Ketua DPRD: Pilkada tidak langsung lebih tentram

Sukabumi (Antara) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi, Muslikh Abdussyukur mengatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan lebih tentram dibandingkan dengan dipilih langsung oleh rakyat.

"Baik dipilih langsung oleh rakyat maupun melalui DPRD kedunya mempunyai kelebihan dan kekurangan, namun jika dipilih langsung oleh rakyat akan terjadi konflik yang lebih panjang. Tetapi, jika dilokalisir di DPRD konfliknya mungkin akan lebih minimal dan rakyat pun akan lebih tentram," kata Muslikh kepada Antara, Sabtu.

Menurut mantan Wali Kota Sukabumi dua periode ini, saat ini memang sudah terasa dampak-dampak pemilihan langsung ini ada beberapa kasus yang belum selesai. Tapi jika dipilih melalui mekanisme di DPRD maka konflik akan lebih mudah diredam, karena bagaimanapun juga DPRD adalah wakil dari suara rakyat.

Seperti seluruh anggota DPRD yang duduk kursi legislatif harus membangun seluruh kepentingan masyarakat, bukan berarti berpihak kepada pemerintah maka berakhir loyalitas terhadap partai. Karena anggota DPRD bisa duduk dilegislatif juga salah satunya karena partai dan partai pun sudah pasti akan memperjuangkan rakyatnya.

"Dengan dipilih kepala daerah oleh DPRD maka konflik horizontal bisa cepat ditanggulangi dan efisiensi anggaran pun bisa terus ditekan dan yang terpenting melalui DPRD juga mewakili suara rakyat," kata Politisi partai Golkar.

Ia mengatakan dirinya juga sudah pernah merasakan saat menjadi calon kepala daerah baik yang dipilih langsung oleh rakyat maupun DPRD. Ternyata melalui DPRD lebih cepat dan tidak ada konflik yang berkepanjangan.

Sementara, Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Partai Hanura, Budiyanto Hukin Pramoto mengatakan jika nantinya disahkan RUU Pilkada dan pilkada dipilih oleh DPRD maka akan terjadi kemunduran demokrasi di bangsa ini. Karena bagaimanapun juga pilkada langsung oleh rakyat merupakan pesta rakyat dan dengan adanya pilkada secara langsung ini dapat memunculkan calon-calon kepala daerah alternatif.

"Dengan dipilih melalui DPRD maka calonnya kepala daerah akan terbatas dan tidak ada pilihan alternatif dan menjegal calon-calon pemimpin yang layak tetapi tidak mempunyai partai. Bahkan, jika RUU ini disahkan maka sudah dipastikan akan menjegal calon kepala daerah dari jalur independen," katanya.

Selain itu, mungkin jika kepala daerah dipilih oleh DPRD tidak ada lagi sosok seperti Joko Widodo, Ridwan Kamil, Basuki Tjahya Purnama atau Ahok dan lain-lain. Maka dari itu, biarkan rakyat langsung yang menentukan pilihan jangan sampai keinginan dan pesta rakyat lima tahunan dijegal karena alasan-alasan yang kurang masuk akal.***1***