Pangkalpinang (Antara) - Presiden RI Joko Widodo menginginkan ada strategi ke depan agar timah bisa menjadi komoditas penting dan bisa mengendalikan pasar dunia.

"Yang paling penting bagaimana strategi ke depan agar timah bisa jadi komoditas, bisa mengendalikan pasar dunia. Karena apa? Seperti yang disampaikan dari swasta maupun BUMN, terlalu banyak timah ilegal," kata Presiden Jokowi di sela kunjungan ke PT Trinindo Inter Nusa, Jalan TPI Ketapang Pangkalpinang Bangka Belitung, Minggu.

Menurut dia, komoditas timah yang membanjiri pasar timah dunia haruslah timah legal.

Oleh karena itu, kata Presiden, harus ada cara khusus untuk mengendalikan timah ilegal, khususnya di Indonesia.

"Caranya bagaimana? Kalau kita mau mengendalikan timah ilegal itu, tambang rakyat harus dikelola, di-'manage', baik oleh bapak angkatnya swasta maupun BUMN," katanya.

Selain itu, manajemen harus diawasi dan dibenahi dengan lebih profesional.

"Kemudian, ada badan usaha, entah koperasi, CV atau PT. Harus seperti itu," kata Presiden.

Timah ilegal, menurut Presiden, harus dipotong rantai operasinya meskipun dikendalikan dengan modal yang besar.

Terkait dengan kendala ekspor timah, Jokowi berpendapat bahwa relatif banyak sekali regulasi yang harus diperbaiki.

"Akan tetapi, juga harus ada, problem lapangan yang diselesaikan. Saya sudah sampaikan kepada Pak Menko, gubernur, dan swasta, BUMN, kita segera rumuskan," katanya.

Kepala Negara mengakui bahwa pihaknya sudah tahu kondisi dunia pertimahan saat ini seperti apa.

"Kondisinya memang semua komoditas semua turun, tidak hanya timah, semuanya. Sawit turun. Karena perdagangan komoditas di dunia turun semua," katanya.

Pada kesempatan itu, sejumlah menteri mendampingi Presiden dalam kunjungan kerjanya, di antaranya Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko PMK Puan Maharani, dan Menperin Saleh Husin, serta Kepala BKPM Franky Sibarani dan Gubernur Babel Rustam Effendi.***3***

Pewarta:

Editor : Musriadi


COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015