Netralitas TNI-Polri pada Pilpres 2014

Depok (Antara) - Pentingnya TNI-Polri bersikap dan berlaku netral pada Pemilihan Umum Presiden 2014 ditegaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan dengan  sekitar 200 perwira tinggi TNI/Polri di Kementerian Pertahanan Jakarta, Senin (2/6).

         Penegasan Presiden ini bisa jadi erat kaitannya dengan fakta adanya jenderal aktif yang tidak netral menghadapi Pemilihan Presiden 2014. "Dari informasi yang telah dikonfirmasikan, tentu bukan konfirmasi yang tidak ada nilainya, ada pihak-pihak tertentu yang berusaha memengaruhi para jenderal aktif untuk aktif terlibat politik," katanya.

         Informasi tersebut, kata  Presiden, bukanlah fitnah belaka lantaran dirinya sudah meminta agar informasi itu benar-benar dicek kebenarannya. Pihak-pihak tertentu itu, dengan berbagai cara merayu agar sejumlah perwira tinggi TNI mendukung capres yang mereka usung.

         Presiden juga menyindir adanya jenderal aktif yang tidak lagi loyal kepada Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI. "Bahkan ada perkataan tidak perlu mendengar Presiden kalian. Kan itu Presiden kapal karam, lebih baik cari presiden baru yang bersinar di dalam negeri yang kita cintai, kata-kata ajakan seperti itu hanyalah sebuah godaan."

    Menurut Presiden, netralitas TNI/Polri harus tetap dijaga sesuai dengan konstitusi dan juga semangat reformasi TNI/Polri yang dilakukan sejak tahun 1998. Dia juga mengingatkan prinsip seorang perwira di dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang telah diikrarkan. Dari sumpah itu, diajarkan nilai dan etika yang harus dipegang kuat seorang prajurit.

         "Kalau dilihat jernih, itu benih subordinasi. Karenanya, berhati-hatilah! Jangan tergoda! Tidak baik bagi para perwira yang diajak seperti itu, tidak baik bagi lembaga TNI Polri, dan tidak baik bagi negara," kata Presiden.

         Sejauh ini memang tidak diungkapkan siapa pihak-pihak yang dimaksud oleh Presiden. Namun, dalam pertemuan Partai Demokrat dengan capres/cawapres Prabowo-Hatta, Ketua DPP Partai Demokrat (Hubungan Luar Nergeri) Kastorius Sinaga sempat menyinggung hal yang sama dengan presiden.

         Dia sempat bertanya kepada Prabowo soal adanya capres/cawapres yang menarik dukungan dari jenderal aktif. Prabowo menjawabnya dengan memastikan bahwa dirinya tidak akan mencampurkan TNI dengan politik.

         Capres Prabowo Subianto juga mengingatkan institusi TNI harus netral dan para senior yang sudah purnawirawan tidak menyeret para jenderal aktif ke dalam ranah politik praktis. "Saya menjaga supaya tetap netral, saya agak menyesal ada bekas TNI yang mau menyeret-nyeret TNI ke arah politik praktis, saya kira tidak begitu, tidak baik seperti itu," katanya.

         Dia juga menegaskan bahwa TNI harus berada di atas kepentingan bangsa, dan politik praktis. Meski para jenderal TNI aktif mengerti politik, tapi jangan sampai diajak ke ranah politik praktis. "TNI aktif hanya punya satu garis komando, dia tidak boleh dua, atau tiga komandan, dia harus hormat tegak lurus," katanya.

         Presiden juga menunjuk contoh peristiwa pada Pilpres 2004 yang menunjukkan ketidaknetralan TNI-Polri. Menurut dia, ketika itu ada beberapa perwira yang memberikan instruksi untuk tidak memilihnya sebagai presiden.

         Memang setiap kali pemilihan umum digelar, setiap kali pula netralitas TNI dan Polri disorot. Godaan terus saja disodorkan pihak-pihak yang berkontes untuk menyeret alat negara yang masih aktif ke dalam politik praktis, termasuk di ajang Pemilu Presiden, 9 Juli nanti.

         Di Republik ini, posisi TNI telah dibakukan sebagai alat negara. Politik TNI adalah politik negara, bukan politik partisan yang mengabdi kepada partai politik tertentu. Netralitas TNI dikuatkan pula oleh putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengabulkan uji materi Pasal 260 UU Nomor 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur hak pilih bagi anggota TNI-Polri dalam Pilpres 2009.

         MK juga menegaskan, tidak hanya pada Pilpres 2009, TNI-Polri harus tetap netral pada Pilpres 2014 sesuai dengan amanat konstitusi. Jelas dan tegas di sinio, bahwa TNI dilarang berpihak, kecuali kepada negara dan rakyat.

