Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berharap Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Bengkulu dapat memberikan perhatian khusus kepada masjid dan pondok pesantren demi pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"KDEKS dapat memberikan perhatian khusus pada setidaknya 3 ribu masjid dan puluhan pondok pesantren yang telah terdaftar di Provinsi Bengkulu. Potensi ini agar dioptimalkan sebagai kekuatan pemberdayaan ekonomi masyarakat," kata Wapres Ma'ruf Amin dalam pengukuhan KDEKS Provinsi Bengkulu di Balai Raya Semarak, Kota Bengkulu, Rabu.
KDEKS adalah perpanjangan tangan dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sebagai tim yang bertugas untuk meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah serta menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia. Wapres Ma'ruf Amin bertugas sebagai Wakil Ketua sekaligus Ketua Harian KNEKS.
Hingga saat ini sudah ada 13 KDEKS yang terbentuk di 13 provinsi yaitu Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo.
KDEKS Bengkulu adalah KDEKS ke-14 yang diresmikan pembentukannya.
"Saya mendengar ada ponpes yang sudah berhasil mengembangkan wisata religi dan budi daya lebah madu. Ini contoh bagus yang harus ditularkan ke ponpes-ponpes lain, baik di dalam maupun luar wilayah Bengkulu," kata Wapres.
Selanjutnya dalam hal pengembangan dana sosial syariah, pemanfaatan potensi zakat dan wakaf Wapres meminta agar KDEKS dapat mengarahkan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan usaha mikro kecil.
"Selain itu, pengelolaan wakaf dapat didorong ke arah program wakaf uang dan wakaf produktif. Secara khusus, saya ucapkan selamat kepada Gubernur Provinsi Bengkulu, sebagai gubernur pendukung utama pengelolaan zakat dalam BAZNAS Award 2023," ujar Wapres.
Wapres Ma'ruf juga meminta agar KDEKS Bengkulu dapat terus bersinergi untuk mendorong kegiatan bisnis kewirausahaan syariah, seperti pengembangan Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat (KHAS), baik di area wisata maupun pusat perbelanjaan di Bengkulu.
"Bisnis syariah menyangkut industri halal maupun industri keuangan, bahkan juga dana sosial seperti wakaf dan zakat intinya adalah para pengusaha. Kalau tidak ada para pengusaha maka tidak ada yang jalan. Industri halal tidak jalan kalau tidak ada pengusaha, keuangan syariah juga tidak ada karena tidak ada yang menggunakan, zakat pun tidak ada, makanya pengembangan keuangan syariah untuk menyemai dan mengembangkan pengusaha menjadi sangat strategis," kata Wapres pula.
Kegiatan bisnis syariah juga perlu didukung dengan pengembangan "Halal Export Center" untuk pendampingan UKM Eksportir Produk Halal, termasuk penyediaan Rumah Produksi Bersama.
"Selain itu semua, saya tekankan kembali pentingnya penguatan literasi ekonomi dan keuangan syariah dengan menggerakkan semua lini, termasuk untuk mendukung terciptanya ekosistem dan infrastruktur syariah yang berkelanjutan," kata Wapres.
Wapres berharap KDEKS Bengkulu dapat mendorong implementasi diversifikasi kurikulum ekonomi syariah di sekolah-sekolah, memperluas kampanye merek ekonomi syariah, menerbitkan pedoman bagi penceramah, ustaz dan kiai sebagai pengenalan ekonomi dan keuangan syariah dalam ceramah-ceramahnya.
"Ekonomi syariah bersifat inklusif, bukan saja untuk orang Islam tapi semua golongan, rahmatan lil alamin, tapi bagi orang Islam, ekonomi syariah jadi kewajiban karena kita diperintah Allah SWT untuk mengonsumsi yang halal-halal saja," ujar Wapres.
Wapres menjelaskan penggolongan halal dan haram dapat dibedakan dari jenis zat dan pengolahannya serta cara memperolehnya.
