Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong dilakukan pengusutan atas dugaan penyiksaan warga sipil di Papua oleh oknum anggota TNI, yang videonya tersebar luas di masyarakat (viral).
“Saya meminta agar video yang viral segera ditelusuri faktanya. Tentu, besar harapan prajurit kita tidak terlibat dalam tindakan biadab tersebut, namun apabila terbukti benar, oknum terkait harus ditindak dengan tegas sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” tegas Plt. Deputi V KSP Rumadi Ahmad dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.
Rumadi mengatakan pemerintah memiliki komitmen yang luar biasa terhadap percepatan pembangunan Papua, baik dari segi regulasi maupun anggaran.
Perhatian pemerintah terhadap pembangunan di Papua, sambung dia, juga bisa dilihat dari seringnya Presiden Joko Widodo berkunjung ke Papua untuk memantau pembangunan secara langsung.
Rumadi menekankan konsep pembangunan pemerintah di Papua menegaskan keamanan masyarakat. Untuk itu pemenuhan HAM dan penegakan hukum menjadi hal yang fundamental dan esensial.
TNI sendiri, ujar dia, memiliki peran yang sangat strategis untuk menghadirkan rasa aman di Papua.
"Jika video tersebut terbukti benar, tindakan oleh segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab bisa menjadi sangat disruptif terhadap pembangunan yang sudah dirancang dan dilaksanakan dengan sedemikian baik,” kata Rumadi.
Sementara itu pihak TNI sendiri tengah menyelidiki video berisi rekaman penganiayaan terhadap seorang pria yang diduga oleh prajurit TNI di Papua.
Tayangan itu, yang viral di media sosial, menampilkan aksi sejumlah pria, salah satunya diduga prajurit, bergantian memukuli dan menganiaya seorang pria yang dalam keadaan terikat dan luka-luka berdiri di dalam drum.
"(Penganiayaan itu) diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI, dan TNI saat ini sedang melakukan penyelidikan," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024
“Saya meminta agar video yang viral segera ditelusuri faktanya. Tentu, besar harapan prajurit kita tidak terlibat dalam tindakan biadab tersebut, namun apabila terbukti benar, oknum terkait harus ditindak dengan tegas sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” tegas Plt. Deputi V KSP Rumadi Ahmad dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.
Rumadi mengatakan pemerintah memiliki komitmen yang luar biasa terhadap percepatan pembangunan Papua, baik dari segi regulasi maupun anggaran.
Perhatian pemerintah terhadap pembangunan di Papua, sambung dia, juga bisa dilihat dari seringnya Presiden Joko Widodo berkunjung ke Papua untuk memantau pembangunan secara langsung.
Rumadi menekankan konsep pembangunan pemerintah di Papua menegaskan keamanan masyarakat. Untuk itu pemenuhan HAM dan penegakan hukum menjadi hal yang fundamental dan esensial.
TNI sendiri, ujar dia, memiliki peran yang sangat strategis untuk menghadirkan rasa aman di Papua.
"Jika video tersebut terbukti benar, tindakan oleh segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab bisa menjadi sangat disruptif terhadap pembangunan yang sudah dirancang dan dilaksanakan dengan sedemikian baik,” kata Rumadi.
Sementara itu pihak TNI sendiri tengah menyelidiki video berisi rekaman penganiayaan terhadap seorang pria yang diduga oleh prajurit TNI di Papua.
Tayangan itu, yang viral di media sosial, menampilkan aksi sejumlah pria, salah satunya diduga prajurit, bergantian memukuli dan menganiaya seorang pria yang dalam keadaan terikat dan luka-luka berdiri di dalam drum.
"(Penganiayaan itu) diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI, dan TNI saat ini sedang melakukan penyelidikan," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024