AS dan Israel tidak hadir dalam konferensi HAM Palestina

Jenewa (Antara/AFP) - Satu konferensi internasional mengenai hak asasi manusia (HAM) di wilayah-wilayah Palestina yang diduduki dibuka di Jenewa pada Rabu tetapi tidak dihadiri Israel dan Amerika Serikat.

Israel memboikot perundingan sehari itu dan menuduh tuan rumah Swiss membantu politisasi Konvensi-Konvensi Jenewa  menyangkut hukum perang.

Presiden Swiss Didier Burkhalter mengatakan ia mengharapkan akan banyak pihak yang berpartisipasi dalam pertemuan itu, dan menambahkan bahwa "masyarakat internasional harus berbicara mengenai masalah ini".

Konferensi itu diselenggarakan untuk menanggapi satu rekomendasi dari Majelis Umum PBB atas permintaan pihak berwenang Palestina, dan seluruh 196 penandatangan Konvensi-Konvensi Jenewa telah diundang.

Tetapi konferensi itu dilakukan saat ketegangan-ketegangan antara Palestina dan Israel meningkat, dan pada hari yang sama  Palestina berniat akan mengajukan satu rancangan resolusi ke Dewan Keamanan PBB di New York mengenai pengakhiran penjajahan Israel.

Menjelang perundingan-perundingan tertutup di satu gedung PBB di Jenewa, utusan Palestina untuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengatakan ia akan mengeluarkan satu "pesan keras untuk menghormati hak-hak asasi manusia".

"Saya mengharapkan ini akan sangat bermanfaat untuk mengingatkan Israel akan kewajiban-kewajiban mereka untuk menghormati Konvensi-Konvensi Jenewa," kata Ibrahim Khraishi kepada wartawan.

Konferensi itu diperkirakan akan dihadiri wakil-wakil tetap PBB   di Jenewa, kendatipun para pejabat Swiss membenarkan bahwa para diplomat AS tidak akan hadir.

Pertemuan itu adalah untuk mematuhi Konvensi Jenewa Keempat, yang menetapkan  perlindungan kemanusiaan bagi para warga sipil di satu zona perang, dan Burkhalter mengatakan tujuannya adalah "memajukan hukum kemanusian internasional".

Tetapi kementerian luar negeri Israel mengecam kegiatan itu, dan dalam satu pernyataan pekan lalu memperingatkan bahwa itu mengancam peran arbiter netral Swiss.

"Keputusan pemerintah Swiss untuk menyelenggarakan konferensi para penandatangan itu menimbulkan keraguan yang serius menyangkut komitmennya pada prinsip-prinsip ini karena Swiss meminjam tangan  untuk mempolitisasi Konvensi-Knvensi Jenewa khususnya dan hukum perang umumnya," katanya.

Majelis Umum PBB menyetujui satu resolusi tahun 2009 meminta Swiss memimpin konsultasi-konsultasi untuk menyelenggarakan satu konferensi. Konsultasi-konsultasi itu ditangguhkan tahun 2011 sebelum dimulai kembali Juli.