Mukomuko terima penghargaan terbaik kategori tangani stunting

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menerima penghargaan terbaik kategori keterjangkauan, intervensi, pelayanan untuk percepatan penurunan stunting di daerah ini.

 

Penghargaan diberikan oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat acara forum koordinasi penilaian Pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting.

 

"Penghargaan itu diterima oleh Wakil Bupati Mukomuko Wasri di Kota Bengkulu," kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Mukomuko Panji Surya di Mukomuko, Selasa.

 

Ia mengatakan, pemerintah provinsi memberikan penghargaan kepada daerah ini atas kinerja pemerintah daerah dalam melakukan delapan aksi konvergensi penurunan stunting.

 

Ia menambahkan, pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan dalam rangka penurunan stunting di daerah ini melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Ia menyebutkan, sejumlah OPD terkait tersebut misalnya Dinkes, Dinsos, Disperindagkop, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Disdukcapil, Dinas Perkim, Dinas PUPR, dan OPD lainnya.

 

"Setelah ini, ke depan tentunya kami akan meningkatkan lagi kinerja, kerja keras lagi dengan tetap kerja sama seluruh OPD terkait, steakholder terkait di bawah tim penurunan percepatan penurunan stunting (TPPS) di setiap desa," ujarnya.

Untuk jumlah atau angka stunting di daerah ini tahun 2024, katanya, sampai sekarang angka resmi belum keluar, tetapi target tetap 14 persen sesuai dengan target yang ditetapkan secara nasional.

Ia menerangkan, dalam melakukan penanganan stunting di daerah ini, ada tahapan audit kasus stuting (AKS), setelah itu baru hasil audit kasus stunting mana diduga stunting. AKS melibatkan orang kesehatan dan ahli gizi.

"Setelah kami temukan dugaan itu kami intervensi, misalnya karena sanitasi buruk kami koordinasi dengan Dinas Perkim," ujarnya.

 

Kemudian, katanya, kalau misalnya ada anak yang mengalami gizi buruk minta dinas kesehatan intervensi kekurangan apa dikasih makanan tambahan tablet makanan.

 

Ia menerangkan, bahwa masing-masing desa tiga orang tim pendamping keluarga (TPK) terdiri atas bidan, kader PKK, kader KB.