Serang, (Antara) - Wakil Gubernur Banten Rano Karno mengatakan siap melakukan reformasi birokrasi di Banten dengan menempatkan para pejabat yang profesional untuk duduk dalam jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Banten.
"Kalau memang nanti kewenangan itu sudah ada, artinya Plt gubernur punya kewenangan penuh untuk itu," kata Rano karno di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten di Serang, Rabu.
Ia mengatakan, jika ia sudah menjadi Plt Gubernur Banten, reformasi birokrasi akan menjadi agenda utama yang akan dilakukan. Hal ini demi keberlangsungan dan jalannya roda pemerintahan di Banten, dengan menempatkan pejabat-pejabat sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya.
"Semua kepala SKPD harus profesional, tentunya ini harus dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Makanya kami akan kerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk melaksanakan UU ASN," kata Rano.
Ia mengatakan terkait SK Plt Gubernur Banten dari Kemendagri, ia masih menunggu suratnya karena belum turun.
"Tentu kami menunggu saja, infonya Mendagri sudah tandatangan dan sudah mengajukan ke Presiden, ini soal mekanisme saja dan menunggu proses," kata Rano.
Ia mengaku sudah siap jika ditunjuk menjadi Plt Gubernur Banten, supaya bisa menjalankan roda organisasi pemerintahan dengan baik dan berjalan lancar.
"Akselerasi pembangunan di Banten mesti dipercepat," katanya.
Soal pengusulan calon Sekda Banten, ia tetap akan melakukan lelang terbuka dengan berpedoman pada Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Walapun PP-nya belum turun, tapi sudah banyak daerah yang melakukan seperti di DKI Jakarta. Saya kira ini tidak masalah demi untuk transparansi dan profesionalime," kata Rano.
Oleh karena itu, semua pejabat Banten yang memiliki kualifikasi silahkan mendaftar dan mengikuti 'fit and propertes', karena semua memiliki kesempatan yang sama.
"Kami akan kerja sama denga LAN untuk uji kepatutan dan kelayakannya," kata Rano. ***1***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014
"Kalau memang nanti kewenangan itu sudah ada, artinya Plt gubernur punya kewenangan penuh untuk itu," kata Rano karno di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten di Serang, Rabu.
Ia mengatakan, jika ia sudah menjadi Plt Gubernur Banten, reformasi birokrasi akan menjadi agenda utama yang akan dilakukan. Hal ini demi keberlangsungan dan jalannya roda pemerintahan di Banten, dengan menempatkan pejabat-pejabat sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya.
"Semua kepala SKPD harus profesional, tentunya ini harus dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Makanya kami akan kerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk melaksanakan UU ASN," kata Rano.
Ia mengatakan terkait SK Plt Gubernur Banten dari Kemendagri, ia masih menunggu suratnya karena belum turun.
"Tentu kami menunggu saja, infonya Mendagri sudah tandatangan dan sudah mengajukan ke Presiden, ini soal mekanisme saja dan menunggu proses," kata Rano.
Ia mengaku sudah siap jika ditunjuk menjadi Plt Gubernur Banten, supaya bisa menjalankan roda organisasi pemerintahan dengan baik dan berjalan lancar.
"Akselerasi pembangunan di Banten mesti dipercepat," katanya.
Soal pengusulan calon Sekda Banten, ia tetap akan melakukan lelang terbuka dengan berpedoman pada Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Walapun PP-nya belum turun, tapi sudah banyak daerah yang melakukan seperti di DKI Jakarta. Saya kira ini tidak masalah demi untuk transparansi dan profesionalime," kata Rano.
Oleh karena itu, semua pejabat Banten yang memiliki kualifikasi silahkan mendaftar dan mengikuti 'fit and propertes', karena semua memiliki kesempatan yang sama.
"Kami akan kerja sama denga LAN untuk uji kepatutan dan kelayakannya," kata Rano. ***1***
Editor : Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014