Malang (Antara) - Praktisi pendidikan Kota Malang Nurcholis Sunuyeko meminta agar pemerintah tidak hanya sebatas memikirkan pendidikan gratis saja, tapi kondisi pendidikan secara keseluruhan, baik yang berstatus negeri maupun swasta.
"Sepanjang negara atau daerah mampu membiayai pendidikan gratis tidak masalah, namun yang dipikirkan jangan hanya itu. Sebab, saat ini banyak sekolah swasta berkualitas yang 'kolaps'," tegasnya di Malang, Jumat.
Tutupnya sejumlah sekolah swasta di jenjang SD-SMA, bahkan perguruan tinggi swasta (PTS), tegasnya, merupakan buah dari kebijakan pemerintah yang tidak membatasi pendirian sekolah atau perguruan tinggi negeri.
Seharusnya, tegas Nurcholis, pendirian sekolah negeri di berbagai jenjang (SD-PT) itu dibatasi untuk memberikan kesempatan bagi sekolah-sekolah swasta berkembang dan berkualitas dengan dukungan jumlah siswa atau mahasiswa yang memadai.
Ia mencontohkan sekolah swasta di Malang yang kolaps antara lain adalah SMA Islam dan Shalahudin serta sekolah-sekolah yang berbasis agama, baik Islam maupun Katolik.
Sementara PTS yang semakin menurun jumlah mahasiswanya, seperti STIE Malang Kucecwara, Universitas Widya Gama, Universitas Gajayana dan Universitas Merdeka.
Menyinggung pendidikan gratis yang menjadi kebijakan Wali Kota Malang Moch Anton Nurcholis mengatakan tidak masalah sepanjang APBD kota mampu mengkover.
"Sepanjangan negara atau daerah mampu membiayai pendidikan gratis, apalagi kalau sudah terprogram, hukumnya wajib untuk diterapkan. Namun, yang menjadi persoalan apa semua warga punya hak untuk digratiskan pendidikannya," katanya.
Menurut dia, pendidikan gratis di jenjang SD-SMP tersebut seharusnya hanya diberlakukan bagi siswa kurang mampu saja dan siswa yang mampu tetap wajib berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.
Nurcholis menegaskan masyarakat mampu tetap wajib membayar, sebab kalau digratiskan, berarti tidak ada unsur keadilan dalam pendidikan. Apalagi, kebutuhan operasional pendidikan di sekolah juga tidak bisa dibebankan pada negara atau daerah secara keseluruhan.
Meski Wali Kota Malang Moch Anton mengeluarkan kebijakan adanya pendidikan gratis, faktanya tidak semua seklah negeri, apalagi swasta menerima kebijakan tersebut, sebab biaya operasional sekolah cukup tinggi dan tidak terkover oleh kucuran bantuan dari pemerintah.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013
"Sepanjang negara atau daerah mampu membiayai pendidikan gratis tidak masalah, namun yang dipikirkan jangan hanya itu. Sebab, saat ini banyak sekolah swasta berkualitas yang 'kolaps'," tegasnya di Malang, Jumat.
Tutupnya sejumlah sekolah swasta di jenjang SD-SMA, bahkan perguruan tinggi swasta (PTS), tegasnya, merupakan buah dari kebijakan pemerintah yang tidak membatasi pendirian sekolah atau perguruan tinggi negeri.
Seharusnya, tegas Nurcholis, pendirian sekolah negeri di berbagai jenjang (SD-PT) itu dibatasi untuk memberikan kesempatan bagi sekolah-sekolah swasta berkembang dan berkualitas dengan dukungan jumlah siswa atau mahasiswa yang memadai.
Ia mencontohkan sekolah swasta di Malang yang kolaps antara lain adalah SMA Islam dan Shalahudin serta sekolah-sekolah yang berbasis agama, baik Islam maupun Katolik.
Sementara PTS yang semakin menurun jumlah mahasiswanya, seperti STIE Malang Kucecwara, Universitas Widya Gama, Universitas Gajayana dan Universitas Merdeka.
Menyinggung pendidikan gratis yang menjadi kebijakan Wali Kota Malang Moch Anton Nurcholis mengatakan tidak masalah sepanjang APBD kota mampu mengkover.
"Sepanjangan negara atau daerah mampu membiayai pendidikan gratis, apalagi kalau sudah terprogram, hukumnya wajib untuk diterapkan. Namun, yang menjadi persoalan apa semua warga punya hak untuk digratiskan pendidikannya," katanya.
Menurut dia, pendidikan gratis di jenjang SD-SMP tersebut seharusnya hanya diberlakukan bagi siswa kurang mampu saja dan siswa yang mampu tetap wajib berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.
Nurcholis menegaskan masyarakat mampu tetap wajib membayar, sebab kalau digratiskan, berarti tidak ada unsur keadilan dalam pendidikan. Apalagi, kebutuhan operasional pendidikan di sekolah juga tidak bisa dibebankan pada negara atau daerah secara keseluruhan.
Meski Wali Kota Malang Moch Anton mengeluarkan kebijakan adanya pendidikan gratis, faktanya tidak semua seklah negeri, apalagi swasta menerima kebijakan tersebut, sebab biaya operasional sekolah cukup tinggi dan tidak terkover oleh kucuran bantuan dari pemerintah.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2013