         Namun, peringatan saja agaknya tidak cukup. Sebagai panglima tertinggi, Presiden wajib memastikan instruksinya itu dilaksanakan dengan baik di lapangan. Karena Presiden Yudhoyono merangkap jabatan Ketua Umum Partai Demokrat, ia wajib pula memastikan tidak memanfaatkan wewenangnya di lingkup TNI, Polri, dan juga intelijen untuk kepentingan politik partainya di pilpres nanti.

    

                 Selidiki TNI tidak netral

    Terkait peringatan Presiden, TNI sedang menyelidiki informasi ihwal indikasi keterlibatan prajurit mendukung salah satu capres dalam Pilpres 9 Juli 2014. "Panglima TNI sudah memerintahkan untuk menyelidiki indikasi ini," kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Fuad Basya.

         Menurut dia, Panglima TNI menugaskan Kepala Badan Intelijen Strategis dan Komandan Satuan untuk menyelidiki keterlibatan prajurit yang mendukung salah satu capres. Sebagai alat negara tugas TNI adalah menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keselamatan bangsa.

         "Siapa pun presiden terpilih akan menjadi panglima tertinggi. Sehingga TNI akan melaksanakan tugas sesuai dengan sumpah prajurit," ujarnya.

         Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, juga menegaskan jajarannya akan tetap netral dalam menghadapi Pilpres 2014. "Saya tegaskan kembali netralitas TNI itu bukan lagi harus namun sudah absolut dilaksanakan. Untuk itu perlu dipahami bagi prajurit khususnya para komandan apa yang dimaksud netral," kata Moeldoko.

         Soal netralitas TNI, menurut dia, bisa dipahami dalam dua hal yakni ucapan dan perlakuan. Ucapan sendiri tentu bagaimana jika prajurit justru mendukung salah satu calon di pemilu. Untuk hal kedua yakni ketika seorang prajurit menyediakan atau memberikan fasilitas kepada calon tertentu seperti ruangan, kendaraan dan sebagainya.

         Terkait adanya dua purnawirawan Jenderal TNI yakni Prabowo dari Gerindra dan Wiranto dari Hanura, TNI memastikan tetap netral. Bagi TNI, katanya, siapapun calonnya tidak ada lagi garis komando sehingga tidak ada alasan untuk bersikap tidak netral pada pemilu. "Jika ada prajurit yang melakukan pelanggaran itu maka akan mendapatkan sanksi berat," katanya.      

 

    Komunitas intelijen antar-lembaga menurut Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen  TNI (Purn) Marciano Norman akan bersikap netral dan saling berkoordinasi dalam rangka mengamankan Pemilu 2014. "Di bawah koordinasi BIN, untuk pesta demokrasi 2014 ini kami akan laksanakan tugas seprofesional mungkin. Kami jamin netralitas BIN dan seluruh jajaran," kata Marciano Norman.

         Dia menjamin terjaganya komitmen netralitas komunitas intelijen dan mengancam aparat intelijen yang terindikasi menjadi partisan partai dengan sanksi berat.

         Sementara itu. Wasekjen PKS Fahri Hamzah memuji ketegasan SBY tentang netralitas TNI Polri, karena hal itu merupakan kunci berjalannya kehidupan demokrasi di Indonesia. "TNI dan Polri tak boleh berpihak pada salah satu capres di Pilpres 2014."

    PDI Perjuangan menilai netralitas TNI-Polri dalam Pilpres 2014 bergantung pada sikap politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga menjabat komandan dan panglima tertinggi TNI-Polri. "Kekhawatiran Presiden bergantung pada bagaimana Presiden memberi petunjuk dan teladan," kata Wasekjen DPP PDI Perjuangan, Achmad Basarah.

         Pada prinsipnya, PDI Perjuangan mengapresiasi seruan SBY agar TNI Polri bersikap netral. Namun, menurut Basarah, seruan itu hendaknya diikuti dengan teladan langsung dari SBY. "Seruan itu belum cukup tanpa perilaku politik sikap SBY secara empiris."

    PDI Perjuangan berharap SBY tidak menunjukkan sikap ambigu dalam posisinya sebagai presiden maupun ketua umum partai politik. "SBY harus menunjukkan kenetralan dengan tidak mendukung pasangan capres dan cawapres tertentu di pilpres, supaya sikapnya tidak salah diterjemahkan bawahannya  (TNI-Polri)," kata Basarah.

         Kubu pasangan Prabowo-Hatta percaya pada pernyataan SBY ihwal  adanya upaya pelibatan anggota aktif TNI-Polri oleh salah satu tim capres/cawapres di Pilpres 2014.  "Menurut saya, apa yang dikemukakan SBY bukan isapan jempol," kata anggota tim pemenangan Prabowo-Hatta, Ahmad Yani.

         Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini percaya bahwa informasi intelijen yang masuk ke SBY adalah akurat.  Dan apa yang disampaikan SBY diyakininya merupakan peringatan agar tidak ada pihak yang mengganggu netralitas TNI Polri.   ***1***