Paris (Antara) - Pemerintah Indonesia melibatkan sejumlah negosiator nonformal dari kalangan diplomat hingga tokoh agama untuk mendukung Indonesia dalam mencapai kesepakatan internasional terikat hukum tentang penurunan emisi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Iklim ke-21 di Paris, Perancis.
Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim, Rachmat Witoelar di Paris, Perancis pada hari kedua perundingan, Rabu, mengatakan bahwa para negosiator nonformal tersebut berperan penting meloloskan konsep yang ditawarkan pemerintah Indonesia tentang agenda mitigasi perubahan iklim hingga skema pendanaan.
Para negosiator nonformal tersebut antara lain Menteri Luar Negeri periode 2001-2009 Hasan Wirajuda, Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Djauhari Oratmangun hingga Dewan Pengarah Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsuddin.
"Mereka sudah punya pengalaman dan jaringan kuat, seperti Pak Hasan Wirajuda, termasuk Pak Din Syamsuddin," katanya.
Ia mengatakan para negosiator nonformal tersebut bersama sekitar 60 orang perunding atau negosiator formal Indonesia lainnya akan bekerja hingga akhir pekan untuk memperjuangkan apa yang ingin dicapai di COP 21 ini.
Hingga saat ini kata Rachmat, Indonesia masih komitmen untuk menjaga suhu rata-rata dunia tidak melebihi peningkatan 2 derajat Celsius di atas suhu rata-rata pra-industri.
Dewan Penasihat MUI, Din Syamsyuddin sebelumnya menegaskan bahwa komitmen kepala pemerintahan akan menjadi penentu masa depan bumi.
"Saat ini memang tidak ada perang, tapi belum ada kedamaian, yang diakibatkan kerusakan lingkungan," kata Din yang juga mengikuti COP 21 di Paris.
Menurut dia semua pihak harus turun tangan untuk menghentikan kerusakan lingkungan dan mengatasi perubahan iklim. Indonesia kata dia, masuk dalam 10 besar negara penyumbang polusi terbesar dunia, dan peringkat tersebut dikhawatirkan akan makin menanjak dengan adanya kabut asap akibat kebakaran di Pulau Sumatera dan Kalimantan.
"Tapi pemerintah sudah berkomitmen melakukan mitigasi salah satunya di sektor pengelolaan hutan dan lahan, termasuk restorasi dan moratorium izin di ekosistem gambut," ucapnya.
Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di forum "Leaders Event"di Le Bourget, Paris pada Senin (30/11) menegaskan komitmen Indonesia menurunkan emisi sebesar 29 persen pada 2030 dan sebesar 41 persen dengan bantuan internasional.
Untuk mencapai kesepakatan Paris, menurut Presiden semua pihak harus berkontribusi dalam aksi mitigasi dan adaptasi, terutama negara maju melalui mobilisasi pendanaan sebesar 100 miliar dolar Amerika hingga 2020 dan ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya.
Saat ini pejabat dari 195 negara memiliki waktu satu pekan untuk merampingkan rancangan kesepakatan yang kini masih setebal 50 halaman menjadi tingkat yang bisa ditangani, sehingga para pemimpin mereka dapat membacanya ketika berunding di meja perundingan pekan depan.***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015
Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim, Rachmat Witoelar di Paris, Perancis pada hari kedua perundingan, Rabu, mengatakan bahwa para negosiator nonformal tersebut berperan penting meloloskan konsep yang ditawarkan pemerintah Indonesia tentang agenda mitigasi perubahan iklim hingga skema pendanaan.
Para negosiator nonformal tersebut antara lain Menteri Luar Negeri periode 2001-2009 Hasan Wirajuda, Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Djauhari Oratmangun hingga Dewan Pengarah Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsuddin.
"Mereka sudah punya pengalaman dan jaringan kuat, seperti Pak Hasan Wirajuda, termasuk Pak Din Syamsuddin," katanya.
Ia mengatakan para negosiator nonformal tersebut bersama sekitar 60 orang perunding atau negosiator formal Indonesia lainnya akan bekerja hingga akhir pekan untuk memperjuangkan apa yang ingin dicapai di COP 21 ini.
Hingga saat ini kata Rachmat, Indonesia masih komitmen untuk menjaga suhu rata-rata dunia tidak melebihi peningkatan 2 derajat Celsius di atas suhu rata-rata pra-industri.
Dewan Penasihat MUI, Din Syamsyuddin sebelumnya menegaskan bahwa komitmen kepala pemerintahan akan menjadi penentu masa depan bumi.
"Saat ini memang tidak ada perang, tapi belum ada kedamaian, yang diakibatkan kerusakan lingkungan," kata Din yang juga mengikuti COP 21 di Paris.
Menurut dia semua pihak harus turun tangan untuk menghentikan kerusakan lingkungan dan mengatasi perubahan iklim. Indonesia kata dia, masuk dalam 10 besar negara penyumbang polusi terbesar dunia, dan peringkat tersebut dikhawatirkan akan makin menanjak dengan adanya kabut asap akibat kebakaran di Pulau Sumatera dan Kalimantan.
"Tapi pemerintah sudah berkomitmen melakukan mitigasi salah satunya di sektor pengelolaan hutan dan lahan, termasuk restorasi dan moratorium izin di ekosistem gambut," ucapnya.
Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di forum "Leaders Event"di Le Bourget, Paris pada Senin (30/11) menegaskan komitmen Indonesia menurunkan emisi sebesar 29 persen pada 2030 dan sebesar 41 persen dengan bantuan internasional.
Untuk mencapai kesepakatan Paris, menurut Presiden semua pihak harus berkontribusi dalam aksi mitigasi dan adaptasi, terutama negara maju melalui mobilisasi pendanaan sebesar 100 miliar dolar Amerika hingga 2020 dan ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya.
Saat ini pejabat dari 195 negara memiliki waktu satu pekan untuk merampingkan rancangan kesepakatan yang kini masih setebal 50 halaman menjadi tingkat yang bisa ditangani, sehingga para pemimpin mereka dapat membacanya ketika berunding di meja perundingan pekan depan.***3***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2015