Kementerian Kelautan dan Perikanan sembari merayakan HUT ke-22 pada tahun ini juga tengah menyiapkan roadmap (peta jalan) pengelolaan sektor kelautan dan perikanan nasional yang berlandaskan prinsip ekonomi biru untuk Republik Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, mengatakan, KKP tengah menyiapkan peta jalan sebagai acuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan hingga 25 tahun ke depan atau hingga 2045, yang sesuai dengan prinsip ekonomi biru.
Trenggono mengungkapkan, sebagai langkah awal implementasi ekonomi biru, KKP akan meluncurkan kebijakan penangkapan terukur pada 2022.
Melalui kebijakan ini, KKP mengatur area panangkapan di WPPNRI dalam sistem zona dan kuota yang diperuntukkan bagi industri, nelayan lokal dan penghobi.
Kemudian, lanjutnya, di subsektor perikanan budi daya akan dilakukan revitalisasi tambak tradisional menjadi lebih modern dan terintegrasi.
Ia mengatakan bahwa dari sekitar 247 ribu hektare tambak tradisional yang ada saat ini, 14 ribu hektare di antaranya akan direvitalisisai sehingga lebih produktif dan prosesnya ramah lingkungan.
Selain itu, ujar dia, untuk komoditas perikanan budi daya yang akan digenjot produktivitasnya adalah udang, lobster, kepiting dan rumput laut, yang seluruhnya unggulan ekspor.
Pihaknya juga akan membangun kampung-kampung budi daya berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan dan menjaga komoditas perikanan lokal bernilai ekonomi tinggi dari kepunahan.
"2022 akan menjadi tonggak sejarah, di mana kita akan melakukan yang terbaik untuk implementasi tiga program terobosan KKP, yaitu penangkapan terukur, budi daya yang berorientasi ekspor, dan kampung budi daya yang berbasis pada kearifan lokal. Dalam hal ini, KKP tengah menyiapkan blue print pembangunan jangka panjang sampai 2045," kata menteri.
Trenggono menambahkan, bahwa implementasi ekonomi biru merupakan kewajiban semua pihak mulai dari pemerintah pusat, daerah serta masyarakat kelautan dan perikanan.
Untuk itu, menurut dia, perlu komitmen bersama dalam menghadirkan laut Indonesia yang sehat untuk pembangunan ekonomi nasional.
Ketua Komisi IV DPR Sudin mendukung penuh program terobosan berbasis ekonomi biru yang sudah dicanangkan oleh KKP, karena sektor kelautan dan perikanan bukan hanya sebagai sumber ekonomi, tapi juga kebutuhan pangan sehingga pemanfaatannya harus berkelanjutan.
"Saya menyakini dengan transformasi pendekatan ekonomi biru ini, maka ke depan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat lestari demi memenuhi kebutuhan pangan dunia dan keberlanjutan untuk generasi yang akan datang," ujar Sudin.
Sudin juga menekankan perlunya peningkatan anggaran KKP karena saat ini dinilainya sangat kecil yaitu tidak lebih 1 persen dari APBN, padahal, potensi kelautan dan perikanan Indonesia sangat besar dalam memberikan devisa negara.
Di momen HUT ini juga, KKP turut melakukan pelepasan ekspor serentak produk perikanan melalui berbagai pelabuhan dan bandara sebanyak 18.979 ton dan 1,2 juta ekor ikan hias ke 46 negara.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2021
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, mengatakan, KKP tengah menyiapkan peta jalan sebagai acuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan hingga 25 tahun ke depan atau hingga 2045, yang sesuai dengan prinsip ekonomi biru.
Trenggono mengungkapkan, sebagai langkah awal implementasi ekonomi biru, KKP akan meluncurkan kebijakan penangkapan terukur pada 2022.
Melalui kebijakan ini, KKP mengatur area panangkapan di WPPNRI dalam sistem zona dan kuota yang diperuntukkan bagi industri, nelayan lokal dan penghobi.
Kemudian, lanjutnya, di subsektor perikanan budi daya akan dilakukan revitalisasi tambak tradisional menjadi lebih modern dan terintegrasi.
Ia mengatakan bahwa dari sekitar 247 ribu hektare tambak tradisional yang ada saat ini, 14 ribu hektare di antaranya akan direvitalisisai sehingga lebih produktif dan prosesnya ramah lingkungan.
Selain itu, ujar dia, untuk komoditas perikanan budi daya yang akan digenjot produktivitasnya adalah udang, lobster, kepiting dan rumput laut, yang seluruhnya unggulan ekspor.
Pihaknya juga akan membangun kampung-kampung budi daya berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan dan menjaga komoditas perikanan lokal bernilai ekonomi tinggi dari kepunahan.
"2022 akan menjadi tonggak sejarah, di mana kita akan melakukan yang terbaik untuk implementasi tiga program terobosan KKP, yaitu penangkapan terukur, budi daya yang berorientasi ekspor, dan kampung budi daya yang berbasis pada kearifan lokal. Dalam hal ini, KKP tengah menyiapkan blue print pembangunan jangka panjang sampai 2045," kata menteri.
Trenggono menambahkan, bahwa implementasi ekonomi biru merupakan kewajiban semua pihak mulai dari pemerintah pusat, daerah serta masyarakat kelautan dan perikanan.
Untuk itu, menurut dia, perlu komitmen bersama dalam menghadirkan laut Indonesia yang sehat untuk pembangunan ekonomi nasional.
Ketua Komisi IV DPR Sudin mendukung penuh program terobosan berbasis ekonomi biru yang sudah dicanangkan oleh KKP, karena sektor kelautan dan perikanan bukan hanya sebagai sumber ekonomi, tapi juga kebutuhan pangan sehingga pemanfaatannya harus berkelanjutan.
"Saya menyakini dengan transformasi pendekatan ekonomi biru ini, maka ke depan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat lestari demi memenuhi kebutuhan pangan dunia dan keberlanjutan untuk generasi yang akan datang," ujar Sudin.
Sudin juga menekankan perlunya peningkatan anggaran KKP karena saat ini dinilainya sangat kecil yaitu tidak lebih 1 persen dari APBN, padahal, potensi kelautan dan perikanan Indonesia sangat besar dalam memberikan devisa negara.
Di momen HUT ini juga, KKP turut melakukan pelepasan ekspor serentak produk perikanan melalui berbagai pelabuhan dan bandara sebanyak 18.979 ton dan 1,2 juta ekor ikan hias ke 46 negara.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2021