Buruh desak Pemkot Bengkulu bentuk dewan pengupahan

Bengkulu (Antara) - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Niaga dan Bank (SPSI-Niba) mendesak Pemerintah Kota Bengkulu segera membentuk dewan pengupahan untuk daerah itu.

"Sampai saat ini belum ada dewan pengupahan, terutama untuk buruh niaga. Ini bisa berpotensi menimbulkan konflik di lapangan," kata Ketua SPSI-Niba Kota Bengkulu, Ridwan Marigo di Bengkulu, Selasa.

Dia mengatakan, para buruh niaga di daerah itu, berharap dengan upah yang sesuai dengan kebutuhan pokok saat ini, namun tanpa ada dewan pengupahan, menjadikan patokan upah standar sulit terwujud.

"Sekarang harga bahan pokok melonjak, namun tidak ada pengupahan yang jelas, misalnya untuk buruh niaga. Mereka berharap untuk mengangkut satu koli barang dikenakan jasa sebesar Rp30 ribu, namun sampai saat ini masih dipatok harga tahun 2010, yakni sebesar Rp15 ribu, ketika mereka di lapangan menaikkan sepihak ini akan berbuntut panjang," kata dia.

Biaya jasa yang diharapkan buruh tersebut, menurut dia, sudah selayaknya dipertimbangkan pemerintah kota, karena mengingat kondisi perekonomian kekinian.

Dewan pengupahan, kata dia, berperan penting untuk mengakomodasi kebutuhan buruh bersama dengan kepentingan pengusaha serta pemerintah kota selaku pemilik wilayah.