Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan usulan menghadirkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo ke sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 bakal tergantung kepada kebutuhan hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya hakim MK pun bakal menilai urgensi atas opsi pemanggilan tersebut berdasarkan dengan kebutuhan klarifikasi atas perkara PHPU. Sehingga menurutnya usulan tersebut bakal ditentukan oleh subjektivitas dari para hakim.
"Ya kita lihat saja nanti apakah dipanggil atau tidak. Ya kalau dipanggil pun nanti apa yang ingin dijelaskan, apa yang mau diklarifikasi oleh Kapolri, belum tahu juga," kata Ujang saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan hal terkait Kapolri untuk dihadirkan ke sidang PHPU di MK itu masih bersifat permohonan. Sehingga belum tentu hakim pun bakal mengabulkan permohonan dari penggugat atau pemohon.
Ia mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat kepada Mahkamah Konstitusi terkait permintaan tersebut. Alasan pengajuan nama Kapolri, karena menurut pihaknya terdapat banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024