Jakarta, (Antara) - Partai Golkar menegaskan tetap mendukung dan pro terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) yang mekanismenya seorang gubernur, bupati/wali kota dipilih melalui DPRD.
"Fraksi Golkar maupun fraksi yang tergabung dalam koalisi merah putih tetap solid dan mendukung pembahasan RUU Pilkada," ujar Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam sambutannya pada Pembukaan Musyawarah Pimpinan Nasional I DPK Kosgoro 1957 di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, salah satu landasan dikembalikannya pilkada melalui DPRD yakni berfalsafah pada Pancasila, khususnya sila ke-4.
Selain itu, pihaknya memandang saat ini masih banyak yang perlu diperbaiki demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan memperkuat Pancasila sebagai dasar dan asas bangsa ini.
"Melihat sekarang ini rasanya ada yang perlu diperbaiki. UU yang dibuat 2002-2005 banyak yang tidak lagi mendapati keabsahan filsafati, sosiologi, melainkan hanya keabsahan yuridis," kata politisi yang akrab diapa Ical tersebut.
Salah satunya, lanjut dia, UU pilkada yang merupakan awal rangkaian perubahan UU lain yang dinilai perlu diperbaiki.
Tidak itu saja, pihaknya juga menyayangkan besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah membiayai pilkada langsung, yakni Rp70 triliun untuk ratusan pilkada langsung yang digelar pada 2015.
"Saya mendapat informasi dan terkejut dengan angka tersebut. Bayangkan, jika beberapa tahun ke depan ada 500-an pilkada maka dana yang keluar Rp160 triliun lebih," katanya.
Menurut Ical, anggaran tersebut lebih baik digunakan untuk insfrastruktur jalan, sekolah, rumah sakit dan sebagainya yang masih jadi kendala sosial bangsa ini.
"Karena itulah Golkar memperjuangkannya. Jadi, bukan demi mendapatkan satu kekuasaan, tapi untuk mengambil sesuai cita-cita pendiri republik ini," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum DPK Kosgoro 1957 Agung Laksono menyerahkan sepenuhnya kepada Partai Golkar tentang polemik RUU Pilkada yang saat ini sedang dibahas di DPR RI.
"Kosgoro sepakat dengan keputusan Golkar. Tapi, kami sarankan agar lebih dikaji, disosialisasikan dan dijelaskan ke masyarakat," katanya. ***1***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014
"Fraksi Golkar maupun fraksi yang tergabung dalam koalisi merah putih tetap solid dan mendukung pembahasan RUU Pilkada," ujar Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam sambutannya pada Pembukaan Musyawarah Pimpinan Nasional I DPK Kosgoro 1957 di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, salah satu landasan dikembalikannya pilkada melalui DPRD yakni berfalsafah pada Pancasila, khususnya sila ke-4.
Selain itu, pihaknya memandang saat ini masih banyak yang perlu diperbaiki demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan memperkuat Pancasila sebagai dasar dan asas bangsa ini.
"Melihat sekarang ini rasanya ada yang perlu diperbaiki. UU yang dibuat 2002-2005 banyak yang tidak lagi mendapati keabsahan filsafati, sosiologi, melainkan hanya keabsahan yuridis," kata politisi yang akrab diapa Ical tersebut.
Salah satunya, lanjut dia, UU pilkada yang merupakan awal rangkaian perubahan UU lain yang dinilai perlu diperbaiki.
Tidak itu saja, pihaknya juga menyayangkan besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah membiayai pilkada langsung, yakni Rp70 triliun untuk ratusan pilkada langsung yang digelar pada 2015.
"Saya mendapat informasi dan terkejut dengan angka tersebut. Bayangkan, jika beberapa tahun ke depan ada 500-an pilkada maka dana yang keluar Rp160 triliun lebih," katanya.
Menurut Ical, anggaran tersebut lebih baik digunakan untuk insfrastruktur jalan, sekolah, rumah sakit dan sebagainya yang masih jadi kendala sosial bangsa ini.
"Karena itulah Golkar memperjuangkannya. Jadi, bukan demi mendapatkan satu kekuasaan, tapi untuk mengambil sesuai cita-cita pendiri republik ini," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum DPK Kosgoro 1957 Agung Laksono menyerahkan sepenuhnya kepada Partai Golkar tentang polemik RUU Pilkada yang saat ini sedang dibahas di DPR RI.
"Kosgoro sepakat dengan keputusan Golkar. Tapi, kami sarankan agar lebih dikaji, disosialisasikan dan dijelaskan ke masyarakat," katanya. ***1***
Editor : Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2014