Paris (Antara) - Para pemuka agama menyerukan pentingnya aksi bersama seluruh penduduk bumi untuk mengatasi perubahan iklim, dan mendesak para kepala pemerintahan menyepakati komitmen terikat hukum untuk menjaga suhu rata-rata dunia tidak melebihi peningkatan 2 derajat Celsius di atas suhu rata-rata pra-industri.
"Saatnya mengambil langkah nyata untuk mengatasi perubahan iklim, dan sebenarnya di tingkat masyarakat sudah berjalan," kata Direktur Wahid Institut, Yeni Wahid saat dialog dengan topik "Faith Action on Global Climate Change" di anjungan Indonesia, arena KTT Iklim di Le Bourget, Paris, Selasa.
Yeni bersama Ketua Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsuddin, Achbishop Serafim Kykotis dari Gereja Ortodoks Yunani dan Ciara Sharon dari Global Catholic Climate Change menjadi pemateri dalam kegitan yang dihelat Yayasan Siaga Bumi itu.
Yeni berpendapat bahwa selama ini masyarakat sudah menjalankan langkah-langkah adaptasi untuk mengatasi perubahan iklim. Langkah tersebut salah satunya adalah pembentukan santri siaga bencana dan lainnya.
Ketua Tim Pengarah Siaga Bumi yang juga Dewan Penasihat MUI, Din Syamsyuddin menilai bahwa saat ini memang tidak ada perang, tapi belum ada kedamaian, yang diakibatkan kerusakan lingkungan.
Karena itu, menurut Din semua pihak harus turun tangan untuk menghentikan kerusakan lingkungan dan mengatasi perubahan iklim. Kalangan umat beragama di Indonesia kata dia sudah memulai gerakan tersebut dengan mendeklarasikan Gerakan Indonesia Bergerak Menyelamatkan Bumi atau Siaga Bumi.
Di tingkat masyarakat kata Din sudah terbentuk gerakan nyata antara lain menciptakan Eco Madrasah dam Eco Pesantren yang mengarahkan peserta didik agar mendapat lingkungan sehat dengan upaya yang diciptakan sendiri.
Din menambahkan bahwa Indonesia masuk dalam 10 besar negara penyumbang polusi terbesar dunia, dan peringkat tersebut dikhawatirkan akan makin menanjak dengan adanya kabut asap akibat kebakaran di Pulau Sumatera dan Kalimantan.
"Pemerintah pasti sudah melakukan langkah nyata agar kebakaran yang menyumbang polusi tidak berulang setiap tahun," ucapnya.
Penegakan hukum menurut Din juga menjadi perangkat penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku pembakar hutan.
Komitmen Indonesia dalam penurunan emisi sudah disampaikan Presiden Joko Widodo saat pidato dalam forum "Leaders Event" pada Senin (30/11). Pemerintah Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebesar 29 persen pada 2030 dan sebesar 41 persen dengan bantuan internasional.***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015
"Saatnya mengambil langkah nyata untuk mengatasi perubahan iklim, dan sebenarnya di tingkat masyarakat sudah berjalan," kata Direktur Wahid Institut, Yeni Wahid saat dialog dengan topik "Faith Action on Global Climate Change" di anjungan Indonesia, arena KTT Iklim di Le Bourget, Paris, Selasa.
Yeni bersama Ketua Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsuddin, Achbishop Serafim Kykotis dari Gereja Ortodoks Yunani dan Ciara Sharon dari Global Catholic Climate Change menjadi pemateri dalam kegitan yang dihelat Yayasan Siaga Bumi itu.
Yeni berpendapat bahwa selama ini masyarakat sudah menjalankan langkah-langkah adaptasi untuk mengatasi perubahan iklim. Langkah tersebut salah satunya adalah pembentukan santri siaga bencana dan lainnya.
Ketua Tim Pengarah Siaga Bumi yang juga Dewan Penasihat MUI, Din Syamsyuddin menilai bahwa saat ini memang tidak ada perang, tapi belum ada kedamaian, yang diakibatkan kerusakan lingkungan.
Karena itu, menurut Din semua pihak harus turun tangan untuk menghentikan kerusakan lingkungan dan mengatasi perubahan iklim. Kalangan umat beragama di Indonesia kata dia sudah memulai gerakan tersebut dengan mendeklarasikan Gerakan Indonesia Bergerak Menyelamatkan Bumi atau Siaga Bumi.
Di tingkat masyarakat kata Din sudah terbentuk gerakan nyata antara lain menciptakan Eco Madrasah dam Eco Pesantren yang mengarahkan peserta didik agar mendapat lingkungan sehat dengan upaya yang diciptakan sendiri.
Din menambahkan bahwa Indonesia masuk dalam 10 besar negara penyumbang polusi terbesar dunia, dan peringkat tersebut dikhawatirkan akan makin menanjak dengan adanya kabut asap akibat kebakaran di Pulau Sumatera dan Kalimantan.
"Pemerintah pasti sudah melakukan langkah nyata agar kebakaran yang menyumbang polusi tidak berulang setiap tahun," ucapnya.
Penegakan hukum menurut Din juga menjadi perangkat penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku pembakar hutan.
Komitmen Indonesia dalam penurunan emisi sudah disampaikan Presiden Joko Widodo saat pidato dalam forum "Leaders Event" pada Senin (30/11). Pemerintah Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebesar 29 persen pada 2030 dan sebesar 41 persen dengan bantuan internasional.***4***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015