun 2012 tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional ASEAN.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013