Wapres diskusi kerukunan antar-umat beragama Papua

Jakarta (Antara) - Wakil Presiden Jusuf Kalla telah berdiskusi dengan Forum Komunikasi Umat Beragama Papua mengenai kerukunan antar-umat beragama di provinsi tersebut.

"Untuk tetap menjaga toleransi dan perdamaian, Pak JK juga berharap agar tokoh-tokoh agama lebih sering untuk saling mengunjungi dan berkomunikasi agar pemahaman makin meningkat," demikian Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah, dalam pesan pendeknya kepada media di Jakarta, Selasa.

Wapres telah menerima kunjungan Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Papua Pendeta Lipiyus Biniluk di rumah kediaman Wapres di Jalan Diponegoro, Jakarta.

Dalam diskusi tersebut, Wapres menyampaikan apresiasi kepada forum tersebut atas upaya mewujudkan perdamaian antar-umat beragama di Papua.

"Semua agama mendoakan kedamaian, semua agama cinta damai. Memang ada kasus yang kadang bernuansa agama dan itulah yang harus kita senantiasa cegah dan selesaikan," kata Husain menjelaskan ucapan Wapres.

JK mengatakan sejumlah kasus konflik berlatar belakang agama yang terjadi di Indonesia masih lebih baik dibanding yang terjadi di Filipina dan Thailand.

Wapres menjelaskan Indonesia lebih toleran terhadap perbedaan agama.

"RI sangat toleran, buktinya simbol wisata kita Borobudur. Padahal negeri kita mayoritas muslim. Contoh lain adalah hari libur nasional di Indonesia adalah untuk semua hari raya agama. Kabinet selalu ada yang Kristen dan penganut agama lainnya," jelas Wapres JK.

Wapres juga menjelaskan kepemimpinan dari gubernur yang beragama non-muslim dapat diterima dengan baik oleh umat muslim.

JK menjelaskan Islam di Indonesia moderat dan warga Indonesia bersikap toleran.

"Tiap agama ada yang moderat dan radikal, tetapi agama pada dasarnya damai. Banyak kasus yang seolah-olah agama, padahal sebenarnya politik seperti contoh di Ambon dan Poso," jelas Wapres.

Sementara itu Lipiyus menjelaskan komunikasi yang aktif antara pemuka agama di Papua membantu upaya peredaman konflik agama.

"Sejak Papua menjadi bagian integral Republik Indonesia, tidak pernah terjadi konflik agama. Kasus Tolikara hanyalah masalah komunikasi antar elit di wilayah tersebut," jelas Lipiyus.

Dia juga menyampaikan keprihatinan atas insiden pembakaran rumah ibadah yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil.

Lipiyus meminta pemerintah memfasilitasi pengembalian penduduk yang mengungsi dan membangun gereja. ***2***