Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri mengatakan agar istilah “koalisi” partai politik (parpol) tidak dilanjutkan karena mengandung kerancuan.
Menurut Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu, sistem politik yang dipakai di Indonesia tidak memungkinkan membuat adanya koalisi parpol, sebagaimana yang telah ia jelaskan berulang kali.
“Indonesia itu tidak memakai sistem koalisi, jadi kalau mau bilang kerja sama boleh,” kata Megawati di Seoul, Korea Selatan, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial, sehingga berbeda dengan sejumlah negara di Barat yang memakai sistem parlementer. Di mana kepala pemerintahannya bukan seorang presiden tetapi perdana menteri.
“Sistem pemilunya itu. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena saya pernah waktu anggota DPR itu diundang ke Amerika, antara lain untuk melihat cara kerja sistem Amerika melaksanakan cara pemilunya,” ujarnya.
Sebagai mekanisme internal parpol, menurutnya sah saja apabila ada parpol yang hendak melakukan konvensi untuk mencari calon presidennya. Namun bila disebut koalisi, ujarnya lagi, seharusnya dilakukan benar-benar dari tingkat bawah atau tingkat pengurus parpol terendah di antara partai politik yang berkoalisi.
“Jadi kerancuan ini saya bilang tolong betul dihentikan dan harus dijelaskan kepada masyarakat dan semua mereka yang bekerja politik bahwa tak ada koalisi. Karena koalisi itu nantinya benar-benar saya bilang, dengan kerja sama itu begini (berbeda),” tuturnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Megawati sebut istilah koalisi parpol rancu
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2022
Menurut Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu, sistem politik yang dipakai di Indonesia tidak memungkinkan membuat adanya koalisi parpol, sebagaimana yang telah ia jelaskan berulang kali.
“Indonesia itu tidak memakai sistem koalisi, jadi kalau mau bilang kerja sama boleh,” kata Megawati di Seoul, Korea Selatan, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial, sehingga berbeda dengan sejumlah negara di Barat yang memakai sistem parlementer. Di mana kepala pemerintahannya bukan seorang presiden tetapi perdana menteri.
“Sistem pemilunya itu. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena saya pernah waktu anggota DPR itu diundang ke Amerika, antara lain untuk melihat cara kerja sistem Amerika melaksanakan cara pemilunya,” ujarnya.
Sebagai mekanisme internal parpol, menurutnya sah saja apabila ada parpol yang hendak melakukan konvensi untuk mencari calon presidennya. Namun bila disebut koalisi, ujarnya lagi, seharusnya dilakukan benar-benar dari tingkat bawah atau tingkat pengurus parpol terendah di antara partai politik yang berkoalisi.
“Jadi kerancuan ini saya bilang tolong betul dihentikan dan harus dijelaskan kepada masyarakat dan semua mereka yang bekerja politik bahwa tak ada koalisi. Karena koalisi itu nantinya benar-benar saya bilang, dengan kerja sama itu begini (berbeda),” tuturnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Megawati sebut istilah koalisi parpol rancu
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2022