Timses Capres diminta tak politisasi kegiatan Ramadhan

Bengkulu (Antara) - Pengurus Masjid Raya Baitul Izzah Provinsi Bengkulu meminta tim sukses pasangan calon presiden di daerah itu tidak mempolitisasi kegiatan ibadah bulan Ramadhan.

"Khususnya kegiatan ibadah yang berada di dalam lingkungan masjid, kami meminta partai politik maupun timses tidak menjadikan ibadah sebagai lahan kampanye," kata Ketua Umum Masjid Raya Baitul Izzah Provinsi Bengkulu Zainawi Yazid, di Bengkulu, Senin.

Mendekati hari Pemilu Presiden 9 Juli 2014, baik parpol maupun tim sukses di Bengkulu mulai meningkatkan intensitas kampanye pemenangan calon presiden yang diusung.

"Terserah sebanyak apa pun mereka berkampanye, namun jangan membawa agama, jangan di rumah ibadah, apalagi diselipkan dalam kegiatan keagamaan," kata dia.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, seperti menyelipkan bahan kampanye pada ceramah, shalat wajib dan tarawih, maupun saat berbuka bersama di masjid.

"Kami dari Masjid Baitul Izzah, selalu menyediakan buka bersama sebanyak 650 porsi setiap sore selama Ramadhan, dan kami juga terbuka kalau ada yang ingin berpartisipasi menyediakan takjil, tetapi harus membawa nama perorangan, tidak nama parpol, calon presiden atau yang berbau kampanye," ucapnya.

Yazid meminta kepada seluruh masyarakat, utamanya tim sukses capres untuk tidak mencampuradukkan urusan agama dengan kegiatan politik.

"Kalau ada alat peraga, akan kami bongkar, atau pamflet dan selebaran langsung akan diamankan untuk dimusnahkan, masjid harus bersih dari unsur kepentingan," katanya.

Sebelumnya, menurut dia, pernah ada orang yang tergabung dalam tim sukses kampanye calon presiden meminta untuk menggelar shalat berjemaah di Masjid itu, namun pengurus dengan tegas menolak permintaan tersebut.

"Kami langsung tolak, kalau mau shalat di sini silahkan, tetapi kalau ada embel-embel politik, kami tidak izinkan," ujarnya.

Pemilu Presiden 2014 pada 9 Juli mendatang diikuti dua pasangan, yakni calon nomor urut 1, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, serta nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla.