Menteri Luar Negeri Bangladesh Hasan Mahmun pada Rabu mengatakan bahwa kementerian telah berkomunikasi resmi dengan diplomat asing, dan meminta mereka untuk tidak membuat "pernyataan publik apapun" terkait aksi protes mahasiswa di negara itu.
Negara Asia Selatan itu mengalami gejolak protes penuh kekerasan oleh mahasiswa universitas yang menuntut reformasi dalam kuota pekerjaan pemerintah.
Setelah lima hari kekacauan yang menewaskan lebih dari 150 orang, Mahkamah Agung Bangladesh memerintahkan pengurangan sistem kuota tersebut dari 57 persen menjadi 7 persen.
Dengan meningkatnya aksi protes dan kekerasan, pemerintah kemudian memberlakukan jam malam dan pemadaman internet total sejak Jumat (19/7).
Menteri Luar Negeri Mahmud sebelumnya mengaitkan pemadaman internet dengan "penjahat" yang merusak jalur pita lebar (broadband) di berbagai lokasi, sehingga menyebabkan penyebaran informasi yang salah.
"Beberapa misi asing menyampaikan kekhawatirannya mengenai situasi saat ini, yang sepertinya dipicu informasi salah. Mereka juga tidak menyadari skala vandalisme berkedok protes dalam beberapa hari terakhir,” kata Mahmud kepada media.
Mahmud berencana mengadakan tur bagi perwakilan misi asing untuk menunjukkan "kebenaran" dan menggambarkan “tingkat kerusakan,” tambahnya.
Sebelumnya pada hari itu, Mahmud mengunjungi fasilitas pemerintahan di Dhaka yang rusak akibat kerusuhan pekan lalu bersama 49 misi asing dan 23 duta besar di Bangladesh.
“Pada konferensi pers yang diadakan di State Guest House Padma di ibu kota,” Mahmud mengatakan kepada wartawan, “diplomat asing menyatakan dukungan mereka, dan mengakui situasi ini sebagai masalah internal Bangladesh.”
Mengenai pertanyaan diplomat mengenai korban jiwa selama pergerakan kuota, Mahmud mengatakan, "Ada minat yang luas terhadap informasi ini. Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang mengumpulkan rincian yang diperlukan."
Ia juga menjawab kekhawatiran mengenai rumor yang beredar di luar negeri, dengan mengatakan, “Narasi palsu sedang disebarkan terhadap bangsa kita di berbagai lokasi di luar negeri.”
“Kami memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa koalisi anti-kemerdekaan BNP-Jamaat (partai oposisi), dengan dukungan dari diaspora Pakistan, berada di balik upaya ini,” tambahnya.
Sumber: Anadolu
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024
Negara Asia Selatan itu mengalami gejolak protes penuh kekerasan oleh mahasiswa universitas yang menuntut reformasi dalam kuota pekerjaan pemerintah.
Setelah lima hari kekacauan yang menewaskan lebih dari 150 orang, Mahkamah Agung Bangladesh memerintahkan pengurangan sistem kuota tersebut dari 57 persen menjadi 7 persen.
Dengan meningkatnya aksi protes dan kekerasan, pemerintah kemudian memberlakukan jam malam dan pemadaman internet total sejak Jumat (19/7).
Menteri Luar Negeri Mahmud sebelumnya mengaitkan pemadaman internet dengan "penjahat" yang merusak jalur pita lebar (broadband) di berbagai lokasi, sehingga menyebabkan penyebaran informasi yang salah.
"Beberapa misi asing menyampaikan kekhawatirannya mengenai situasi saat ini, yang sepertinya dipicu informasi salah. Mereka juga tidak menyadari skala vandalisme berkedok protes dalam beberapa hari terakhir,” kata Mahmud kepada media.
Mahmud berencana mengadakan tur bagi perwakilan misi asing untuk menunjukkan "kebenaran" dan menggambarkan “tingkat kerusakan,” tambahnya.
Sebelumnya pada hari itu, Mahmud mengunjungi fasilitas pemerintahan di Dhaka yang rusak akibat kerusuhan pekan lalu bersama 49 misi asing dan 23 duta besar di Bangladesh.
“Pada konferensi pers yang diadakan di State Guest House Padma di ibu kota,” Mahmud mengatakan kepada wartawan, “diplomat asing menyatakan dukungan mereka, dan mengakui situasi ini sebagai masalah internal Bangladesh.”
Mengenai pertanyaan diplomat mengenai korban jiwa selama pergerakan kuota, Mahmud mengatakan, "Ada minat yang luas terhadap informasi ini. Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang mengumpulkan rincian yang diperlukan."
Ia juga menjawab kekhawatiran mengenai rumor yang beredar di luar negeri, dengan mengatakan, “Narasi palsu sedang disebarkan terhadap bangsa kita di berbagai lokasi di luar negeri.”
“Kami memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa koalisi anti-kemerdekaan BNP-Jamaat (partai oposisi), dengan dukungan dari diaspora Pakistan, berada di balik upaya ini,” tambahnya.
Sumber: Anadolu
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2024