Bengkulu (Antara) - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Bengkulu berharap pemerintah daerah membangun usaha budidaya yang dapat menampung hasil tangkapan lobster nelayan.
Ketua HNSI Kota Bengkulu, Iswandi Ruslan di Bengkulu, Senin, mengatakan masyarakat butuh solusi dari pemda terkait adanya aturan baru yang memberikan sejumlah ketentuan mengenai tengkapan lobster, rajungan dan kepiting yang bisa diperjualbelikan.
"Biasanya, mereka dapat tangkapan sudah tahu berapa penghasilan per hari. Sekarang jika tidak sesuai dengan ukuran lobster yang ditentukan, maka tidak bisa dijual," kata dia.
Sehingga menurut Iswandi, masyarakat nelayan mengalami kerugian yang cukup besar jika pemerintah daerah tidak menampung hasil tangkapan mereka.
"Sudah melaut, ternyata tidak bisa dijual, jadi hanya menghabiskan biaya melaut saja," katanya.
Tetapi jika daerah membuat usaha budidaya lobster, rajungan dan kepiting dan menampung hasil tangkapan nelayan, artinya dapat menampung dan membeli hasil tangkapan nelayan.
"Ketika ukuran lobster atau rajungannya sudah sesuai aturan, pemerintah bisa menjualnya, jadi tidak ada yang dirugikan," ucapnya.
Nelayan yang menangkap lobster atau rajungan notabene merupakan nelayan tradisional dengan peralatan tangkap sederhana.
"Berapa yang didapat mereka hari itu, itu lah untuk biaya kebutuhan keluarga. Kami sangat berharap aspirasi ini didengarkan apalagi Pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini sedang giat-giatnya membangun sektor kemaritiman," ujarnya.
Selain itu, untuk membangun nelayan yang kompetitif dan bersaing dengan nelayan negara lain di laut bebas lepas pantai Bengkulu, menurut iswandi diperlukan bantuan di sisi pendidikan, keterampilan, kapal dengan ukuran di atas 30 gross ton (GT) serta peralatan tangkap dengan teknologi modern. ***1***
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016
Ketua HNSI Kota Bengkulu, Iswandi Ruslan di Bengkulu, Senin, mengatakan masyarakat butuh solusi dari pemda terkait adanya aturan baru yang memberikan sejumlah ketentuan mengenai tengkapan lobster, rajungan dan kepiting yang bisa diperjualbelikan.
"Biasanya, mereka dapat tangkapan sudah tahu berapa penghasilan per hari. Sekarang jika tidak sesuai dengan ukuran lobster yang ditentukan, maka tidak bisa dijual," kata dia.
Sehingga menurut Iswandi, masyarakat nelayan mengalami kerugian yang cukup besar jika pemerintah daerah tidak menampung hasil tangkapan mereka.
"Sudah melaut, ternyata tidak bisa dijual, jadi hanya menghabiskan biaya melaut saja," katanya.
Tetapi jika daerah membuat usaha budidaya lobster, rajungan dan kepiting dan menampung hasil tangkapan nelayan, artinya dapat menampung dan membeli hasil tangkapan nelayan.
"Ketika ukuran lobster atau rajungannya sudah sesuai aturan, pemerintah bisa menjualnya, jadi tidak ada yang dirugikan," ucapnya.
Nelayan yang menangkap lobster atau rajungan notabene merupakan nelayan tradisional dengan peralatan tangkap sederhana.
"Berapa yang didapat mereka hari itu, itu lah untuk biaya kebutuhan keluarga. Kami sangat berharap aspirasi ini didengarkan apalagi Pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini sedang giat-giatnya membangun sektor kemaritiman," ujarnya.
Selain itu, untuk membangun nelayan yang kompetitif dan bersaing dengan nelayan negara lain di laut bebas lepas pantai Bengkulu, menurut iswandi diperlukan bantuan di sisi pendidikan, keterampilan, kapal dengan ukuran di atas 30 gross ton (GT) serta peralatan tangkap dengan teknologi modern. ***1***
Editor : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bengkulu 2016