KPK: ASN mesti membiasakan diri melaporkan indikasi gratifikasi

 

"Contohnya, saya waktu ke Bengkulu dari Jakarta lewat jalur darat, mampir di Kabupaten Kaur (Provinsi Bengkulu), di sana saya diberi hadiah makanan hasil Bumdes setempat. Kalau saya bukan KPK belum tentu saya diberi itu, itu namanya gratifikasi," kata Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK RI Yulianto Sapto Prasetyo di Bengkulu, Selasa.

Baca juga: KPK: Pengaruh keluarga dan lingkungan bisa dorong ASN lakukan korupsi

 

Ketika disuguhkan pemberian yang terindikasi gratifikasi tersebut, kata dia langkah selanjutnya yakni dengan melaporkan ke instansi tempat bekerja.

 

"Saya laporkan sebagai gratifikasi. Walaupun dalam hal-hal kecil, bentuk gratifikasi harus dilaporkan," kata dia.

 

Hal itu menurutnya dilakukan untuk meningkatkan kesadaran abdi negara agar tidak terjebak dalam mentalitas dan tindakan korupsi saat menjalankan tugas-tugasnya.

 

"Dari hal kecil, ketika gratifikasi yang diberikan sesuatu yang mahal, pasti pemberian itu dikemudian hari akan menjadi beban moral dalam bertugas, ada konflik kepentingan, beban moral. Suatu saat bertemu dengan pemberi, nanti ada rasa tidak enak untuk tidak memberikan bantuan balik padanya," kata Sapto.

Baca juga: Pemprov Bengkulu dan KPK cegah potensi tindakan korupsi pada pemilu

 

Sadar dan selalu menghindar dari berbagai metode serta model gratifikasi kata dia merupakan upaya dalam memutus rantai beban moral ASN terhadap pihak-pihak berkepentingan di kemudian hari.

 

"Laporkan kalau ada pemberian atau gratifikasi ke instansi bapak ibu, ke atasan. Setiap ada pemberian laporkan," ujarnya.

Sapto menyampaikan hal tersebut kepada para ASN pemerintahan di Provinsi Bengkulu dalam rangkaian Roadshow Bus KPK di Bengkulu. Roadshow akan berlangsung sampai 3 September 2023, kemudian Roadshow Bus KPK akan mengunjungi provinsi selanjutnya yang ada di Pulau Sumatera.