Mukomuko (ANTARA Bengkulu) - Komisi III DPRD Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu menyarankan pemerintah setempat menambah upah tenaga honor daerah yang dibiayai APBD setempat minimal sesuai dengan upah minimum provinsi.
"Upah tenaga honor daerah yang bekerja di instansi pemerintah setempat dan menjadi guru saat ini sangat minim sekitar Rp700 ribu, jauh di bawah upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp930 Ribu," kata Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Mukomuko Antonio Dale di Mukomuko, Selasa.
Pemerintah setempat, kata dia, jangan hanya menyalahkan perusahaan karena membayar upah karyawan di bawah UMP tetapi introspeksi diri bahwa dalam instansi pemerintah tenaga kerjanya masih dibayar tidak sesuai UMP.
"Kalau berpedoman dengan UMP jelas ini sudah menyalahi tetapi ke depan perlu diperbaiki dengan meningkatkan upah tenaga honda supaya disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak mereka setiap hari," ujarnya menambahkan.
Menurut dia, jika alasan karena keterbatasan dana dalam APBD setempat untuk membayar gaji para honor daerah itu maka masih ada jalan keluar lain dengan melakukan penghematan dan menghilangkan kegiatan yang tidak perlu.
"Jika dalihnya keterbatasan anggaran bisa dilakukan penghematan dan beberapa kegiatan tidak penting sebaiknya ditiadakan agar anggaran mencukupi membayar upah para honor daearh," ujarnya.
Namun, kata dia, tetap saja penghematan tidak bisa dilakukan terus-menerus karena bersifat "temporer" dan justru mengurangi kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
Solusi yang tepat itu, menurut dia, dengan cara meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dengan pemasukan yang besar bisa memberikan kontribusi minamal bisa menutupi biaya untuk upah honor daerah.
Sementara itu, menurut dia, belanja rutin pegawai dalam APBD setempat setiap tahun mencapai sekitar 60 persen sangat tinggi dan sisanya sangat tidak mencukupi untuk kebutuhan lain yang sama pentingnya untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
"Memang belanja rutin pegawai di daerah ini sangat tinggi sehingga sisa dari anggaran setiap tahun tidak mencukupi jika digunakan untuk kegiatan fisik apalagi pelayanan jasa bagi masyarakat," ujarnya.
Dengan kondisi keterbatasan APBD tersebut, ia berharap, semua instansi bisa menarik pendapatan asli daerah segbesar-besarnya agar mampu mengimbangi pengeluaran pemerintah yang dengan tujuannya masyarakat.
(KR-FTO/S023)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012
"Upah tenaga honor daerah yang bekerja di instansi pemerintah setempat dan menjadi guru saat ini sangat minim sekitar Rp700 ribu, jauh di bawah upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp930 Ribu," kata Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Mukomuko Antonio Dale di Mukomuko, Selasa.
Pemerintah setempat, kata dia, jangan hanya menyalahkan perusahaan karena membayar upah karyawan di bawah UMP tetapi introspeksi diri bahwa dalam instansi pemerintah tenaga kerjanya masih dibayar tidak sesuai UMP.
"Kalau berpedoman dengan UMP jelas ini sudah menyalahi tetapi ke depan perlu diperbaiki dengan meningkatkan upah tenaga honda supaya disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak mereka setiap hari," ujarnya menambahkan.
Menurut dia, jika alasan karena keterbatasan dana dalam APBD setempat untuk membayar gaji para honor daerah itu maka masih ada jalan keluar lain dengan melakukan penghematan dan menghilangkan kegiatan yang tidak perlu.
"Jika dalihnya keterbatasan anggaran bisa dilakukan penghematan dan beberapa kegiatan tidak penting sebaiknya ditiadakan agar anggaran mencukupi membayar upah para honor daearh," ujarnya.
Namun, kata dia, tetap saja penghematan tidak bisa dilakukan terus-menerus karena bersifat "temporer" dan justru mengurangi kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
Solusi yang tepat itu, menurut dia, dengan cara meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dengan pemasukan yang besar bisa memberikan kontribusi minamal bisa menutupi biaya untuk upah honor daerah.
Sementara itu, menurut dia, belanja rutin pegawai dalam APBD setempat setiap tahun mencapai sekitar 60 persen sangat tinggi dan sisanya sangat tidak mencukupi untuk kebutuhan lain yang sama pentingnya untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
"Memang belanja rutin pegawai di daerah ini sangat tinggi sehingga sisa dari anggaran setiap tahun tidak mencukupi jika digunakan untuk kegiatan fisik apalagi pelayanan jasa bagi masyarakat," ujarnya.
Dengan kondisi keterbatasan APBD tersebut, ia berharap, semua instansi bisa menarik pendapatan asli daerah segbesar-besarnya agar mampu mengimbangi pengeluaran pemerintah yang dengan tujuannya masyarakat.
(KR-FTO/S023)
Editor : AWI-SEO&Digital Ads
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2012