Palembang (Antara) - DPRD Sumatera Selatan mendukung keinginan pemerintah pusat menjadikan Kota Palembang sebagai tuan rumah MotoGP Indonesia pada 2018.
Ketua DPRD Sumsel Giri Ramanda N Kiemas di Palembang, Rabu, mengatakan, dukungan itu diberikan karena menilai Sumsel bakal mendapatkan keuntungan atas terselenggaranya ajang balap skala dunia tersebut.
"DPRD Sumsel sangat menyambut baik, tapi dengan catatan tidak menggunakan APBD," kata Giri yang dijumpai seusai pelantikan tujuh bupati dan wakil bupati terpilih dalam pilkada serentak 2015.
Ia mengemukakan dalam waktu dekat DPRD akan mengadakan pertemuan dengan pemerintah provinsi untuk meminta informasi terkait dengan MotoGP.
"DPRD ingin melihat dulu, bagaimana teknisnya, apakah akan melibatkan swasta atau apa. Jika sudah jelas, baru akan dibuat peraturan daerahnya," kata Giri.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin mengatakan bahwa Sumsel sudah menyatakan bersedia menjadi tuan rumah Moto GP dengan berkenan menyediakan lahan seluas 120 hektare di kawasan Jakabaring.
Menurut Alex, Sumsel hanya bertugas untuk menyediakan lahan sementara untuk biaya penyelenggaraan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah pusat.
"Rencananya akan melibatkan kalangan swasta, baik untuk pembangungan dan penyelenggaraan," kata dia.
Bagi Sumsel, kepercayaan yang diberikan ini akan menguntungkan Sumatera Selatan mengingat ajang Moto GP merupakan agenda rutin tahunan balap dunia.
"Jika Sumsel sudah punya sirkuitnya, maka setiap tahun akan kebagian seriesnya, dan ini yang diinginkan," ujar mantan Bupati Musi Banyuasin ini.
Sebelumnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga memutuskan Kota Palembang menjadi tuan rumah balapan MotoGP. Namun penyelenggaraannya mundur dari 2017 ke 2018.
Alasan pemilihan Palembang ini karena Sirkuit Sentul Jakarta yang menjadi pilihan menjadi arena MotoGP belakangan diketahui tidak siap secara anggaran.***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016