Bengkulu berharap peningkatan PAD dari pelabuhan

Bengkulu (Antara) - Pemerintah Provinsi Bengkulu meyakini pembentukan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) mampu meningkatkan pendapatan asli daerah di sektor pelabuhan.

"Hasil bumi dari Bengkulu banyak didistribusikan lewat pelabuhan, namun kita tidak mendapatkan apa-apa dari aktivitas Pelabuhan Pulau Baai," kata Plt Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Kadishubkominfo) Provinsi Bengkulu, Budi Djatmiko, Jumat.

Pemerintah Provinsi Bengkulu, menurut dia, diizinkan untuk membentuk BUP guna meningkatkan pemasukan bagi daerah tersebut.

"Kementerian Perhubungan, Komunikasi dan Informasi telah menyetujui pembentukan itu," ucapnya.

Untuk itu, Pemprov Bengkulu bersama pihak terkait lainnya akan merumuskan pembentukan badan usaha pelabuhan itu.

"Tetapi sesuai aturan, Pelabuhan Pulau Baai dikelola dan otoritas dari PT Pelindo, oleh sebab itu kita akan rumuskan bentuk dari BUP ini dengan ahli dan pihak terkait lainnya dalam sebuah tim khusus," kata Budi.

Dia berharap, tim khusus yang akan dibentuk dapat merumuskan badan usaha pelabuhan yang dapat memberikan manfaat terhadap provinsi tersebut.

"Aktivitas dari Pelabuhan Pulau Baai seharusnya memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, sehingga Bengkulu tidak hanya dimanfaatkan untuk dikeruk hasil buminya," katanya.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah meminta Komisi IV DPR RI menyetujui izin pembukaan jalan menembus taman nasional kerinci seblat (TNKS) untuk menghubungkan Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Jambi.

"Kami minta Komisi IV menyetujui pembukaan jalan itu karena sudah menjadi kebutuhan untuk pengembangan perekonomian Bengkulu," kata Gubernur saat menerima kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Bengkulu.

Gubernur mengatakan, untuk kepentingan pertambangan dan sektor industri lainnya, pemerintah cenderung lebih mudah memberi persetujuan, sedangkan untuk pembangunan jalan sangat sulit.

Tidak hanya dua jalan yang menembus TNKS untuk menghubungkan Bengkulu dengan Provinsi Jambi melalui Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Lebong, tapi juga jalan lingkar dalam Kota Bengkulu.

"Termasuk jalan lingkar dalam Kota Bengkulu yang melintasi cagar dalam dusun besar, sampai kini belum ada keputusan Menteri Kehutanan," tambah Gubernur.

Menanggapi pernyataan Gubernur tersebut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Hairun mengatakan pembangunan jalan menembus TNKS tersebut dapat dilakukan jika sudah masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Ia mengatakan, masyarakat dari Provinsi Jambi juga mengusulkan pembukaan jalan tembus yang menghungkan Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Mukomuko, Bengkulu.

"Tidak perlu mengubah Undang-Undang, cukup dengan keputusan Menteri Kehutanan," katanya.

Sementara Kepala Bidang Wilayah III Bengkulu-Sumatera Selatan Balai TNKS Ismanto mengatakan, untuk merelisasikan permintaan Gubernur Bengkulu itu pemerintah harus mengubah aturan perundang-undangan.

"Karena dalam UU segala tindakan yang mengubah bentang alam kawasan konservasi adalah melanggar hukum, jadi kalau aturannya memperbolehkan silakan, tapi kalau tidak tetap ilegal," katanya.

Jalan tembus yang menghubungkan Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Jambi sudah lama digagas pemerintah daerah, baik dari Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu maupun Kabupaten Kerinci, Jambi.

Termasuk pemerintah Kabupaten Lebong, Bengkulu juga sudah membuat studi kelayakan pembangunan jalan itu, meski pemerintah Kabupaten Merangin, Jambi menolak rencana pemerintah Kabupaten Lebong untuk merealisasikan pembangunan jalan itu.

Pembuatan jalan tembus tersebut juga untuk mempermudah akses angkutan hasil bumi dari sebagian wilayah Provinsi Bengkulu ke Pelabuhan Pulau Baai.

Pengamat ekonomi yang juga pengajar ekonomi Universitas Bengkulu Dra Purmini, M,Sc menilai, pertumbuhan ekonomi sektoral di daerah itu, pada bidang pertanian masih lemah.

"Seharusnya perekonomian daerah kita ditopang oleh pertanian dan pertambangan, karena kedua sektor tersebut yang terbesar di Bengkulu, namun sampai kuartal I 2014, kedua sektor tersebut masih rendah," kata dia. 

Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi sektoral, dia mengatakan, sampai awal 2014 pertumbuhan di sektor pertanian hanya mencatatkan angka 4,20 persen.

"Sektor pertambangan lebih rendah lagi, hanya 1,7 persen," kata dia

Dia mengatakan sektor yang dinilai membukukan angka positif untuk laju petumbuhan yakni sektor jasa 8,59 persen, perdagangan 8,04 persen, industri 7,65 persen, serta sektor keuangan sebesar 7,52 persen.

"Sektor pertanian juga bergantung dengan infrastruktur sebagai penunjang pendistribusian bahan, peralatan serta hasil pertanian, sementara pertambangan tidak hanya bergantung infrastruktur, tapi proses pengurusan perizinan juga berpengaruh," katanya.

