Penarikan PBB Rejanglebong baru 41,41 persen

Rejanglebong (Antara) - Penarikan pajak bumi dan bangunan (PBB) Kabupaten Rejanglebong, Provinsi Bengkulu,  tahun ini baru terealisasi Rp547,2 juta atau 41,41 persen dari target Rp1,3 miliar.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Rejanglebong, Endang Usmansyah, saat membuka rapat koordinasi dan evaluasi PBB dan penerimaan asli daerah (PAD) dengan sejumlah SKPD , Sabtu, mengatakan pencapaian realisasi PBB dan PAD Rejanglebong 2015 masih rendah dan sudah  mendekati jatuh tempo.

"Jatuh tempo pelunasan PBB tinggal beberapa minggu lagi, sedangkan realisasi penarikannya baru terealisasi sebesar Rp547,2 juta atau 41,41 persen dari target Rp1,3 miliar, kalau ini tidak dikejar maka sulit terpenuhi," katanya.

Pelunasan PBB tahun ini kata dia, akan jatuh tempo pada 30 September , namun di daerah itu ada beberapa kecamatan yang pelunasannya masih nol persen.

Data realisasi penerimaan PBB hingga Agustus tambah dia, tertinggi dicapai oleh Kecamatan Curup sebesar Rp152,7 juta atau 48,72 persen dari target Rp313,5 juta. Sementara itu Kecamatan Sindang Beliti Ilir tercatat sebagai daerah terkecil yang ditargetkan yakni sebesar Rp15,3 juta namun belum ada realisasi sama sekali.

Sedangkan untuk realisasi PAD daerah itu kata dia, juga masih rendah, karena hingga saat ini baru mencapai Rp34,6 miliar atau 54,42 persen dari target Rp63,6 miliar.

Realisasi PAD daerah tersebut tambah dia, terbesar berada di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) yang mencapai Rp8,8 miliar dari target Rp6,012 miliar atau 146,91 persen. Sedangkan realisasi PAD di Dinas Pekerjaan Umum setempat baru mencapai Rp99,2 juta dari target Rp500 juta atau 19,86 persen.

Pencapaian PAD maupun penarikan PBB di daerah itu kata dia, seharusnya sudah diatas 70 persen, karena sudah mendekati jatuh tempo dan akhir tahun.

Minimnya ralisasi PAD dan PBB di Rejanglebong, menurut dia, disebabkan beberapa faktor diantaranya laporan tidak tepat waktu dan lemahnya fungsi kontrol. Kemudan tidak singkronnya data yang dimiliki Dispenda dengan yang dimiliki oleh DPKAD serta data Dispenda dengan Bank Bengkulu terkait dengan PBB.

Untuk itu dia meminta masing-masing SKPD terkait untuk bersinergi dengan baik sehingga menghasilkan data yang tepat agar realisasi penarikan PBB dan PAD dapat dicapai dengan maksimal.***3***