Bengkulu (Antara) - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari daerah pemilihan Kabupaten Mukomuko Burhandari menerima banyak keluhan dari masyarakat tentang kerusakan jalan saat reses atau jaring aspirasi ke Kabupaten Mukomuko.
"Warga lima desa di Kecamatan Malindeman mendesak pemerintah membangun jalan yang menghubungkan desa mereka dengan ibukota kecamatan di Talangarah," katanya di Bengkulu.
Permintaan warga terhadap pembangunan jalan menurutnya tidak berlebihan sebab jalan merupakan urat nadi masyarakat.
"Kami minta pemerintah menunda dulu pembangunan fasilitas lain, cukup bangun jalan," kata Kepala Desa Lubuktalang, Kecamatan Malindeman Kabupaten Mukomuko, Muhammad Yasir.
Ia mengatakan kondisi jalan yang rusak parah membuat masyarakat kesulitan membawa hasil bumi ke luar desa. Akibatnya hasil bumi, terutama sawit sering membusuk di dalam kebun, terutama saat musim hujan, jalan menuju sentra produksi dalam kondisi berlumpur.
Selain itu, masyarakat juga sulit memperoleh akses pendidikan dan kesehatan. "Proses belajar mengajar sering tertunda karena guru tidak bisa masuk ke desa, apalagi saat hujan turun," ujarnya.
Ia mengatakan pembangunan jalan tersebut juga untuk mempercepat akses masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan. Selama ini, warga yang sakit parah dan harus dirujuk ke Puskemas induk, membutuhkan waktu lama di perjalanan.
Kepala Desa Gajahmakmur, Gutomo juga meminta pemerintah memprioritaskan pembangunan jalan di desa mereka. "Selama kami tinggal di desa ini, belum pernah merasakan akses jalan yang baik," katanya.
Ia mengatakan warga desa terpencil yang dihuni peserta transmigrasi sejak 1991 itu sudah lama mengharapkan pembangunan jalan. Akses ke Desa Gajahmungkur yang terdapat di perbatasan Hutan Produksi Airrami dapat ditempuh dari dua titik yakni Desa Bukitharapan dan Desa Talangarah.
Kondisi kedua jalur itu sangat parah, namun masyarakat lebih sering menggunakan akses dari Desa Bukitharapan.
Menanggapi permintaan masyarakat tersebut, Burhandari mengatakan pembangunan jalan menjadi kebutuhan mendesak yang harus direspon pemerintah.
"Jalan adalah urat nadi bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan," katanya.
Ia mengatakan sejak 2010 sudah mengupayakan alokasi dana APBD Provinsi Bengkulu untuk pembangunan di Kecamatan Malindeman.
Sementara dana dari APBD Kabupaten Mukomuko belum menyentuh pembangunan di daerah itu, terutama jalan ke sentra produksi.
"Tahun anggaran 2014 ada dana Rp1,5 miliar untuk pembangunan jalan antardesa, kami upayakan ditambah dari APBD perubahan," katanya.
Abrasi Manjunto Abrasi Sungai Airmanjunto yang mengancam permukiman dan kebun warga Desa Lubukgedang Kecamatan Lubukpinang Kabupaten Mukomuko jugam menjadi aspirasi penting yang harus ditindaklanjuti pemerintah.
"Ada 15 rumah warga yang terancam ambles ke sungai akibat tingginya abrasi," kata Kepala Desa Lubukgedang, Ahmad Yani.
Ia mengatakan sudah berulang kali melaporkan kondisi abrasi di wilayah itu ke pemerintah kabupaten dan provinsi. Bahkan tim dari Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah pernah meninjau kondisi abrasi dan menjanjikan penanganan pada 2012.
"Tapi sampai saat ini tidak ada realisasi, padahal abrasi itu sudah menggerus lima hektare kebun sawit warga," tambahnya.
Menurutnya, abrasi Sungai Manjunto tersebut perlu ditangani segera. Masyarakat kata dia mengharapkan pemerintah menggunakan dana tanggap darurat bencana alam untuk penanganannya.
Sebab, bila menggunakan dana reguler yang pencairannya perlu birokrasi panjang, abrasi akan menghanyutkan pemukiman warga.
Pembangunan pelapis tebing kata dia perlu segera direalisasikan sebelum kerugian yang lebih besar timbul, bahkan mengancam keselamatan masyarakat
"Saat ini jarak sungai dengan permukiman terdekat tidak lebih dari 50 meter," katanya.