"Di sini relevansinya ekonomi syariah adalah cara memperolehnya yang sesuai dengan syariah, kewajiban umat Islam. Dapat disimpulkan ekonomi syariah adalah untuk menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka melalui ekonomi dan keuangan syariah," kata Wapres pula.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2023
"KDEKS dapat memberikan perhatian khusus pada setidaknya 3 ribu masjid dan puluhan pondok pesantren yang telah terdaftar di Provinsi Bengkulu. Potensi ini agar dioptimalkan sebagai kekuatan pemberdayaan ekonomi masyarakat," kata Wapres Ma'ruf Amin dalam pengukuhan KDEKS Provinsi Bengkulu di Balai Raya Semarak, Kota Bengkulu, Rabu.
KDEKS adalah perpanjangan tangan dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sebagai tim yang bertugas untuk meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah serta menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia. Wapres Ma'ruf Amin bertugas sebagai Wakil Ketua sekaligus Ketua Harian KNEKS.
Hingga saat ini sudah ada 13 KDEKS yang terbentuk di 13 provinsi yaitu Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo.
KDEKS Bengkulu adalah KDEKS ke-14 yang diresmikan pembentukannya.
"Saya mendengar ada ponpes yang sudah berhasil mengembangkan wisata religi dan budi daya lebah madu. Ini contoh bagus yang harus ditularkan ke ponpes-ponpes lain, baik di dalam maupun luar wilayah Bengkulu," kata Wapres.
Selanjutnya dalam hal pengembangan dana sosial syariah, pemanfaatan potensi zakat dan wakaf Wapres meminta agar KDEKS dapat mengarahkan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan usaha mikro kecil.
"Selain itu, pengelolaan wakaf dapat didorong ke arah program wakaf uang dan wakaf produktif. Secara khusus, saya ucapkan selamat kepada Gubernur Provinsi Bengkulu, sebagai gubernur pendukung utama pengelolaan zakat dalam BAZNAS Award 2023," ujar Wapres.
Wapres Ma'ruf juga meminta agar KDEKS Bengkulu dapat terus bersinergi untuk mendorong kegiatan bisnis kewirausahaan syariah, seperti pengembangan Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat (KHAS), baik di area wisata maupun pusat perbelanjaan di Bengkulu.
"Bisnis syariah menyangkut industri halal maupun industri keuangan, bahkan juga dana sosial seperti wakaf dan zakat intinya adalah para pengusaha. Kalau tidak ada para pengusaha maka tidak ada yang jalan. Industri halal tidak jalan kalau tidak ada pengusaha, keuangan syariah juga tidak ada karena tidak ada yang menggunakan, zakat pun tidak ada, makanya pengembangan keuangan syariah untuk menyemai dan mengembangkan pengusaha menjadi sangat strategis," kata Wapres pula.
Kegiatan bisnis syariah juga perlu didukung dengan pengembangan "Halal Export Center" untuk pendampingan UKM Eksportir Produk Halal, termasuk penyediaan Rumah Produksi Bersama.
"Selain itu semua, saya tekankan kembali pentingnya penguatan literasi ekonomi dan keuangan syariah dengan menggerakkan semua lini, termasuk untuk mendukung terciptanya ekosistem dan infrastruktur syariah yang berkelanjutan," kata Wapres.
Wapres berharap KDEKS Bengkulu dapat mendorong implementasi diversifikasi kurikulum ekonomi syariah di sekolah-sekolah, memperluas kampanye merek ekonomi syariah, menerbitkan pedoman bagi penceramah, ustaz dan kiai sebagai pengenalan ekonomi dan keuangan syariah dalam ceramah-ceramahnya.
"Ekonomi syariah bersifat inklusif, bukan saja untuk orang Islam tapi semua golongan, rahmatan lil alamin, tapi bagi orang Islam, ekonomi syariah jadi kewajiban karena kita diperintah Allah SWT untuk mengonsumsi yang halal-halal saja," ujar Wapres.
Wapres menjelaskan penggolongan halal dan haram dapat dibedakan dari jenis zat dan pengolahannya serta cara memperolehnya.
"Di sini relevansinya ekonomi syariah adalah cara memperolehnya yang sesuai dengan syariah, kewajiban umat Islam. Dapat disimpulkan ekonomi syariah adalah untuk menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka melalui ekonomi dan keuangan syariah," kata Wapres pula.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2023