Purmini mengatakan, terdata sebesar 30 persen infrastruktur jalan di Provinsi Bengkulu mengalami rusak berat dan sedang.

"Kalau infrastruktur direvitalisasi, pertumbuhan sektor pertanian juga akan bergerak positif," katanya.

Dia juga mengatakan Pemerintah Provinsi Bengkulu mempunyai banyak pekerjaan rumah untuk mendorong laju pertumbuhan perekonomian setempat di berbagai sektor.

"Seperti yang diungkapkan gubernur pertengahan April lalu bahwa angka pengangguran dan kemiskinan di Bengkulu meningkat, ini perlu perhatian khusus, salah satu langkah yang bisa diambil adalah mendorong laju pertumbuhan ekonomi," kata dia.

Pemda menurutnya, juga harus menekan angka kemiskinan dan pengangguran dengan pemanfaatan penggunaan anggaran baik APBD maupun APBN.

"Harus ada efektivitas dan efisiensi anggaran sehingga bisa menjangkau seluruh sektor yang membutuhkan," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah mengatakan angka pengangguran di daerah itu pada 2014 meningkat 2,6 persen jika dibandingkan dengan tahun 2013.

"Terdata pada April 2014, angka pengangguran menjadi 4,74 persen, sebelumnya angka pengangguran sebesar 2,14 persen," kata dia.

Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi Bengkulu akan mengupayakan angka pengangguran di daerah itu dapat ditekan melalui percepatan seluruh program daerah setempat.

"Ini perlu perhatian khusus, pemerintah harus bekerja keras menghadapinya," kata dia.

Tingginya angka pengangguran, menurut Junaidi juga akan berdampak terhadap permasalahan sosial lainnya, yakni meningkatnya angka kemiskinan.

"Angka kemiskinan tercatat 17,5 persen, kita harus secepatnya melakukan percepatan pembangunan perekonomian Bengkulu, ini langkah awal untuk menjawab kedua permasalahan tersebut," katanya.

Demi mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di daerah itu, Gubernur Bengkulu meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar bersama-sama mengoptimalkan penggunaan APBD dan APBN yang dikucurkan untuk Provinsi Bengkulu.

Selain itu, Gubernur Bengkulu, juga menginstruksikan kepada kepala daerah kabupaten dan kota agar fokus menggunakan anggaran untuk percepatan pembangunan perekonomian.

"APBN dan APBD adalah instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, kita harus bertanggung jawab dalam menggunakan anggaran tersebut," ujarnya.

Informasi yang terdata bahwa banyak hasil bumi diekspor atau dikirim ke pulau lain dari Bengkulu tidak melalui pelabuhan setempat, sehingga mengurangi pendapatan daerah dari sektor jasa.

Karena itu, harapan besar ditujukan kepada BUP untuk menopang pendapatan daerah yang imbasnya akan menuju pada pembangunan Bengkulu.

BUP Harus Sehat

Pengamat ekonomi yang juga pengajar ekonomi Universitas Bengkulu Dra Purmini, M,Sc menilai rencana Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk membentuk badan usaha pelabuhan (BUP) adalah langkah tepat menambah pemasukan daerah.

Namun BUP itu harus dikelola dengan profesional agar menjadi badan usaha yang sehat, kata Purmini. 

"Kita dukung rencana pemprov tersebut, karena akan menambah pundi-pundi pemasukan pendapatan asli daerah, tetapi pemprov harus bekerja keras merumuskan BUP agar jangan menjadi seperti BUMD lain yang malahan membuat bocor PAD," ucapnya.

Menurut dia, pada umumnya badan usaha milik daerah bermasalah dan terus merugi, seperti yang terjadi di PDAM Kota Bengkulu, Perusahaan Daerah (PD) Ratu Agung Niaga (RAN), serta PT Bengkulu Mandiri.

"Jangan setelah terbentuknya BUP malahan mengikuti BUMD lain dan bermasalah, sehingga menjadi lahan korupsi," ujarnya.

Purmini mengharapkan tim ahli yang akan merumuskan pembentukan BUP menjadikan beberapa BUMD yang dianggap gagal sebagai bahan kajian agar BUP tidak bernasib sama.

"BUP harus sehat, dan langkah awal agar BUP sehat di tangan tim ahli yang akan mengkajinya," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu mengungkapkan, salah satu faktor yang bisa memberikan dampak percepatan ekonomi di daerah itu adalah dengan memaksimalkan pelabuhan.

"Sektor pendapatan utama dari Bengkulu adalah tambang batubara dan tanaman hasil bumi, untuk batubara didistribusikan lewat Pulau Baai, sedangkan hasil bumi seperti kopi dan rempah lainnya masih didisitribusikan melalui provinsi lain, terutama Lampung, jika Pemprov bisa memaksimalkan pelabuhan, hal itu dapat memberikan dampak positif pertumbuhan ekonomi Bengkulu," katanya.

Menurut dia, juga perlu perbaikan pelabuhan agar memadai untuk lalulintas ekspor impor sehingga seluruh distribusi hasil bumi daerah tersebut bisa didistribusikan melalui Pelabuhan Pulau Baai, tidak harus lewat provinsi lain.

"Kalau lewat provinsi lain, ongkos distribusi akan lebih mahal, sehingga harga hasil bumi kita juga lebih mahal dari daerah lain," ujarnya. ***2***