Abrasi sungai tersebut lanjutnya mengancam empat dusun yakni dusun I, III, IV dan V di wilayah Desa Lubukgedang.
Burhandari mengatakan dana penanganan bencana dapat dialokasikan untuk menangani abrasi sungai tersebut. "Pemerintah harus tanggap, apalagi sudah pernah dijanjikan pada 2012 tapi sampai saat ini tidak ada realisasi, jangan sampai ada korban jiwa baru bertindak," katanya.
Internet desa terpencil Selai pembangunan jalan dan kondisi abrasi yang mengancam permukiman warga, aspirasi dari warga Desa Gajahmakmur, Kecamatan Malindeman juga perlu mendapat perhatian serius.
"Jumlah guru PNS hanya ada tiga orang di sekolah dasar dan tiga orang di SMP," kata Kepala SD Negeri 3 Malindeman, Santoso.
Ia mengatakan, jumlah guru tersebut sangat tidak sebanding dengan jumlah siswa yang ada di daerah itu.
Minimnya tenaga pengajar menurutnya akan berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan di daerah terpencil itu.
"Memang ada beberapa orang honor daerah tetapi kami minta pemerintah mendistribusikan guru PNS ke daerah terpencil," ujarnya.
Tenaga honor yang sudah diangkat menjadi CPNS baru-baru ini menurutnya bisa ditempatkan ke sejumlah daerah terpencil, termasuk Desa Gajahmakmur, yang merupakan desa transmigrasi yang dibentuk pada 1991.
Selain minimnya guru, Santoso juga meminta pemerintah daerah memprioritaskan pemasangan jaringan internet untuk sekolah di desa terpencil.
Kebutuhan terhadap jaringan internet menurutnya sudah mendesak sebab banyak informasi dan kebijakan dari Kementerian Pendidikan yang perlu diketahui para pendidik.
"Apalagi ada beberapa kewajiban administrasi harus diisi secara `online`, ini sangat menyulitkan kami," katanya.
Untuk mengakses internet, para guru harus menuju ibukota kecamatan tetangga yakni di Ipuh, sebab di Talangarah, ibukota Kecamatan Malindeman juga belum ada akses internet.
Butuh perjalanan lebih dari empat jam dalam kondisi hari cerah untuk menuju Ipuh. "Bila hari hujan, terpaksa menginap semalam di Ipuh, sebab kondisi jalan tanah tidak bisa dilalui jika musim penghujan," katanya. (Antara)
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014
"Warga lima desa di Kecamatan Malindeman mendesak pemerintah membangun jalan yang menghubungkan desa mereka dengan ibukota kecamatan di Talangarah," katanya di Bengkulu.
Permintaan warga terhadap pembangunan jalan menurutnya tidak berlebihan sebab jalan merupakan urat nadi masyarakat.
"Kami minta pemerintah menunda dulu pembangunan fasilitas lain, cukup bangun jalan," kata Kepala Desa Lubuktalang, Kecamatan Malindeman Kabupaten Mukomuko, Muhammad Yasir.
Ia mengatakan kondisi jalan yang rusak parah membuat masyarakat kesulitan membawa hasil bumi ke luar desa. Akibatnya hasil bumi, terutama sawit sering membusuk di dalam kebun, terutama saat musim hujan, jalan menuju sentra produksi dalam kondisi berlumpur.
Selain itu, masyarakat juga sulit memperoleh akses pendidikan dan kesehatan. "Proses belajar mengajar sering tertunda karena guru tidak bisa masuk ke desa, apalagi saat hujan turun," ujarnya.
Ia mengatakan pembangunan jalan tersebut juga untuk mempercepat akses masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan. Selama ini, warga yang sakit parah dan harus dirujuk ke Puskemas induk, membutuhkan waktu lama di perjalanan.
Kepala Desa Gajahmakmur, Gutomo juga meminta pemerintah memprioritaskan pembangunan jalan di desa mereka. "Selama kami tinggal di desa ini, belum pernah merasakan akses jalan yang baik," katanya.
Ia mengatakan warga desa terpencil yang dihuni peserta transmigrasi sejak 1991 itu sudah lama mengharapkan pembangunan jalan. Akses ke Desa Gajahmungkur yang terdapat di perbatasan Hutan Produksi Airrami dapat ditempuh dari dua titik yakni Desa Bukitharapan dan Desa Talangarah.
Kondisi kedua jalur itu sangat parah, namun masyarakat lebih sering menggunakan akses dari Desa Bukitharapan.
Menanggapi permintaan masyarakat tersebut, Burhandari mengatakan pembangunan jalan menjadi kebutuhan mendesak yang harus direspon pemerintah.
"Jalan adalah urat nadi bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan," katanya.
Ia mengatakan sejak 2010 sudah mengupayakan alokasi dana APBD Provinsi Bengkulu untuk pembangunan di Kecamatan Malindeman.
Sementara dana dari APBD Kabupaten Mukomuko belum menyentuh pembangunan di daerah itu, terutama jalan ke sentra produksi.
"Tahun anggaran 2014 ada dana Rp1,5 miliar untuk pembangunan jalan antardesa, kami upayakan ditambah dari APBD perubahan," katanya.
Abrasi Manjunto Abrasi Sungai Airmanjunto yang mengancam permukiman dan kebun warga Desa Lubukgedang Kecamatan Lubukpinang Kabupaten Mukomuko jugam menjadi aspirasi penting yang harus ditindaklanjuti pemerintah.
"Ada 15 rumah warga yang terancam ambles ke sungai akibat tingginya abrasi," kata Kepala Desa Lubukgedang, Ahmad Yani.
Ia mengatakan sudah berulang kali melaporkan kondisi abrasi di wilayah itu ke pemerintah kabupaten dan provinsi. Bahkan tim dari Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah pernah meninjau kondisi abrasi dan menjanjikan penanganan pada 2012.
"Tapi sampai saat ini tidak ada realisasi, padahal abrasi itu sudah menggerus lima hektare kebun sawit warga," tambahnya.
Menurutnya, abrasi Sungai Manjunto tersebut perlu ditangani segera. Masyarakat kata dia mengharapkan pemerintah menggunakan dana tanggap darurat bencana alam untuk penanganannya.
Sebab, bila menggunakan dana reguler yang pencairannya perlu birokrasi panjang, abrasi akan menghanyutkan pemukiman warga.
Pembangunan pelapis tebing kata dia perlu segera direalisasikan sebelum kerugian yang lebih besar timbul, bahkan mengancam keselamatan masyarakat
"Saat ini jarak sungai dengan permukiman terdekat tidak lebih dari 50 meter," katanya.
Abrasi sungai tersebut lanjutnya mengancam empat dusun yakni dusun I, III, IV dan V di wilayah Desa Lubukgedang.
Burhandari mengatakan dana penanganan bencana dapat dialokasikan untuk menangani abrasi sungai tersebut. "Pemerintah harus tanggap, apalagi sudah pernah dijanjikan pada 2012 tapi sampai saat ini tidak ada realisasi, jangan sampai ada korban jiwa baru bertindak," katanya.
Internet desa terpencil Selai pembangunan jalan dan kondisi abrasi yang mengancam permukiman warga, aspirasi dari warga Desa Gajahmakmur, Kecamatan Malindeman juga perlu mendapat perhatian serius.
"Jumlah guru PNS hanya ada tiga orang di sekolah dasar dan tiga orang di SMP," kata Kepala SD Negeri 3 Malindeman, Santoso.
Ia mengatakan, jumlah guru tersebut sangat tidak sebanding dengan jumlah siswa yang ada di daerah itu.
Minimnya tenaga pengajar menurutnya akan berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan di daerah terpencil itu.
"Memang ada beberapa orang honor daerah tetapi kami minta pemerintah mendistribusikan guru PNS ke daerah terpencil," ujarnya.
Tenaga honor yang sudah diangkat menjadi CPNS baru-baru ini menurutnya bisa ditempatkan ke sejumlah daerah terpencil, termasuk Desa Gajahmakmur, yang merupakan desa transmigrasi yang dibentuk pada 1991.
Selain minimnya guru, Santoso juga meminta pemerintah daerah memprioritaskan pemasangan jaringan internet untuk sekolah di desa terpencil.
Kebutuhan terhadap jaringan internet menurutnya sudah mendesak sebab banyak informasi dan kebijakan dari Kementerian Pendidikan yang perlu diketahui para pendidik.
"Apalagi ada beberapa kewajiban administrasi harus diisi secara `online`, ini sangat menyulitkan kami," katanya.
Untuk mengakses internet, para guru harus menuju ibukota kecamatan tetangga yakni di Ipuh, sebab di Talangarah, ibukota Kecamatan Malindeman juga belum ada akses internet.
Butuh perjalanan lebih dari empat jam dalam kondisi hari cerah untuk menuju Ipuh. "Bila hari hujan, terpaksa menginap semalam di Ipuh, sebab kondisi jalan tanah tidak bisa dilalui jika musim penghujan," katanya. (Antara)
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014